Menampilkan 99 Hasil

TATA KELOLA PERIZINAN DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH DI DIY

TATA KELOLA PERIZINAN DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH DI DIY
Penulis : Prof. Dr. Anom Wahyu Asmorojati, S.H., M.H., Wahyu Hidayat, S.H., M.H.
ISBN : 978-623-
Penerbit : LaksBang Akademika
Cetakan I : November 2025
Deskripsi : x, 189 hlm.; 16×23 cm.
Harga : Rp 90.000

Sinopsis
Perizinan merupakan salah satu instrumen utama dalam mengatur berbagai aktivitas di tingkat daerah yang berdampak langsung terhadap pelayanan publik, investasi, dan tata kelola pemerintahan secara menyeluruh. Namun sayangnya, aspek perizinan kerap kali mendapat perhatian yang kurang optimal dan bahkan diabaikan dalam proses pengambilan kebijakan serta pelaksanaan di lapangan. Padahal, tata kelola perizinan yang baik sangat esensial untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam pelayanan kepada masyarakat serta mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif.
Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai wilayah yang memiliki karakter administratif dan budaya yang khas, menuntut pendekatan yang adaptif dan inovatif dalam mengelola perizinan.
Oleh karena itu, buku ini tidak hanya menguraikan aspek hukum dan regulasi, tetapi juga perspektif sosial budaya yang melekat di Yogyakarta, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif dan solusi yang relevan bagi berbagai pemangku kepentingan.

HUKUM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

HUKUM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH: Penggunaan Metode Omnibus Law dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Indonesia
Penulis : Dr. Moh. Syafi’ A.M, S.H, M.H., Prof. Dr. M. Khoidin, S.H., M.Hum., Sp.N., Prof. Dr. Hufron, S.H., M.H., Dr. Syofyan Hadi, S.H., M.H.
Editor : Dr. Wahyu Prawesthi, S.H., M.Hum, CLI.
ISBN : 978-623-6664-22-3
Penerbit : LaksBang Justitia
Cetakan I : Oktober 2025
Deskripsi : xii, 308 hlm.; 16×23 cm.
Harga : Rp 154.000

Sinopsis

Substansi: Buku ini membahas penggunaan metode omnibus law dalam pembentukan Peraturan Daerah di Indonesia. Dengan menggunakan metode omnibus law akan dapat menyelesaikan problematika peraturan daerah yang mengalami hyper regulation yang menyebabkan disharmonisasi, untuk percepatan pencapaian pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di daerah.
Sasaran: Buku ini perlu dijadikan referensi oleh para akademisi hukum dalam memahami pembentukan peraturan daerah dengan metode omnibus law. Bagi Kepala Daerah dan Pimpinan/Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, buku ini dapat dijadikan rujukan dalam menjalankan fungsi legislasi, yaitu dalam pembentukan peraturan daerah dipertimbangkan untuk menggunakan metode omnibus law, karena banyak manfaat yang diperoleh jika pembentukan peraturan daerah menggunakan metode omnibus law ini.

 

ASPEK HUKUM FINANCIAL TECHNOLOGY

ASPEK HUKUM FINANCIAL TECHNOLOGY: Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (Fintech Peer to Peer Lending)
Penulis : Dr. Rudyanti Dorotea Tobing, S.H., M.Hum., Calvarina Aruds Dukuy, S.H., Ahyoanto Zadrakh Dukuy, S.H.
Editor : Dr. Sri Astutik, S.H., M.H.
ISBN : 978-634-7222-23-7
Penerbit : LaksBang Akademika
Cetakan I : Nopember 2025
Dekripsi : xvi, 360 hlm.; 16×23 cm.
Harga : Rp 176.000

Sinopsis

Substansi: Buku ini membahas financial technology yang merupakan perkembangan dalam hukum bisnis, salah satunya adalah Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) atau Fintech Peer to Peer Lending. Dalam buku ini dibahas tentang sejarah, dasar hukum dan perjanjian LPBBTI, serta perlindungan hukum bagi pengguna LPBBTI baik terhadap konsumen pengguna layanan dan data pribagi pengguna LPBBTI.
Sasaran: Buku ini perlu dimiliki oleh praktisi hukum bisnis, hukum perbankan dan hukum perjanjian, serta aparat penegak hukum terkait dengan tindak pidana dalam penyalahgunaan Fintech. Buku ini juga bermanfaat bagi dosen/akademisi hukum, karena dari buku ini dapat digali berbagai ilmu baru terkait dengan Fintech dan LPBBTI baik secara teoritis maupun praktik di Indonesia.

BUKU AJAR KRIMINOLOGI

BUKU AJAR KRIMINOLOGI
Penulis : Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H.
ISBN : 978-634-7222-22-0
Penerbit : Laksbang Akademika
Cetakan I : Oktober 2025
Deskripsi : viii, 167 hlm.; 16×23 cm.
Harga : Rp 95.000,-

Sinopsis

Buku ajar ini lahir dari pengalaman panjang pengajaran dan penelitian di bidang kriminologi serta kebutuhan nyata akan bahan ajar yang langsung dapat digunakan dalam perkuliahan di Indonesia. Tujuan buku ini adalah memberikan pengenalan dan pemahaman menyeluruh tentang teori kriminologi serta kaitannya dengan praktik hukum pidana, sekaligus membekali pembaca dengan kemampuan analitis untuk tugas akademik dan penelitian. Buku ini disusun secara sistematis, terbagi dalam beberapa bagian yang menggabungkan tinjauan teori, pedoman metodologis, dan studi kasus lokal sehingga setiap bab mudah dipelajari dan diaplikasikan dalam diskusi kelas, tugas, atau penelitian akhir. Harapan Penulis, buku ini menjadi referensi yang membantu mahasiswa hukum pidana dan siapapun yang ingin mengembangkan pemahaman tentang pelaku kejahatan, kemampuan berpikir kritis, kesadaran etis dalam penelitian, serta keterampilan praktis untuk menyusun proposal penelitian dan analisis kebijakan berbasis data. Semoga buku ini memperkaya pembelajaran dan memberi kontribusi pada perbaikan praktik dan kebijakan pidana di Indonesia.

HUKUM JAMINAN HAK TANGGUNGAN: Hakikat Pencantuman Irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” pada Sertifikat Hak Tanggungan

HUKUM JAMINAN HAK TANGGUNGAN: Hakikat Pencantuman Irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” pada Sertifikat Hak Tanggungan
Penulis : Dr. H. Putut Tri Sunarko, S.H., M.H.
Editor : Dr. Atin Meriati Isnaini, S.H., M.H.
ISBN : 978-623-88174-8-1
Penerbit : Laksbang Pustaka
Cetakan I : Oktober 2025
Deskripsi : xx, 347 hlm.; 16×23 cm.
Harga : Rp 175.000,-

Sinopsis

Substansi: Buku ini membahas hakekat pencantuman irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” pada Sertifikat Hak Tanggungan secara historis dan retio legisnya. Dibahas pula kewenangan Kantor Pertanahan dalam mencantumkan irah-irah pada Sertifikat Hak Tanggungan. Pada bagian berikutnya dibahas eksekusi Sertifikat Hak Tanggungan berdasarkan prinsip keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan serta prinsip perikemanusiaan dan peradaban.
Sasaran: Buku ini layak dibaca oleh para akademisi hukum dalam memahami hakikat pencantuman irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Di samping itu buku ini juga penting untuk dijadikan rujukan oleh Praktisi Hukum seperti Notaris-PPAT, Advokat/Pengacara dan para Hakim dalam menangani perkara terkait eksekusi Sertifikat Hak Tanggungan.

ETIKA, NEGARA HUKUM, DEMOKRASI DAN NEGARA GAGAL

ETIKA, NEGARA HUKUM, DEMOKRASI DAN NEGARA GAGAL
Penulis : Dr. Sobirin Malian, S.H., M.H.
ISBN : 978-634-7222-20-6
Penerbit : Laksbang Akademika
Cetakan I : Oktober 2025
Deskripsi : xi, 215 hlm.; 16×23 cm.
Harga : Rp 150.000,-

Sinopsis

Secara umum buku yang Penulis terbitkan adalah hasil refleksi atas fenomena yang ada atau hasil renungan yang menjadi kegelisahan atas kejadian, pengalaman yang kemudian ditulis jadi naskah. Tentu maksud penulisan itu agar ide, gagasan tidak berhenti pada diri sendiri tetapi dapat dibaca dan menjadi perenungan orang lain juga. Lebih baik lagi jika pembaca memiliki concern dan komitmen yang sama atas masalah itu sehingga dapat bersama-sama mencari solusinya.

 

TINDAKAN MELANGGAR HUKUM OLEH PEMERINTAH

TINDAKAN MELANGGAR HUKUM OLEH PEMERINTAH
Penulis : Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum., Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Dr. Maftuh Effendi, S.H., M.H., Muhammad Dzul Ikram, S.H., M.H.
ISBN : 978-634-7222-18-3
Penerbit : Laksbang Akademika
Cetakan I : September 2025
Deskripsi : xi, 337 hlm.; 16×23 cm.
Harga : Rp 185.000,-

Sinopsis

Pembahasan dalam buku ini penting untuk dibaca khususnya bagi mahasiswa, dosen tenaga pendidik, dan praktisi hukum: pengacara, hakim dan pejabat pemerintahan penyelenggara negara, dalam mengikuti perkembangan tata hukum Indonesia khususnya Hukum Administrasi Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, terutama pengertian Keputusan dan Tindakan faktual dari Pejabat Tata Usaha Negara yang masih kurang dipahami oleh masyarakat umum.
Sehingga dalam penyelesaian sengketa Keputusan dan Tindakan Pejabat Tata Usaha Negara melalui Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara, kurang memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum dan bahkan terjadi kekosongan hukum dalam praktiknya, akibat karena kurang jelasnya kompetensi objek sengketa antara Keputusan dan tindakan faktual yang baik yang sifatnya fiktif negatif dan fiktif positif setelah berlakunya UUAP. Oleh karena itu objek sengekta dalam hukum administrasi pemerintahan khususnya kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili telah mengalami perluasan kompetensi, tidak hanya terhadap Keputusan dan tindakan Pejabat Tata Usaha Negara dalam hukum adminitrasi. Tetapi juga kualifikasi tindakan melanggar hukum oleh penyelenggara Pemerintahan Negara lainnya dalam arti yang luas. Termasuk tindakan melanggar hukum dalam ranah hukum privat oleh Pemerintah yang sebelumnya diselesaikan melalui Pengadilan Umum, yang sekarang ini sudah menjadi kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara.
Oleh sebab itu siapa saja yang berminat mendalami hukum administrasi pemeirintahan khususnya Keputusan Badan dan/atau Tindakan Pejabat Tata Usaha Negara atau Pejabat Pemerintahan yang berlaku sekarang ini yang mengalami perkembangan hukum administrasi pemerintahan kontemporer, maka diperlukan kajian pendalaman baik dari aspek teori ilmu hukum positif maupun dari aspek pengetahuan hukum empiris dalm praktiknya di Indonesia.
Semoga bermanfaat adanya bagi para pembaca.

KEBIJAKAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI INDONESIA

KEBIJAKAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI INDONESIA: Regulasi, Konsepsi, dan Implementasi
Penulis : Muhammad Aji Nugroho, Abdul Khamid, Badrus Zaman,
Sri Rokhmiyati, Afga Sidiq Rifai, Imam Subqi, Mushbihah Rodliyatun,
Imam Fakhrurrozi, Purwoko, Edi Kuswanto, Aat Hidayat, Hima Suyudho
Editor : Mukh Nursikin, Edi Kuswanto, Abdul Khamid, Aat Hidayat
ISBN : 978-634-7222-19-0
Penerbit : Laksbang Akademika
Cetakan I : September 2025
Deskripsi : xii, 264 hlm.; 16×23 cm.
Harga : Rp 125.000,-

Sinopsis

Secara simultan buku ini akan menuntun Anda untuk mengkaji tiga hal. Pertama, menemukan konsep Pendidikan Islam di Indonesia yang lebih komprehensif. Kedua, memilah dan memilih metodologi yang tepat guna dalam proses pendididikan Islam, dan ketiga fokus dalam pendidikan etika (dalam bahasa Yunani), moral (dalam bahasa Latin), atau Akhlaq dalam dirasah Islamiyah.

 

Mitigasi Banjir Menuju Masyarakat Tangguh

MITIGASI BANJIR MENUJU MASYARAKAT TANGGUH: Integrasi Teologi Islam dan Keselamatan Kesehatan Kerja

Penulis : Prof. Dr. Mohammad Muslih, M.A., Rindang Diannita, S.K.M., M.Kes., CIIQA.
Editor : Dr. Sisca Mayang Phuspa, S.K.M., M.Sc.
ISBN : 978-634-7222-17-6

Penerbit : LaksBang Akademika
Cetakan I : September 2025
Deskripsi : xvi, 135 hlm.; 16×23 cm.
Harga : Rp 83.000,-

Sinopsis

Buku Integrasi Teologi Islam dan K3 dalam Mitigasi Banjir menawarkan pendekatan integratif antara teologi Islam dan prinsip K3 dalam menghadapi bencana banjir. Banjir tidak hanya dipahami sebagai bencana fisik, tetapi juga sebagai ujian spiritual dan tanggung jawab ekologis. Buku ini menyatukan nilai iman dan strategi keselamatan dalam membangun masyarakat yang tangguh.

Dengan gaya ilmiah yang komunikatif, buku ini relevan bagi akademisi, penyuluh agama, dan pengambil kebijakan. Disertai kajian teks, studi kasus, dan rekomendasi praktis, buku ini menjadi panduan reflektif dan aplikatif. Ia mengajak pembaca menumbuhkan kesadaran kolektif untuk merawat bumi dan melindungi sesama.

HUKUM KEPAILITAN: Aspek Pidana dalam Pemberesan Harta Pailit oleh Kurator

HUKUM KEPAILITAN: Aspek Pidana dalam Pemberesan Harta Pailit oleh Kurator
Penulis : Dr. Soedeson Tandra, S.H., M.H.
Editor : Kevin Satriawan Tandra, S.H., LLM., Jeffrey, S.H., M.H., Fiddia Vissabbilla Sujana, S.H.
ISBN : 978-623-6664-21-6
Penerbit : LaksBang Justitia
Cetakan I : Juli 2025
Deskripsi : ix, 174 hlm.; 16×23 cm.
Harga : Rp 85.000,-

Sinopsis
Buku ini membahas aspek hukum pidana dalam pemberesan harta pailit oleh Kurator, yang dimulai dari landasan filosofis pemberesan dalam kepailitan, proses pengurusan dan pemberesan dalam kepailitan yang dimulai dari publikasi kepailitan debitor sampai dengan pengakhiran kepailitan. Materi berikutnya adalah aspek pidana dalam hukum kepailitan, bentuk-bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh Kurator dalam pemberesan harta pailit. Pada bagian akhir dibahas kasus tindak pidana oleh Kurator dalam pemberesan harta pailit.
Buku ini perlu dibaca oleh akademisi dalam memahami aspek pidana dalam hukum kepailitan, khususnya tindak pidana yang dilakukan Kurator dalam pemberesan harta pailit. Buku ini juga dapat dijadikan rujukan oleh praktisi hukum yaitu para hakim, polisi, jaksa dan advokat/pengacara dalam menyelesaikan kasus atau perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Kurator dalam pemberesan harta pailit