Uncategorized Archives -

FEODALISME BIROKRASI DAN PENGARUHNYA TERHADAP AKUNTABILITAS PUBLIK

FEODALISME BIROKRASI DAN PENGARUHNYA TERHADAP AKUNTABILITAS PUBLIK
Penulis : Muhammad Uhaib As’ad
ISBN : 978-634-7222-15-2
Penerbit : Laksbang Akademika
Cetakan : Juni 2025
Deskripsi : xiv, 238 hlm.; 16×23 cm.
Harga : Rp 115.000

Sinopsis

Buku ini berjudul: Feodalisme Birokrasi dan Pengaruhnya Terhadap Akuntabilitas Publik, problem birokrasi dalam cengkeraman patrimonial dalam demokrasi sejatinya sangat kompleks. Problem-problem itu makin bertambah karena gerakan reformasi yang seharusnya membawa pencerahan dan pembaharuan justru terjebak pada pragmatisme politik dinasti dan kembali merebaknya kolusi, korupsi dan nepotisme. Pada akhirnya meritokrasi berjalan secara inkonsisten dan jauh dari kata efektif. Pengaruh kepentingan politik dan kekuasaan begitu besar yang menghambat proses seleksi dan promosi. Kalau pun meritokrasi berjalan, itu tak lebih hanyalah semu. Dia berjalan tanpa diiringi transparani dan akuntabilitas yang menyebabkan proses seleksi dan promosi tidak adil dan tidak berdasarkan merit (profesionalisme). Lebih dari itu sangat terasa “negara” seolah kekurangan sumber daya manusia, akibat birokrasi sejak lama telah kehilangan karakternya sebagai pelayan publik.

REFORMASI BIROKRASI DALAM CENGKERAMAN PATRIMONIALISME POLITIK DI ERA DEMOKRATISASI

oleh laksbang adminTinggalkan Komentar

REFORMASI BIROKRASI DALAM CENGKERAMAN PATRIMONIALISME POLITIK DI ERA DEMOKRATISASI
Penulis : Muhammad Uhaib As’ad
Editor : Sobirin Malian
ISBN : 978-634-7222-14-5
Penerbit : LaksBang Akademika
Cetakan I : Juni 2025
Deskripsi : xi, 286 hlm.; 16×23 cm.
Harga : Rp 134.000

Sinopsis

Buku berjudul “Reformasi Birokrasi dalam Cengkeraman Patrimonialisme Politik di Era Demokratisasi”. Buku ini membahas berbagai hal mengenai problem birokrasi dalam cengkeraman patrimonial dalam demokrasi sejatinya sangat kompleks. Problem itu makin bertambah karena gerakan reformasi yang seharusnya membawa pencerahan dan pembaharuan justru terjebak pada pragmatisme politik dinasti dan kembali merebaknya kolusi, korupsi dan nepotisme. Pada akhirnya meritokrasi berjalan secara inkonsisten dan jauh dari kata efektif. Pengaruh kepentingan politik dan kekuasaan begitu besar yang menghambat proses seleksi dan promosi. Kalau pun meritokrasi berjalan, itu tak lebih hanyalah semu. Dia berjalan tanpa diiringi transparansi dan akuntabilitas yang menyebabkan proses seleksi dan promosi tidak adil dan tidak berdasarkan merit (profesionalisme). Lebih dari itu sangat terasa “negara” seolah kekurangan sumber daya manusia, akibat birokrasi sejak lama telah kehilangan karakternya sebagai pelayan publik. Akhirnya dapat dikatakan, buku ini sangat kritis menyorot kondisi “birokrasi kekinian” Indonesia.

HUKUM PERTANAHAN NASIONAL

oleh laksbang adminTinggalkan Komentar

HUKUM PERTANAHAN NASIONAL: Sejarah dan Politik Hukum Pertanahan, Hak Menguasai Negara, Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah
Penulis : Ahmad Setiawan, S.H., M.H.
Prolog : Prof. Dr. M. Khoidin, S.H., M.Hum., Sp.N.
Editor : Dr. Rudyanti Dorotea Tobing, S.H., M.Hum.
ISBN : 978-623-99614-8-0
Penerbit : LaksBang Pustaka
Cetakan Ketiga : Juni 2025 (edisi revisi)
Deskripsi : xxiii, 383 hlm.; 16×23 cm.
Harga : Rp 186.000,-

TELAAH FILSAFAT HUKUM ISLAM DALAM MENJAWAB PROBLEMATIKA KEMASYARAKATAN DAN KEBANGSAAN

oleh laksbang adminTinggalkan Komentar

TELAAH FILSAFAT HUKUM ISLAM DALAM MENJAWAB PROBLEMATIKA KEMASYARAKATAN DAN KEBANGSAAN
Penulis : Dr. Nurjihad, S.H., M.H., Dr. Rohidin, S.H., M.Ag., Dr. Bambang Sutiyoso, S.H., M.Hum., Drs. Agus Triyanta, M.H., M.A., Ph.D., Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph.D.
ISBN : 978-634-7222-12-1
Penerbit : Laksbang Akademika
Cetakan I : Juni 2025
Deskripsi : xii, 267 hlm.; 16×23 cm.
Harga : Rp 126.000,-

Sinopsis

Seperti diketahui, bangsa Indonesia menghadapi suatu masalah serius yang harus dilalui dalam menjalankan agenda reformasi ini. Sudah terlampau banyak konsep dan gagasan para pakar untuk mengatasinya, tetapi ternyata belum sepenuhnya membawa hasil optimal ke arah penyelesaian yang kongkrit. Karena pada umumnya, mereka melihat berbagai peristiwa dan permasalahan bangsa dari sudut pandangnya sendiri-sendiri, jarang yang berpikir secara sistemik, melalui pendekatan yang lebih menyeluruh dan komprehensif. Hal ini membuktikan bahwa penyelesaian krisis yang menimpa bangsa Indonesia, diperlukan alternatif pendekatan yang lebih relevan yang mampu mengakomodasikan berbagai kepentingan yang ada. Dengan bertitik tolak dari kerangka pemikiran filsafat hukum dan filsafat hukum Islam yang bercirikan mendasar, rasional, reflektif dan komprehensif, diharapkan dapat membantu semua pihak dapat bersikap lebih arif dan tidak terkotak-kotak keilmuannya yang memungkinkan dapat menemukan akar masalahnya. Tahap selanjutnya diharapkan dapat memberikan solusi yang tepat dalam mengatasi krisis yang menerpa bangsa Indonesia.
Sehubungan dengan itu, maka dalam buku ini dipaparkan 5 bab penting, yang pertama, diawali dari epistemologi hukum Islam yang mengurai terkait pengertian dan tujuan hukum Islam, ruang lingkup hukum Islam serta sumber-sumber hukum Islam. Kedua, tentang urgensi pendekatan filosofis berbasis maqasid dalam memotret regulasi di Indonesia. Bab ini menguraikan di antaranya tentang pendekatan filosofis berbasis maqasid dalam lintas sejarah keilmuan hukum Islam, serta pendekatan filosofis berbasis maqasid dalam menganalisis regulasi di Indonesia. Ketiga, tentang peran dan kontribusi filsafat hukum Islam dalam era reformasi di Indonesia. Dalam bab ini di antaranya menguraikan tinjauan ontologis, epistemologis dan aksiologis ilmu hukum, objek pengkajian filsafat hukum, prinsip-prinsip dasar filsafat hukum Islam, serta peran dan kontribusi filsafat hukum dan filsafat hukum Islam. Keempat, berkaitan dengan memahami filsafat hukum fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam isu-isu kedokteran mutakhir: orientasi pragmatisme versus nilai hikmah al-tasyri’. Bab ini membahas antara lain persoalan tantangan ijtihad, industri halal di bidang kesehatan, ijtihad dalam dunia kesehatan: pengobatan dengan bahan dari unsur atau organ tubuh dan treatment medis untuk kecantikan. Selanjutnya kelima, mengenai pengembangan konsep Al ‘Uqud Al Muroqabah pada muamalah dalam perspektif filsafat hukum Islam. Bab terakhir ini memaparkan antara lain terkait ketentuan hukum akad pada muamalah, rukun dan syarat dalam perjanjian-perjanjian, keabsahan multi akad pada produk perbankan syariah, landasan fiqih dan pendapat Ulama tentang Al-‘Uqud al-Murakkabah, serta landasan fiqih tentang Hybrid Contract .

PERATURAN KEBIJAKAN

oleh laksbang adminTinggalkan Komentar

PERATURAN KEBIJAKAN (BELEIDSREGEL)
Penulis : Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum., Marta Satria Putra, S.H., M.H., Anang Suseno Hadi, S.H., M.H., Muhammad Dzul Ikram, S.H. M.H.
ISBN : 978-634-7222-11-4
Penerbit : Laksbang Akademika
Cetakan I : Juli 2025
Deskripsi : xiii, 180 hlm.; 16 x 23 cm.
Harga : Rp 97.000,-

Sinopsis

Hukum administrasi pemerintahan merupakan instrumen hukum yang utama untuk mewujudkan tugas, fungsi, dan wewenang pemerintahan dalam memberikan pelayanan publik berdasarkan kepastian hukum yang berkeadilan. Karena itu peran hukum administrasi pemerintahan yang diharapkan untuk mencegah dan menyelesaikan bentuk tindakan tertulis sebagai peraturan kebijakan (beleidsregel) yang selama ini tidak menjadi kompetensi objek sengketa Pengadilan TUN, karena tidak memenuhi unsur-unsur KTUN sebagai objek sengketa TUN. Peraturan kebijakan ini dalam pembangunan tata hukum administrasi pemerintahan dalam praktiknya kurang mendapat perhatian yang serius. Akibatnya penggunaan peraturan kebijakan yang bersumber dari kewenangan diskresi (freies Ermessen) oleh badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara atau pejabat pemerintahan negara lainnya, khususnya peraturan kebijakan (beleidsregel) cenderung disimpangi atau bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB)
Pembahasan dalam buku ini sangat penting untuk dipelajari khususnya bagi mahasiswa, tenaga pengajar, dosen dalam upaya pengembangan teori hukum administrasi kontemporer dalam kenyataan praktik, serta diharapkan dapat berguna bagi penyelenggara pemerintahan dalam arti yang luas.

HUKUM PERJANJIAN KREDIT

oleh laksbang adminTinggalkan Komentar

HUKUM PERJANJIAN KREDIT: Konsep Perjanjian Kredit Sindikasi
yang Berasaskan Demokrasi Ekonomi
Penulis : Dr. Rudyanti Dorotea Tobing, S.H., M.Hum.
Editor : Ahmad Setiawan, S.H., M.H.
Penerbit : Laksbang Grafika
Cetakan II : September 2023
Deskripsi : xix, 259 hlm.; 15.5 x 23 cm.
Harga : Rp 110.000,-

Sinopsis

Substansi: Pemberian Kredit sindikasi oleh bank selama ini hanya terfokus pada perusahaan besar, dengan alasan kredibilitas perusahaan besar tidak diragukan untuk membayar hutang. Di satu sisi kredit sindikasi dianggap sebagai alternatif terbaik untuk mengatasi BMPK dan menerapkan prinsip kehati-hatian, namun di sisi lain usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) tidak dapat menikmati pembiayaan melalui kredit sindikasi, karena kredit sindikasi hanya untuk membiayai proyek besar. Buku ini membahas problematika kredit sindikasi dikaitkan dengan demokrasi ekonomi, yang di dalamnya membahas peluang pengusaha UMKM untuk menikmati fasilitas kredit sindikasi dari lembaga perbankan. Apalagi UMKM saat ini mendapat perhatian dari Pemerintah berupa pemberian kemudahan berusaha, perlindungan serta pemberdayaan melalui Undang Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023.
Sasaran: Buku ini perlu dan layak untuk dimiliki oleh para analisis kredit perbankan, para akademisi hukum perbankan dan hukum perjanjian kredit serta praktisi di bidang hukum perjanjian kredit dan jaminan.

ASPEK HUKUM MEDIASI DAN MUSYAWARAH

oleh laksbang adminTinggalkan Komentar

ASPEK HUKUM MEDIASI DAN MUSYAWARAH
Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Pemilihan
Penulis : Dr. Rudyanti Dorotea Tobing, S.H., M.Hum.
Editor : Dayanto, S.H., M.H.
ISBN : 978-623-97412-4-2
Penerbit : Laksbang Pustaka
Cetakan I : November 2021
Deskripsi : xxix, 341 hlm.; 16×23 cm.
Harga : Rp 135.000,-

Sinopsis

Buku ini berisi ulasan tentang penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum dan Pemilihan. Pembahasannya dimulai dari pengertian, asas dan norma dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, serta sengketa yang timbul dalam proses Pemilihan Umum maupun Pemilihan yang menempatkan Bawaslu sebagai lembaga Pemutus. Selanjutnya, Penulis mengungkapkan deskripsi konseptual dan normatif mengenai prosedur penyelesaian sengketa proses Pemilu yang berbasis pada sarana mediasi dan adjudikasi serta prosedur penyelesaian sengketa Pemilihan yang berbasis pada sarana Musyawarah. Secara khusus, melalui buku ini Penulis mengeksplorasi sarana mediasi dan Musyawarah sebagai tahapan penting dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu dan Pemilihan yang berorientasi pada penyelesaian win-win solution.
Buku ini perlu dimiliki oleh pegiat Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, baik dari kalangan penyelenggara, yakni Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum, baik di tingkat pusat maupun daerah, serta lembaga pengawas independen yang ikut mewarnai Pemilihan Umum sebagai pesta demokrasi, akademisi dan peneliti yang menggeluti isu-isu penegakan hukum Pemilu. Di samping itu buku ini juga dapat dijadikan pegangan dan rujukan oleh para lawyer dalam penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum melalui sarana mediasi, sebelum sengketa dibawa ke pengadilan jika cara-cara alternatif tersebut mengalami kegagalan.

ISU-ISU EPISTEMOLOGI ISLAM KONTEMPORER

oleh laksbang adminTinggalkan Komentar

ISU-ISU EPISTEMOLOGI ISLAM KONTEMPORER: Mengembangkan Ilmu yang Berakar dan Bernalar
Penulis : Prof. Dr. Mohammad Muslih, M.A.
Editor : Dr. Sujiat Zubaidi, M.Ag.
ISBN : 978-634-7222-10-7
Penerbit : Laksbang Akademika
Cetakan I : Mei 2025
Deskripsi : xiv, 231 hlm.; 16×23 cm.
Harga : Rp 110.000,-

Sinopsis

Buku ini menawarkan sebuah telaah mendalam dan kritis terhadap dinamika epistemologi Islam dalam konteks kontemporer. Di tengah arus globalisasi ilmu pengetahuan yang sering kali didominasi oleh paradigma positivistik dan sekular Barat, epistemologi Islam menghadapi tantangan ganda: bagaimana mengafirmasi identitas keilmuan yang berbasis wahyu sekaligus membuka diri terhadap perkembangan rasionalitas modern.
Melalui pendekatan interdisipliner yang memadukan filsafat Islam, sejarah ilmu, linguistik, dan kritik sosial, buku ini mengeksplorasi isu-isu kunci seperti integrasi akal dan wahyu, posisi logika dalam metodologi ilmiah Islam, peran bahasa dalam membentuk horizon epistemik, relasi antara kekuasaan dan pengetahuan, serta bagaimana sejarah dan konteks sosial membingkai proses produksi ilmu.
Setiap bab ditulis dengan kerangka filosofis yang kuat, namun tetap kontekstual dan aplikatif, menjadikan buku ini relevan tidak hanya bagi kalangan akademisi dan mahasiswa di bidang studi Islam, filsafat, dan ilmu sosial, tetapi juga bagi para pemikir dan praktisi yang terlibat dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan yang etis, holistik, dan membebaskan.
Dengan visi untuk mengembangkan ilmu yang berakar dan berakal, buku ini mendorong pembaca untuk tidak hanya mengkritisi warisan epistemologis Islam, tetapi juga mentransformasikannya dalam dialog aktif dengan tantangan zaman. Ia menjadi kontribusi penting dalam wacana dekolonisasi ilmu, demokratisasi pengetahuan, dan pembaruan metodologis dalam kajian keislaman kontemporer.

HUKUM PENGADAAN TANAH

oleh laksbang adminTinggalkan Komentar

HUKUM PENGADAAN TANAH: Pengaturan Pemberian Ganti Kerugian Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Prinsip Keadilan
Penulis : Dr. Wahyu Prawesthi, S.H., M.Hum., CLI., Prof. Dr. M. Khoidin, S.H., M.Hum., Sp.N., Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC..
Editor : Dr. Suwito, S.H., M.H.
ISBN : 978-623-88174-7-4
Penerbit : Laksbang Pustaka
Cetakan I : Mei 2025
Deskripsi : xvi, 187 hlm.; 16×23 cm.
Harga : Rp 90.000,-

Sinopsis

Buku ini membahas hukum pengadaan tanah khususnya mengenai pengaturan pemberian ganti kerugian dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum berdasarkan prinsip keadilan yang meliputi prinsip keadilan berdasarkan teori kewenangan dan teori perlindungan hukum. Dalam pembahasan tersebut diuraikan penentuan nilai penggantian wajar (NPW) pada pemberian ganti kerugian pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum serta perbandingan pengaturan pengadaan tanah di negara Malaysia dan Singapura.
Buku ini sangat perlu dibaca oleh akademisi dan praktisi hukum dalam memahami Hukum Pengadaan Tanah di Indonesia baik dalam tataran filosofis, teoritis, normatis dan praktek pengadaan tanah di Indonesia, khususnya mengenai pengaturan pemberian ganti kerugian dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum berdasarkan prinsip keadilan menurut teori kewenangan dan teori perlindungan hukum. Bagi akademisi buku ini dapat dijadikan referensi dalam pembelajaran terkait aspek keadilan dalam pengaturan pengadaan tanah di Indonesia. Bagi praktisi hukum, buku ini dapat dijadikan pedoman dalam mendampingi pemegang hak atas tanah untuk menyelesaikan sengketa pengadaan tanah, khususnya mengenai penentuan ganti kerugian berdasarkan prinsip keadilan.

HUKUM PENGADAAN TANAH DI INDONESIA

oleh laksbang adminTinggalkan Komentar

HUKUM PENGADAAN TANAH DI INDONESIA
Penulis : Ahmad Setiawan, S.H., M.H.
Prolog : Prof. Dr. M. Khoidin, S.H., M.Hum., Sp.N.
Editor : Dr. Rudyanti Dorotea Tobing, S.H., M.Hum.
ISBN : 978-623-6664-20-9
Penerbit : Laksbang Justitia
Cetakan I : Mei 2025
Deskripsi : xxii, 198 hlm.; 16×23 cm.
Harga : Rp 104.000,-

Sinopsis

Buku ini membahas Hukum Pengadaan Tanah, yang dimulai dari pembahasan pengertian, tujuan dan asas-asas pengadaan tanah di Indonesia. Pembahasan selanjutnya tentang sejarah pengadaan tanah dan pengaturan pengadaan tanah di Indonesia mulai dari jaman penjajahan, jaman kemerdekaan dan masa Orde Reformasi. Materi berikutnya adalah tentang tahapan pengadaan tanah, kendala dan hambatan dalam pengadaan tanah, pengadaan tanah dalam praktek serta penyelesaian sengketa pengadaan tanah.
Buku ini perlu dibaca oleh akademisi dalam memahami Hukum Pengadaan Tanah. Di samping itu buku ini juga dapat dijadikan referensi oleh Pemerintah terkait pengaturan dan pelaksanaan pengadaan tanah. Buku ini juga dapat dijadikan rujukan oleh praktisi hukum dalam menyelesaikan sengketa pengadaan tanah, seperti tata cara dan prosedur pengadaan tanah, penentuan bentuk dan besarnya ganti kerugian yang layak dan adil bagi pemegang hak atas tanah, serta penyelesaian sengketa pengadaan tanah baik secara musyawarah maupun melalui cara litigasi dengan mengajukan sengketa ke pengadilan.