Kategori

Ilmu Politik

Menampilkan 48 Hasil

HUKUM PKPU Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Tinggalkan Komentar pada HUKUM PKPU Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

HUKUM PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang)
Penulis : Dr. Ivida Dewi Amrih Suci, S.H., M.H., M.Kn.
Editor : Ivo Dewi Kumalawati, S.H., M.Kn. Fay Alejandra Amadis, S.H.
ISBN : 978-634-7222-05-3
Penerbit : Laksbang Akademika
Cetakan I : April 2025
Deskripsi : xiv, 180 hlm.; 16×23 cm.
Harga : Rp 92.000,-

Sinopsis

Buku ini merupakan buku ajar yang membahas Hukum PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang), dimulai dari bab pendahuluan yang membahas maksud dan tujuan diajukan PKPU. Kemudian dilanjutkan dengan bab berikutnya yang membahas syarat-syarat dan pelaksanaan PKPU. Pembahasan berikutnya adalah mengenai homologasi, pelaksanaan perdamaian untuk mencapai homologasi, pelaksanaan putusan homologasi dalam PKPU dan akibat tidak dilaksanakannya putusan homologasi.
Sebagai Buku Ajar, buku ini diperuntukkan terutama bagi mahasiswa Program Sarjana Hukum (S1), namun dapat pula dijadikan referensi oleh mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum (S2) dan mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum (S3). Di samping itu juga dapat dijadikan rujukan oleh Dosen (akademisi) dan Praktisi Hukum dalam memahami PKPU sebagai bagian dari Hukum Kepailitan untuk keperluan akademis dan praktek penyelesaian perkara/sengketa kepailitan.

 

Ragam Persepsi atas Putusan Mahkamah Agung

Tinggalkan Komentar pada Ragam Persepsi atas Putusan Mahkamah Agung

Ragam Persepsi atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 23/P/HUM/2024 Terkait Batas Usia Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Penulis : Dr. Drs. Rohidin, S.H., M.Ag., Allan Fatchan Gani Wardhana, S.H., M.H., Edi Safitri, S.Ag., M.Si., Ahmad Asroni, S.Fil., S.Th.I., M.Hum.
ISBN : 978-634-7222-04-6
Penerbit : Laksbang Akademika
Cetakan I : April 2026
Deskripsi : viii, 127 hlm.; 14×20,5 cm.
Harga : Rp 65.000,-

Sinopsis

Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 telah menimbulkan berbagai reaksi di tengah masyarakat, tidak hanya dari kalangan akademisi dan praktisi hukum, tetapi juga dari tokoh-tokoh agama, termasuk para kyai/ustadz/ ulama. Di tengah dinamika politik hukum nasional, suara dan pandangan para akademisi/praktisi/kyai/ustadz/ulama masih memiliki posisi penting sebagai rujukan moral dan etik dalam kehidupan sosial-politik, terlebih di daerah seperti Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki kekhasan budaya dan struktur kemasyarakatan yang kuat.
Buku ini hadir sebagai upaya untuk menggali dan merekam pandangan para ulama di Yogyakarta terhadap putusan tersebut, sebagai refleksi dari keterlibatan tokoh agama dalam wacana hukum dan demokrasi di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam buku ini bersifat kualitatif dan deskriptif, dengan tujuan memahami tidak hanya posisi hukum para tokoh, tetapi juga nilai-nilai yang melatarbelakangi sikap mereka dalam melihat hubungan antara hukum dan negara, serta etika keislaman.

 

HUKUM KETENAGAKERJAAN DAN KEPAILITAN

Tinggalkan Komentar pada HUKUM KETENAGAKERJAAN DAN KEPAILITAN

HUKUM KETENAGAKERJAAN DAN KEPAILITAN: Tanggung Jawab Negara terhadap Pemenuhan Hak Normatif Pekerja/Buruh pada Perusahaan Pailit Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013
Penulis : Prof. Dr. M. Syahrul Borman, S.H., M.H.
ISBN : 978-634-7222-02-2
Penerbit : Laksbang Akademika
Cetakan I : April 2025
Deskripsi : ix, 358 hlm., 16×23 cm.
Harga : Rp 160.000,-

Sinopsis

Buku ini membahas problema pemenuhan hak normatif pekerja/buruh pada perusahaan yang dinyatakan pailit pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013. Hak normatif pekerja/buruh yang telah dijamin dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan seringkali tidak dapat dipenuhi pada saat perusahaan dinyatakan pailit. Pembagian harta pailit oleh Kurator dalam praktik lebih mengutamakan kreditor pemberi utang kepada perusahaan, sementara hak-hak normatif pekerja/buruh sering diabaikan. Padahal, menurut Undang-Undang Kepailitan salah satu utang perusahaan pailit yang harus didahulukan adalah upah buruh dan pesangon.
Buku ini layak untuk dibaca oleh para akademisi, yaitu para dosen dan mahasiswa, serta para pemerhati hukum ketenagakerjaan dan hukum kepailitan. Di samping itu buku ini juga layak dijadikan referensi bagi para pejabat yang menangani persoalan hak normative pekerja/buruh pada perusahaan pailit. Bagi para pengamat dan pembela pekerja/buruh, buku ini dapat dijadikan rujukan dalam memperjuangkan hak-hak normatif Pekerja/Buruh berupa upah dan pesangon yang terhutang pada perusahaan pailit.

 

SEJARAH PERKEMBANGAN PEMERINTAHAN DI ERA KOLONIAL DAN IMPLIKASINYA BAGI SISTEM POLITIK INDONESIA

Tinggalkan Komentar pada SEJARAH PERKEMBANGAN PEMERINTAHAN DI ERA KOLONIAL DAN IMPLIKASINYA BAGI SISTEM POLITIK INDONESIA

SEJARAH PERKEMBANGAN PEMERINTAHAN DI ERA KOLONIAL DAN IMPLIKASINYA BAGI SISTEM POLITIK INDONESIA
Penulis : Muhammad Uhaib As’ad, Izmah Nailul Himmah Ulya.
Editor : Sobirin Malian
ISBN : 978-634-7222-00-8
Penerbit : Laksbang Akademika
Cetakan I : Mei 2026
Deskripsi : xv, 312 hlm., 16×23 cm.
Harga : Rp 150.000,-

Sinopsis

Buku ini bertujuan untuk mengulas sejarah pemerintahan dari berbagai sudut pandang, mulai dari struktur pemerintahan, sistem politik, budaya hingga peran pemimpin dalam membentuk suatu negara. Dengan memahami sejarah pemerintahan, kita dapat belajar dari pengalaman masa lalu dan menggunakannya sebagai acuan untuk membangun masa depan yang lebih baik. Buku ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi pembaca yang ingin memahami lebih dalam tentang sejarah pemerintahan dan peranannya dalam membentuk suatu bangsa.
Di dalam buku ini diuraikan bagaimana sebenarnya pemerintah kolonial Belanda telah sedemikian tertata membentuk pemerintahan mulai dari sistem birokrasi, administrasi hingga pembentukan lembaga peradilan. Tentu pembentukan oleh kolonial saat itu_politik hukumnya_ untuk melanggengkan kekuasaan mereka di Nusantara. VOC yang awalnya adalah organisasi dagang dengan tujuan utama mencari rempah-rempah ternyata kemudian berkembang menjadi organisasi “pengendali” pribumi. Kebutuhan rempah-rempah yang sangat tinggi di Eropa telah membuat VOC berubah haluan menjadi ingin menguasai segala sektor pertanian dan perdagangan Nusantara.
Saat VOC kemudian digantikan oleh pemerintahan Belanda penancapan kukunya kolonial makin kuat yang lama kelamaan meluaskan jajahannya di Nusantara. Satu persatu Kerajaan yang ada di Nusantara dikuasai yang berarti juga bisnis rempah mereka makin besar dan kuat. Tampak wajah kolonial adalah wajah kapitalisme awal di Nusantara.

 

 

HUKUM LINGKUNGAN

Tinggalkan Komentar pada HUKUM LINGKUNGAN

HUKUM LINGKUNGAN: Dalam Perspektif Sosiologis
Penulis : Prof. Dr. H. Suriansyah Murhaini, S.H., M.H.
ISBN : 978-623-6664-19-3
Editor : Ir. Rosdiana, M.P.
Penerbit : LaksBang Justitia
Cetakan I: Maret 2025
Deskripsi: xiv, 223 hlm., 16×23 cm.
Harga: Rp 108.000,-

Sinopsis

Substansi: Buku ini membahas Hukum Lingkungan dalam perspektif sosiologis, yaitu mengenai perilaku manusia dalam memanfaatkan, mengelola, melestarikan dan melindungi lingkungan hidup dari tindakan pencemaran dan perusakan lingkungan. Salah satu bahasan penting dalam buku ini adalah mengenai peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Materi lain yang dimuat dalam buku ini yaitu lingkungan hidup sebagai suatu sistem, urgensi kajian sosiologi dalam Hukum Lingkungan dan aspek sosiologis dalam pengendalian lingkungan hidup.
Sasaran: Buku ini perlu dibaca oleh akademisi hukum dalam memahami Hukum Lingkungan dalam perspektif sosiologis. Di samping itu buku ini juga dapat dijadikan rujukan oleh praktisi hukum dalam penegakan hukum lingkungan untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam melakukan pengelolaan, pemanfaatan dan pelestarian lingkungan hidup. Buku ini juga dapat dijadikan rujukan oleh Pemerintah dalam menerbitkan kebijakan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup terkait peran serta masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan hidup.

 

SELAYANG PANDANG UNIT LAYANAN DISABILITAS PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Tinggalkan Komentar pada SELAYANG PANDANG UNIT LAYANAN DISABILITAS PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN

SELAYANG PANDANG UNIT LAYANAN DISABILITAS PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN
Penulis : Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si., Dr. Despan Heryansyah, S.H., S.H.I., M.H., Sahid Hadi, S.H., M.H.
ISBN : 978-623-89569-8-2
Penerbit: Laksbang Akademika
Cetakan I: Maret 2025
Deskripsi: ix, 174 hlm.; 16×23 cm.
Harga: Rp 101.000,-

Sinopsis

Mengingat Unit Layanan Disabilitas di unit pelaksana teknis pemasyarakatan telah diimplementasikan selama empat tahun tanpa ada penelitian ilmiah yang mengevaluasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya, penelitian ini secara spesifik difokuskan untuk, pertama, menganalisis efektivitas pelaksanaan Unit Layanan Disablitas pada unit pelaksana teknis pemasyarakatan. Kedua, menemukan dan merumuskan hambatan yang dihadapi Unit Layanan Disabilitas pada unit pelaksana teknis pemasyarakatan dalam memenuhi hak-hak penyandang disabilitas dalam setting pemasyarakatan. Ketiga, merumuskan rekomendasi penguatan untuk pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Unit Layanan Disabilitas pada unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang dapat diadopsi terutama oleh pihak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM di masa depan. Dalam merealisasikan tujuan tersebut, Penulis mengumpulkan dan menganalisis data-data primer kualitatif melalui wawancara mendalam dan observasi, yang didukung data-data sekunder melalui studi kepustakaan pada buku dan jurnal-jurnal ilmiah serta laporan penelitian untuk isu serupa.

 

HUMAN CAPITAL INVESTMENT DI NEGARA-NEGARA MUSLIM

Tinggalkan Komentar pada HUMAN CAPITAL INVESTMENT DI NEGARA-NEGARA MUSLIM

HUMAN CAPITAL INVESTMENT DI NEGARA-NEGARA MUSLIM: Menyorot Kebijakan Pendidikan di Indonesia, Malaysia, dan Turki
Penulis : Dr. Mochlasin, M.Ag., Dr. Rahmat Hariyadi, M.Pd.
ISBN : 978-623-89569-7-5
Penerbit: Laksbang Akademika
Cetakan I: Februari 2025
Deskripsi: vii, 131 hlm.; 16×23 cm.
Harga POD: Rp 73.500,-

Sinopsis

Buku ini dirasa penting untuk dihadirkan, seiring di bidang ekonomi terjadi pergeseran yang signifikan atas faktor-faktor produksi. Pada mulanya faktor produksi yang memegang peranan penting adalah modal, tenaga kerja dan tanah, kini tenaga kerja saja tidak cukup. Tenaga kerja dengan knowledge (ilmu pengetahuan) atau lazim disebut human capital di era globalisasi ini menjadi faktor produksi mempunyai peranan penting bagi pembangunan ekonomi. Kebijakan pendidikan dengan berbagai inovasinya akan dapat meningkatkan sumberdaya manusia (SDM), selanjutnya SDM yang yang baik maka akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Kajian komprehensif-komparatif tentang kebijakan pendidikan dan human capital di Indonesia, Malaysia dan Turki. Pemilihan tiga negara ini penting, karena dipandang memiliki kebijakan pendidikan modern yang baik. Kajian pada tiga negara ini, diharapkan akan menemukan formula yang komprehensif untuk membangun human capital melalui kebijakan Pendidikan. Human capital yang unggul diharapkan akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi sehingga kesejahteraan ekonomi akan terwujud.

 

HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI

Tinggalkan Komentar pada HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI

HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI: BUKU AJAR
Penulis : Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum., Dr. Hery Chariansyah, S.H., M.H., Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., Dr. Budi Pramono, S.I.P., S.H., M.M., M.A., M.H., Wisnu Nugraha, S.H., M.H., Riastri Haryani, S.H., M.H.
ISBN : 978-623-89569-5-1
Penerbit: Laksbang Akademika
Cetakan I: Januari 2025
Deskripsi: xiii, 472 hlm.; 16×23 cm.
Harga: Rp 195.000,-

Sinopsis

Melihat perkembangan hukum dan ketatanegaraan di Indonesia saat ini dimana Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki peranan penting melalui fungsi dan kewenangannya sebagai penjaga konstitusi. Maka penulis didalam buku ini mencoba menyajikan buku yang memuat tentang hukum acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dan juga mengulas tentang materi-materi yang berkaitan dengan Hukum Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Termasuk juga pendapat-pendapat dan ajaran-ajaran dari para sarjana/ahli hukum baik berasal dari luar Indonesia mau­­pun yang berasal dari Indonesia sendiri.
Diharapkan buku ini dapat memberikan manfaat kepada mahasiswa khususnya bagi para mahasiswa fakultas hukum dan masyarakat umum yang ingin mempelajari dan mengetahui tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.

 

 

Dari Algoritma Kekuasaan Menuju Negara Gagal

Tinggalkan Komentar pada Dari Algoritma Kekuasaan Menuju Negara Gagal

DARI ALGORITMA KEKUASAAN MENUJU NEGARA GAGAL
Penulis : Dr. Sobirin Malian, S.H., M.Hum. Dr. Hepi Riza Zen, S.H., M.H.
ISBN : 978-623-89569-4-4
Penerbit: Laksbang Akademika
Cetakan I: Januari 2025
Deskripsi: ix, 381 hlm.; 16×23 cm.
Harga: Rp 156.000,-

Sinopsis

Tulisan-tulisan di buku ini dibuat sebagai respon dan pengamatan serta catatan pribadi Penulis atas berbagai peristiwa hukum, sosial, politik dan budaya yang terjadi di tanah air. Di dalam menulis (untuk menganalisis setiap fenomena) penulis berusaha seobyektif mungkin sebagai seorang akademisi__walaupun tentu tak luput dari perspektif pribadi (subyektif) Penulis.
Sumber tulisan umumnya terinspirasi dari kejadian-kejadian, keprihatinan, idealisme dan ingin memberi solusi dari setiap permasalahan yang muncul. Terkadang tulisan lahir dari berbagai diskusi dengan teman, mahasiswa, sesama kolega atau membaca, menonton televisi.

 

DARI KAMPUS UNTUK MASJID

Tinggalkan Komentar pada DARI KAMPUS UNTUK MASJID

DARI KAMPUS UNTUK MASJID: Pengalaman dan Aspirasi Komunitas di Lombok
Penulis : Prof. Dr. H. Ahmad Amir Aziz, M.Ag., Prof. Dr. H. Miftahul Huda, M.Ag.
ISBN : 978-623-89569-6-8
Penerbit: Laksbang Akademika
Cetakan I: Februari 2025
Deskripsi: ix, 140 hlm.; 15,5×23 cm.
Harga: Rp 70.000,-

Sinopsis

Di Indonesia, kampus-kampus keagamaan memiliki peran strategis dalam membangun dan memperkuat hubungan antara dunia akademik dan masyarakat. Sebagai pusat pendidikan, penelitian, dan pengabdian, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) tidak hanya berfungsi sebagai institusi pendidikan, tetapi juga sebagai aktor utama dalam menyelesaikan permasalahan sosial. Kehadiran yang intensif dan berkualitas dari PTKI di tengah masyarakat sangat penting untuk memastikan keberlanjutannya diterima secara luas oleh publik. Sebagai masyarakat ilmiah, perguruan tinggi diharapkan mampu menjadi problem solver, menghasilkan ilmu pengetahuan yang aplikatif, dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Ilmu yang dihasilkan melalui penelitian tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga harus memiliki peran praktis, seperti menerangkan fenomena (to explain), meramalkan tren atau peristiwa sosial (to predict), serta memberikan panduan yang relevan (guidance) dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat.