Hukum Archives -

HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH: Penyerahan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertanahan Kepada Pemerintah Daerah

HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH: Penyerahan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertanahan Kepada Pemerintah Daerah
Penulis: Prof. Dr. H. Suriansyah Murhaini, S.H., M.H., Dr. Agus Mulyawan, S.H., M.H.
ISBN: 978-634-7222-29-9
Penerbit: LaksBang Akademika
Cetakan I: Januari 2026
Deskripsi: xiii, 182 hlm.; 14,5×21 cm.
Harga: Rp 77.000,-

Sinopsis

Substansi: Menurut UU Pokok Agraria (UU No. 5 Tahun 1960) urusan pertanahan menjadi kewenangan Pusat, sedangkan menurut UU Pemerintahan Daerah (UU No. 23 Tahun 2014) beserta perubahannya urusan di bidang pertanahan dapat dilimpahkan kepada Daerah. Hanya saja pelaksanaan pembagian kewenangan bidang pertanahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah tersebut tidak berjalan sesuai harapan. Padahal UU No. 23 Tahun 2014 telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja. Oleh karena itu perlu keseriusan, kerelaan dan ketegasan Pemerintah Pusat jika benar-benar berkehendak menyerahkan sebagian urusan di bidang pertanahan kepada Pemerintah Daerah.
Sasaran: Buku ini sangat bermanfaat bagi para akademisi dan praktisi pemerintahan daerah, karena dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai problematika pembagian wewenang antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam mengurus bidang pertanahan. Bagi pengambil kebijakan buku ini dapat dijadikan rujukan dalam merumuskan pengaturan penyerahan urusan di bidang pertanahan kepada Pemerintah Daerah.

SENGKETA TINDAKAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

oleh laksbang adminTinggalkan Komentar

SENGKETA TINDAKAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
Penulis: Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum., Prof. Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Martha Satria Putra, S.H., M.H., Anang Suseno Hadi, S.H., M.H., Muhammad Dzul Ikram, S.H., M.H.
ISBN: 978-634-7222-27-5
Penerbit: LaksBang Akademika
Cetakan I: Januari 2026
Deskripsi: x, 370 hlm.; 16×23 cm.
Harga: Rp 190.000

Sinopsis

Peradilan TUN merupakan peradilan yang sejak awal dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat atas setiap Tindakan penguasa yang didasarkan pada hubungan hukum publik. Dengan demikian, setiap Tindakan penguasa harus dapat dikontrol oleh masyarakat, antara lain melalui gugatan. Dalam kerangka pikiran demikian, konsep penggugat berdasarkan UUAP sangat lebar, yaitu semua orang maupun badan hukum perdata yang “terkait” dengan suatu Keputusan/Tindakan. Kata terkait tersebut menunjukkan orang atau badan hukum perdata dapat menggugat suatu Keputusan/Tindakan meski tidak ditujukan secara langsung kepadanya ataupun merugikannya secara nyata. Hanya berpotensi merugikan seseorang saja, suatu Keputusan/Tindakan dapat digugat di Peradilan TUN. Hal ini ditambah lagi dengan karakter putusan Peradilan TUN yang bersifat erga omnes, maka pada dasarnya gugatan biasa yang di ajukan di Peradilan TUN sudah mencukupi untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat, mengingat Putusan Peradilan TUN tidak hanya mengikat para pihak semata, namun semua pihak terkait juga harus tunduk dengan Putusan Peradilan TUN.

HUKUM KEPAILITAN: Prinsip Inkracht Van Gewijsde Putusan Pengesahan Homologasi dalam Perdamaian pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

oleh laksbang adminTinggalkan Komentar

HUKUM KEPAILITAN: Prinsip Inkracht Van Gewijsde Putusan Pengesahan Homologasi dalam Perdamaian pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Penulis: Dr. Ivida Dewi Amrih Suci, S.H., M.H., M.Kn., Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H., Felly Felmmy Dwi Renaningtyas Poesoko, S.Sos., S.H., M.H.
Editor: Olivia Sahasrakirana Sahasrakirana Angkawidjaja, S.H., M.Kn., Clif Ivan Leonide, S.H., Fay Alejandra Amadis, S.H.
ISBN: 978-623-6664-23-0
Penerbit: LaksBang Justitia
Cetakan I: Januari 2026
Deskripsi: xvi, 182 hlm.; 16×23 cm.
Harga: Rp 95.000

Sinopsis

Substansi: Buku ini membahas prinsip inkracht van gewijsde putusan pengesahan perdamaian (homologasi) dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), yang berisi uraian tentang makna perdamaian dalam PKPU, kekuatan hukum tetap pada pengesahan perdamaian (homologasi) pada PKPU dan pengaturan ke depan terhadap putusan perdamaian (homologasi) dalam PKPU. Untuk memperkuat kajiannya Penulis menggunakan beberapa putusan Pengadilan Niaga sebagai pisau analisisnya.melalui pendekatan kasus (case approach).
Sasaran: Buku ini layak dijadikan referensi oleh akademisi dan praktisi hukum dalam memahami kekuatan hukum tetap dari putusan perdamaian (homologasi) dalam PKPU. Bagi Advokat, Kurator dan Pengurus, buku ini dapat dijadikan pedoman dalam melakukan pengurusan dalam kepailitan. Bagi Hakim Pengadilan Niaga buku ini dapat dijadikan rujukan dalam memeriksa dan mengadili perkara kepailitan terkait dengan putusan perdamaian (homologasi) pada PKPU.

PERKEMBANGAN LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA DI INDONESIA

oleh laksbang adminTinggalkan Komentar

PERKEMBANGAN LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA DI INDONESIA
Penulis : Dr. Sobirin Malian, S.H., M.Hum.
ISBN : 978-634-7222-26-8
Penerbit : LaksBang Akademika
Cetakan I : Januari 2026
Deskripsi : vii, 242 hlm.; 16×23 cm.
Harga : Rp 125.000

Sinopsis
Keberadaan Lembaga-Lembaga Negara di Indonesia, penting untuk dikritisi kembali. Mengapa? Tak lain karena ada sejumlah lembaga negara yang keberadaan dan fungsinya masih jauh panggang dari api, bahkan masih ada tumpang tindih antara satu dengan lembaga lainnya. Bahkan ada lembaga negara yang nyata-nyata di samping tidak efektif juga memboroskan uang negara.
Oleh karena itu, buku ini diterbitkan semata-mata agar kita dapat melihat secara objektif masing-masing lembaga negara itu sembari menilai seberapa urgen eksistensinya ke depan.
Buku ini semula ditulis semata hanya untuk sekadar informasi tanpa disertai analisis yang kritis. Inspirasinya juga sekadar menjawab dan memenuhi permintaan sejumlah kawan yang merasa kesulitan untuk mengetahui ada berapa lembaga negara yang kita punya dan untuk apa saja lembaga-lembaga itu.

TATA KELOLA PERIZINAN DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH DI DIY

oleh laksbang adminTinggalkan Komentar

TATA KELOLA PERIZINAN DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH DI DIY
Penulis : Prof. Dr. Anom Wahyu Asmorojati, S.H., M.H., Wahyu Hidayat, S.H., M.H.
ISBN : 978-634-7222-25-1
Penerbit : LaksBang Akademika
Cetakan I : November 2025
Deskripsi : x, 189 hlm.; 16×23 cm.
Harga : Rp 90.000

Sinopsis
Perizinan merupakan salah satu instrumen utama dalam mengatur berbagai aktivitas di tingkat daerah yang berdampak langsung terhadap pelayanan publik, investasi, dan tata kelola pemerintahan secara menyeluruh. Namun sayangnya, aspek perizinan kerap kali mendapat perhatian yang kurang optimal dan bahkan diabaikan dalam proses pengambilan kebijakan serta pelaksanaan di lapangan. Padahal, tata kelola perizinan yang baik sangat esensial untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam pelayanan kepada masyarakat serta mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif.
Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai wilayah yang memiliki karakter administratif dan budaya yang khas, menuntut pendekatan yang adaptif dan inovatif dalam mengelola perizinan.
Oleh karena itu, buku ini tidak hanya menguraikan aspek hukum dan regulasi, tetapi juga perspektif sosial budaya yang melekat di Yogyakarta, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif dan solusi yang relevan bagi berbagai pemangku kepentingan.

HUKUM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

oleh laksbang adminTinggalkan Komentar

HUKUM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH: Penggunaan Metode Omnibus Law dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Indonesia
Penulis : Dr. Moh. Syafi’ A.M, S.H, M.H., Prof. Dr. M. Khoidin, S.H., M.Hum., Sp.N., Prof. Dr. Hufron, S.H., M.H., Dr. Syofyan Hadi, S.H., M.H.
Editor : Dr. Wahyu Prawesthi, S.H., M.Hum, CLI.
ISBN : 978-623-6664-22-3
Penerbit : LaksBang Justitia
Cetakan I : Oktober 2025
Deskripsi : xii, 308 hlm.; 16×23 cm.
Harga : Rp 154.000

Sinopsis

Substansi: Buku ini membahas penggunaan metode omnibus law dalam pembentukan Peraturan Daerah di Indonesia. Dengan menggunakan metode omnibus law akan dapat menyelesaikan problematika peraturan daerah yang mengalami hyper regulation yang menyebabkan disharmonisasi, untuk percepatan pencapaian pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di daerah.
Sasaran: Buku ini perlu dijadikan referensi oleh para akademisi hukum dalam memahami pembentukan peraturan daerah dengan metode omnibus law. Bagi Kepala Daerah dan Pimpinan/Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, buku ini dapat dijadikan rujukan dalam menjalankan fungsi legislasi, yaitu dalam pembentukan peraturan daerah dipertimbangkan untuk menggunakan metode omnibus law, karena banyak manfaat yang diperoleh jika pembentukan peraturan daerah menggunakan metode omnibus law ini.

ASPEK HUKUM FINANCIAL TECHNOLOGY

oleh laksbang adminTinggalkan Komentar

ASPEK HUKUM FINANCIAL TECHNOLOGY: Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (Fintech Peer to Peer Lending)
Penulis : Dr. Rudyanti Dorotea Tobing, S.H., M.Hum., Calvarina Aruds Dukuy, S.H., Ahyoanto Zadrakh Dukuy, S.H.
Editor : Dr. Sri Astutik, S.H., M.H.
ISBN : 978-634-7222-23-7
Penerbit : LaksBang Akademika
Cetakan I : Nopember 2025
Dekripsi : xvi, 360 hlm.; 16×23 cm.
Harga : Rp 176.000

Sinopsis

Substansi: Buku ini membahas financial technology yang merupakan perkembangan dalam hukum bisnis, salah satunya adalah Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) atau Fintech Peer to Peer Lending. Dalam buku ini dibahas tentang sejarah, dasar hukum dan perjanjian LPBBTI, serta perlindungan hukum bagi pengguna LPBBTI baik terhadap konsumen pengguna layanan dan data pribagi pengguna LPBBTI.
Sasaran: Buku ini perlu dimiliki oleh praktisi hukum bisnis, hukum perbankan dan hukum perjanjian, serta aparat penegak hukum terkait dengan tindak pidana dalam penyalahgunaan Fintech. Buku ini juga bermanfaat bagi dosen/akademisi hukum, karena dari buku ini dapat digali berbagai ilmu baru terkait dengan Fintech dan LPBBTI baik secara teoritis maupun praktik di Indonesia.

BUKU AJAR KRIMINOLOGI

oleh laksbang adminTinggalkan Komentar

BUKU AJAR KRIMINOLOGI
Penulis : Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H.
ISBN : 978-634-7222-22-0
Penerbit : Laksbang Akademika
Cetakan I : Oktober 2025
Deskripsi : viii, 167 hlm.; 16×23 cm.
Harga : Rp 95.000,-

Sinopsis

Buku ajar ini lahir dari pengalaman panjang pengajaran dan penelitian di bidang kriminologi serta kebutuhan nyata akan bahan ajar yang langsung dapat digunakan dalam perkuliahan di Indonesia. Tujuan buku ini adalah memberikan pengenalan dan pemahaman menyeluruh tentang teori kriminologi serta kaitannya dengan praktik hukum pidana, sekaligus membekali pembaca dengan kemampuan analitis untuk tugas akademik dan penelitian. Buku ini disusun secara sistematis, terbagi dalam beberapa bagian yang menggabungkan tinjauan teori, pedoman metodologis, dan studi kasus lokal sehingga setiap bab mudah dipelajari dan diaplikasikan dalam diskusi kelas, tugas, atau penelitian akhir. Harapan Penulis, buku ini menjadi referensi yang membantu mahasiswa hukum pidana dan siapapun yang ingin mengembangkan pemahaman tentang pelaku kejahatan, kemampuan berpikir kritis, kesadaran etis dalam penelitian, serta keterampilan praktis untuk menyusun proposal penelitian dan analisis kebijakan berbasis data. Semoga buku ini memperkaya pembelajaran dan memberi kontribusi pada perbaikan praktik dan kebijakan pidana di Indonesia.

HUKUM JAMINAN HAK TANGGUNGAN: Hakikat Pencantuman Irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” pada Sertifikat Hak Tanggungan

oleh laksbang adminTinggalkan Komentar

HUKUM JAMINAN HAK TANGGUNGAN: Hakikat Pencantuman Irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” pada Sertifikat Hak Tanggungan
Penulis : Dr. H. Putut Tri Sunarko, S.H., M.H.
Editor : Dr. Atin Meriati Isnaini, S.H., M.H.
ISBN : 978-623-88174-8-1
Penerbit : Laksbang Pustaka
Cetakan I : Oktober 2025
Deskripsi : xx, 347 hlm.; 16×23 cm.
Harga : Rp 175.000,-

Sinopsis

Substansi: Buku ini membahas hakekat pencantuman irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” pada Sertifikat Hak Tanggungan secara historis dan retio legisnya. Dibahas pula kewenangan Kantor Pertanahan dalam mencantumkan irah-irah pada Sertifikat Hak Tanggungan. Pada bagian berikutnya dibahas eksekusi Sertifikat Hak Tanggungan berdasarkan prinsip keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan serta prinsip perikemanusiaan dan peradaban.
Sasaran: Buku ini layak dibaca oleh para akademisi hukum dalam memahami hakikat pencantuman irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Di samping itu buku ini juga penting untuk dijadikan rujukan oleh Praktisi Hukum seperti Notaris-PPAT, Advokat/Pengacara dan para Hakim dalam menangani perkara terkait eksekusi Sertifikat Hak Tanggungan.

ETIKA, NEGARA HUKUM, DEMOKRASI DAN NEGARA GAGAL

oleh laksbang adminTinggalkan Komentar

ETIKA, NEGARA HUKUM, DEMOKRASI DAN NEGARA GAGAL
Penulis : Dr. Sobirin Malian, S.H., M.H.
ISBN : 978-634-7222-20-6
Penerbit : Laksbang Akademika
Cetakan I : Oktober 2025
Deskripsi : xi, 215 hlm.; 16×23 cm.
Harga : Rp 150.000,-

Sinopsis

Secara umum buku yang Penulis terbitkan adalah hasil refleksi atas fenomena yang ada atau hasil renungan yang menjadi kegelisahan atas kejadian, pengalaman yang kemudian ditulis jadi naskah. Tentu maksud penulisan itu agar ide, gagasan tidak berhenti pada diri sendiri tetapi dapat dibaca dan menjadi perenungan orang lain juga. Lebih baik lagi jika pembaca memiliki concern dan komitmen yang sama atas masalah itu sehingga dapat bersama-sama mencari solusinya.