Beranda Hukum (Halaman 9)
Kategori

Hukum

Menampilkan 91 Hasil

Dinamika Hukum Pendaftaran Tanah di Indonesia

Tinggalkan Komentar pada Dinamika Hukum Pendaftaran Tanah di Indonesia

DINAMIKA HUKUM PENDAFTARAN TANAH DI INDONESIA
Penulis : Prof. Dr. Irawan Soerodjo, S.H., Sp.N., M.Si.
Editor : Dr. Rudyanti Dorotea Tobing, S.H., M.Hum.
ISBN : 978-623-09-2341-8
Penerbit : Laksbang Akademika
Cetakan : Juni 2025
Deskripsi : xiv, 292 hlm.; 16×23 cm.
Harga : Rp 145.000,-

Sinopsis

Buku ini membahas perkembangan atau dinamika hukum pendaftaran tanah di Indonesia, yang dimulai sejak jaman penjajahan Belanda sampai Indonesia merdeka hingga pada masa Pemerintahan Orde Reformasi. Berbagai problematika dalam pendaftaran tanah dan bukti pendaftaran tanah dalam bentuk sertifikat hak atas tanah diulas dalam buku ini. Demikian pula pengaturan pendaftaran tanah di Indonesia diulas mulai dari jaman penjajahan Belanda sampai dengan jaman setelah Indonesia merdeka dan lahirnya Undang Undang Pokok Agraria. Pada bagian akhir buku ini diulas tentang pendaftaran tanah secara elektronik sebagai suatu perkembangan baru dalam pendaftaran tanah di Indonesia.
Buku ini layak dimiliki oleh birokrat yang terkait dengan pendaftaran tanah, baik pejabat di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan para praktisi hukum lainnnya yang bersinggungan dengan pendaftaran tanah dan segala problematikanya. Buku ini juga dapat dijadikan referensi oleh para akademisi hukum dalam memahami pendaftaran tanah di Indonesia mulai dari pengaturan, praktek pendaftaran tanah dan problema hukum yang muncul dari kegiatan pendaftaran tanah serta pendaftaran tanah secara elektronik sebagai perkembangan baru di Indonesia.

Penegakan Hukum Kehutanan

Tinggalkan Komentar pada Penegakan Hukum Kehutanan

PENEGAKAN HUKUM KEHUTANAN (Perspektif Teoritis, Normatif dan Sosiologis)
Penulis : Prof. Dr. H. Suriansyah Murhaini, S.H., M.H.
Editor : Dr. Kiki Kristanto, S.H., M.H.
ISBN : 978-623-09-0919-1
Penerbit : Laksbang Akademika Yogyakarta
Cetakan I : November 2022
Deskripsi : xiv, 170 hlm.; 16×23 cm.
Harga : Rp 84.000,-

Sinopsis

Buku ini membahas Penegkan Hukum Kehutanan dalam perspektif teoritis, normatif dan sosiologis, yang dimulai dari korelasi antara hutan dan masyarakat, arti pentingnya hukum kehutanan, pengaturan hukum kehutanan, pelanggaran hukum kehutanan dan penegakan terhadap tindak pidana di bidang kehutanan dan perusakan hutan. Pada bagian akhir buku ini dibahas hambatan-hambatan dalam penegakan hukum kehutanan baik yang bersifat yuridis maupun sosiologis dan upaya  menangani hambatan tersebut.

 

Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum Pemerintah di Peradilan Administrasi

Tinggalkan Komentar pada Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum Pemerintah di Peradilan Administrasi

Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum Pemerintah di Peradilan Administrasi
Penulis : Dr. Ridwan, SH., M.Hum.
ISBN : 978-623-09-0935-1
Penerbit : Laksbang Akademika Yogyakarta
Cetakan I: November 2022
Deskripsi : x, 170 hlm.; 16×23 cm
Harga : Rp 72.000 (POD)

Sinopsis

Aktifitas pemerintah yang begitu luas dan beragam dalam menjalankan urusan pemerintahan di berbagai bidang, acapkali menimbulkan kerugian begi seseorang atau badan hukum perdata, baik akibat dari tindakan faktual maupun perbuatan melanggar hukum. Pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi melalui Peradilan Administrasi, dan pada prinsipnya pemerintah dibebani tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi secara proporsional atas dasar putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Pemerintah dapat dibebaskan dari kewajiban memberikan ganti rugi, jika aktifitas yang dilakukannya itu dalam rangka untuk kepentingan umum. Sesuai dengan asas “hak milik berfungsi sosial”, yang menunjukkan filosofi bangsa ini bukan individualisme dan bukan pula sosialisme, tetapi keseimbangan, konsepsi kewajiban merelakan (duldplicht) atau pembatasan penggunaan pemilik (belemmering) kiranya sangat relevan untuk dinormakan dalam relasi pemerintah dengan warga negara.

Karya sederhana ini kiranya dapat menjadi sumbangsih bagi bangsa dan negara ini, dapat dimanfaatkan oleh para pejabat dan para hakim PTUN, serta bahan diskusi bagi para mahasiswa dan masyarakat umum.