PERATURAN KEBIJAKAN (BELEIDSREGEL)
Penulis : Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum., Marta Satria Putra, S.H., M.H., Anang Suseno Hadi, S.H., M.H., Muhammad Dzul Ikram, S.H. M.H.
ISBN : 978-634-7222-11-4
Penerbit : Laksbang Akademika
Cetakan I : Juli 2025
Deskripsi : xiii, 180 hlm.; 16 x 23 cm.
Harga : Rp 97.000,-
Sinopsis
Hukum administrasi pemerintahan merupakan instrumen hukum yang utama untuk mewujudkan tugas, fungsi, dan wewenang pemerintahan dalam memberikan pelayanan publik berdasarkan kepastian hukum yang berkeadilan. Karena itu peran hukum administrasi pemerintahan yang diharapkan untuk mencegah dan menyelesaikan bentuk tindakan tertulis sebagai peraturan kebijakan (beleidsregel) yang selama ini tidak menjadi kompetensi objek sengketa Pengadilan TUN, karena tidak memenuhi unsur-unsur KTUN sebagai objek sengketa TUN. Peraturan kebijakan ini dalam pembangunan tata hukum administrasi pemerintahan dalam praktiknya kurang mendapat perhatian yang serius. Akibatnya penggunaan peraturan kebijakan yang bersumber dari kewenangan diskresi (freies Ermessen) oleh badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara atau pejabat pemerintahan negara lainnya, khususnya peraturan kebijakan (beleidsregel) cenderung disimpangi atau bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB)
Pembahasan dalam buku ini sangat penting untuk dipelajari khususnya bagi mahasiswa, tenaga pengajar, dosen dalam upaya pengembangan teori hukum administrasi kontemporer dalam kenyataan praktik, serta diharapkan dapat berguna bagi penyelenggara pemerintahan dalam arti yang luas.
