Kategori

Pancasila

Menampilkan 47 Hasil

HUKUM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Tinggalkan Komentar pada HUKUM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

HUKUM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH: Penggunaan Metode Omnibus Law dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Indonesia
Penulis : Dr. Moh. Syafi’ A.M, S.H, M.H., Prof. Dr. M. Khoidin, S.H., M.Hum., Sp.N., Prof. Dr. Hufron, S.H., M.H., Dr. Syofyan Hadi, S.H., M.H.
Editor : Dr. Wahyu Prawesthi, S.H., M.Hum, CLI.
ISBN : 978-623-6664-22-3
Penerbit : LaksBang Justitia
Cetakan I : Oktober 2025
Deskripsi : xii, 308 hlm.; 16×23 cm.
Harga : Rp 154.000

Sinopsis

Substansi: Buku ini membahas penggunaan metode omnibus law dalam pembentukan Peraturan Daerah di Indonesia. Dengan menggunakan metode omnibus law akan dapat menyelesaikan problematika peraturan daerah yang mengalami hyper regulation yang menyebabkan disharmonisasi, untuk percepatan pencapaian pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di daerah.
Sasaran: Buku ini perlu dijadikan referensi oleh para akademisi hukum dalam memahami pembentukan peraturan daerah dengan metode omnibus law. Bagi Kepala Daerah dan Pimpinan/Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, buku ini dapat dijadikan rujukan dalam menjalankan fungsi legislasi, yaitu dalam pembentukan peraturan daerah dipertimbangkan untuk menggunakan metode omnibus law, karena banyak manfaat yang diperoleh jika pembentukan peraturan daerah menggunakan metode omnibus law ini.

 

ASPEK HUKUM FINANCIAL TECHNOLOGY

Tinggalkan Komentar pada ASPEK HUKUM FINANCIAL TECHNOLOGY

ASPEK HUKUM FINANCIAL TECHNOLOGY: Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (Fintech Peer to Peer Lending)
Penulis : Dr. Rudyanti Dorotea Tobing, S.H., M.Hum., Calvarina Aruds Dukuy, S.H., Ahyoanto Zadrakh Dukuy, S.H.
Editor : Dr. Sri Astutik, S.H., M.H.
ISBN : 978-634-7222-23-7
Penerbit : LaksBang Akademika
Cetakan I : Nopember 2025
Dekripsi : xvi, 360 hlm.; 16×23 cm.
Harga : Rp 176.000

Sinopsis

Substansi: Buku ini membahas financial technology yang merupakan perkembangan dalam hukum bisnis, salah satunya adalah Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) atau Fintech Peer to Peer Lending. Dalam buku ini dibahas tentang sejarah, dasar hukum dan perjanjian LPBBTI, serta perlindungan hukum bagi pengguna LPBBTI baik terhadap konsumen pengguna layanan dan data pribagi pengguna LPBBTI.
Sasaran: Buku ini perlu dimiliki oleh praktisi hukum bisnis, hukum perbankan dan hukum perjanjian, serta aparat penegak hukum terkait dengan tindak pidana dalam penyalahgunaan Fintech. Buku ini juga bermanfaat bagi dosen/akademisi hukum, karena dari buku ini dapat digali berbagai ilmu baru terkait dengan Fintech dan LPBBTI baik secara teoritis maupun praktik di Indonesia.

HUKUM JAMINAN HAK TANGGUNGAN: Hakikat Pencantuman Irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” pada Sertifikat Hak Tanggungan

Tinggalkan Komentar pada HUKUM JAMINAN HAK TANGGUNGAN: Hakikat Pencantuman Irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” pada Sertifikat Hak Tanggungan

HUKUM JAMINAN HAK TANGGUNGAN: Hakikat Pencantuman Irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” pada Sertifikat Hak Tanggungan
Penulis : Dr. H. Putut Tri Sunarko, S.H., M.H.
Editor : Dr. Atin Meriati Isnaini, S.H., M.H.
ISBN : 978-623-88174-8-1
Penerbit : Laksbang Pustaka
Cetakan I : Oktober 2025
Deskripsi : xx, 347 hlm.; 16×23 cm.
Harga : Rp 175.000,-

Sinopsis

Substansi: Buku ini membahas hakekat pencantuman irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” pada Sertifikat Hak Tanggungan secara historis dan retio legisnya. Dibahas pula kewenangan Kantor Pertanahan dalam mencantumkan irah-irah pada Sertifikat Hak Tanggungan. Pada bagian berikutnya dibahas eksekusi Sertifikat Hak Tanggungan berdasarkan prinsip keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan serta prinsip perikemanusiaan dan peradaban.
Sasaran: Buku ini layak dibaca oleh para akademisi hukum dalam memahami hakikat pencantuman irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Di samping itu buku ini juga penting untuk dijadikan rujukan oleh Praktisi Hukum seperti Notaris-PPAT, Advokat/Pengacara dan para Hakim dalam menangani perkara terkait eksekusi Sertifikat Hak Tanggungan.

TINDAKAN MELANGGAR HUKUM OLEH PEMERINTAH

Tinggalkan Komentar pada TINDAKAN MELANGGAR HUKUM OLEH PEMERINTAH

TINDAKAN MELANGGAR HUKUM OLEH PEMERINTAH
Penulis : Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum., Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Dr. Maftuh Effendi, S.H., M.H., Muhammad Dzul Ikram, S.H., M.H.
ISBN : 978-634-7222-18-3
Penerbit : Laksbang Akademika
Cetakan I : September 2025
Deskripsi : xi, 337 hlm.; 16×23 cm.
Harga : Rp 185.000,-

Sinopsis

Pembahasan dalam buku ini penting untuk dibaca khususnya bagi mahasiswa, dosen tenaga pendidik, dan praktisi hukum: pengacara, hakim dan pejabat pemerintahan penyelenggara negara, dalam mengikuti perkembangan tata hukum Indonesia khususnya Hukum Administrasi Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, terutama pengertian Keputusan dan Tindakan faktual dari Pejabat Tata Usaha Negara yang masih kurang dipahami oleh masyarakat umum.
Sehingga dalam penyelesaian sengketa Keputusan dan Tindakan Pejabat Tata Usaha Negara melalui Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara, kurang memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum dan bahkan terjadi kekosongan hukum dalam praktiknya, akibat karena kurang jelasnya kompetensi objek sengketa antara Keputusan dan tindakan faktual yang baik yang sifatnya fiktif negatif dan fiktif positif setelah berlakunya UUAP. Oleh karena itu objek sengekta dalam hukum administrasi pemerintahan khususnya kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili telah mengalami perluasan kompetensi, tidak hanya terhadap Keputusan dan tindakan Pejabat Tata Usaha Negara dalam hukum adminitrasi. Tetapi juga kualifikasi tindakan melanggar hukum oleh penyelenggara Pemerintahan Negara lainnya dalam arti yang luas. Termasuk tindakan melanggar hukum dalam ranah hukum privat oleh Pemerintah yang sebelumnya diselesaikan melalui Pengadilan Umum, yang sekarang ini sudah menjadi kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara.
Oleh sebab itu siapa saja yang berminat mendalami hukum administrasi pemeirintahan khususnya Keputusan Badan dan/atau Tindakan Pejabat Tata Usaha Negara atau Pejabat Pemerintahan yang berlaku sekarang ini yang mengalami perkembangan hukum administrasi pemerintahan kontemporer, maka diperlukan kajian pendalaman baik dari aspek teori ilmu hukum positif maupun dari aspek pengetahuan hukum empiris dalm praktiknya di Indonesia.
Semoga bermanfaat adanya bagi para pembaca.

HUKUM KEPAILITAN: Aspek Pidana dalam Pemberesan Harta Pailit oleh Kurator

Tinggalkan Komentar pada HUKUM KEPAILITAN: Aspek Pidana dalam Pemberesan Harta Pailit oleh Kurator

HUKUM KEPAILITAN: Aspek Pidana dalam Pemberesan Harta Pailit oleh Kurator
Penulis : Dr. Soedeson Tandra, S.H., M.H.
Editor : Kevin Satriawan Tandra, S.H., LLM., Jeffrey, S.H., M.H., Fiddia Vissabbilla Sujana, S.H.
ISBN : 978-623-6664-21-6
Penerbit : LaksBang Justitia
Cetakan I : Juli 2025
Deskripsi : ix, 174 hlm.; 16×23 cm.
Harga : Rp 85.000,-

Sinopsis
Buku ini membahas aspek hukum pidana dalam pemberesan harta pailit oleh Kurator, yang dimulai dari landasan filosofis pemberesan dalam kepailitan, proses pengurusan dan pemberesan dalam kepailitan yang dimulai dari publikasi kepailitan debitor sampai dengan pengakhiran kepailitan. Materi berikutnya adalah aspek pidana dalam hukum kepailitan, bentuk-bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh Kurator dalam pemberesan harta pailit. Pada bagian akhir dibahas kasus tindak pidana oleh Kurator dalam pemberesan harta pailit.
Buku ini perlu dibaca oleh akademisi dalam memahami aspek pidana dalam hukum kepailitan, khususnya tindak pidana yang dilakukan Kurator dalam pemberesan harta pailit. Buku ini juga dapat dijadikan rujukan oleh praktisi hukum yaitu para hakim, polisi, jaksa dan advokat/pengacara dalam menyelesaikan kasus atau perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Kurator dalam pemberesan harta pailit

HUKUM PERTANAHAN: Alih Fungsi Tanah dan Fungsi Sosial Hak atas Tanah

Tinggalkan Komentar pada HUKUM PERTANAHAN: Alih Fungsi Tanah dan Fungsi Sosial Hak atas Tanah

HUKUM PERTANAHAN: Alih Fungsi Tanah dan Fungsi Sosial Hak atas Tanah
Penulis : Prof. Dr. H. Suriansyah Murhaini, S.H., M.H.
Editor : Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant, M.A., LLM.
ISBN : 978-602-72482-7-4
Penerbit : Laksbang Justitia
Cetakan IV : Agustus 2024
Deskripsi : xiii, 210 hlm, 16×23 cm
Harga : Rp 99.000

Sinopsis

Substansi: Buku ini membahas Hukum Pertanahan, khususnya terkait fungsi sosial hak atas tanah dan alih fungsi tanah dari tanah sawah ke tanah kering untuk keperluan pemukiman, jalan umum dan pembangunan untuk kepentingan umum lainnya. Buku ini juga membahas reformasi agraria dan aspek sosial pertanahan. Di samping itu dibahas pula aspek sosial perubahan tanah pertanian menjadi tanah pemukiman, tanah untuk kepentingan jalan umum dan kepentingan pembangunan lainnya, serta dampak alih fungsi tanah terhadap kehidupan masyarakat dan penyalahgunaan alih fungsi lahan sebagai dampak dari kegagalan kebijakan reformasi agraria.
Sasaran: Buku ini perlu dibaca oleh akademisi hukum, sebagai referensi Hukum Pertanahan, khususnya tentang alih fungsi tanah dan fungsi sosial hak atas tanah. Buku ini juga dapat dijadikan rujukan oleh Pemerintah selaku pengambil kebijakan terkait alih fungsi tanah untuk keperluan pemukiman dan pembangunan untuk kepentingan umum lainnya. Di samping itu juga dapat dijadikan pijakan oleh praktisi hukum dalam menye-lesaikan permasalahan dan perkara yang timbul dalam praktik alih fungsi tanah pertanian menjadi tanah kering.

FEODALISME BIROKRASI DAN PENGARUHNYA TERHADAP AKUNTABILITAS PUBLIK

Tinggalkan Komentar pada FEODALISME BIROKRASI DAN PENGARUHNYA TERHADAP AKUNTABILITAS PUBLIK

FEODALISME BIROKRASI DAN PENGARUHNYA TERHADAP AKUNTABILITAS PUBLIK
Penulis : Muhammad Uhaib As’ad
ISBN : 978-634-7222-15-2
Penerbit : Laksbang Akademika
Cetakan : Juni 2025
Deskripsi : xiv, 238 hlm.; 16×23 cm.
Harga : Rp 115.000

Sinopsis

Buku ini berjudul: Feodalisme Birokrasi dan Pengaruhnya Terhadap Akuntabilitas Publik, problem birokrasi dalam cengkeraman patrimonial dalam demokrasi sejatinya sangat kompleks. Problem-problem itu makin bertambah karena gerakan reformasi yang seharusnya membawa pencerahan dan pembaharuan justru terjebak pada pragmatisme politik dinasti dan kembali merebaknya kolusi, korupsi dan nepotisme. Pada akhirnya meritokrasi berjalan secara inkonsisten dan jauh dari kata efektif. Pengaruh kepentingan politik dan kekuasaan begitu besar yang menghambat proses seleksi dan promosi. Kalau pun meritokrasi berjalan, itu tak lebih hanyalah semu. Dia berjalan tanpa diiringi transparani dan akuntabilitas yang menyebabkan proses seleksi dan promosi tidak adil dan tidak berdasarkan merit (profesionalisme). Lebih dari itu sangat terasa “negara” seolah kekurangan sumber daya manusia, akibat birokrasi sejak lama telah kehilangan karakternya sebagai pelayan publik.

REFORMASI BIROKRASI DALAM CENGKERAMAN PATRIMONIALISME POLITIK DI ERA DEMOKRATISASI

Tinggalkan Komentar pada REFORMASI BIROKRASI DALAM CENGKERAMAN PATRIMONIALISME POLITIK DI ERA DEMOKRATISASI

REFORMASI BIROKRASI DALAM CENGKERAMAN PATRIMONIALISME POLITIK DI ERA DEMOKRATISASI
Penulis : Muhammad Uhaib As’ad
Editor : Sobirin Malian
ISBN : 978-634-7222-14-5
Penerbit : LaksBang Akademika
Cetakan I : Juni 2025
Deskripsi : xi, 286 hlm.; 16×23 cm.
Harga : Rp 134.000

Sinopsis

Buku berjudul “Reformasi Birokrasi dalam Cengkeraman Patrimonialisme Politik di Era Demokratisasi”. Buku ini membahas berbagai hal mengenai problem birokrasi dalam cengkeraman patrimonial dalam demokrasi sejatinya sangat kompleks. Problem itu makin bertambah karena gerakan reformasi yang seharusnya membawa pencerahan dan pembaharuan justru terjebak pada pragmatisme politik dinasti dan kembali merebaknya kolusi, korupsi dan nepotisme. Pada akhirnya meritokrasi berjalan secara inkonsisten dan jauh dari kata efektif. Pengaruh kepentingan politik dan kekuasaan begitu besar yang menghambat proses seleksi dan promosi. Kalau pun meritokrasi berjalan, itu tak lebih hanyalah semu. Dia berjalan tanpa diiringi transparansi dan akuntabilitas yang menyebabkan proses seleksi dan promosi tidak adil dan tidak berdasarkan merit (profesionalisme). Lebih dari itu sangat terasa “negara” seolah kekurangan sumber daya manusia, akibat birokrasi sejak lama telah kehilangan karakternya sebagai pelayan publik. Akhirnya dapat dikatakan, buku ini sangat kritis menyorot kondisi “birokrasi kekinian” Indonesia.

RELASI OLIGARKI DAN BIROKRASI

Tinggalkan Komentar pada RELASI OLIGARKI DAN BIROKRASI

RELASI OLIGARKI DAN BIROKRASI: Rivalitas dalam Pemerintahan
Penulis : Muhammad Uhaib As’ad, Izmah Nailul Himmah Ulya
Editor : Sobirin Malian
ISBN : 978-634-7222-13-8
Penerbit : Laksbang Akademika
Cetakan I : Juni 2025
Deskripsi : xiii, 258 hlm.; 16×23 cm.
Harga : Rp 125.000,-

Sinopsis

Oligarki dan birokrasi adalah dua komponen penting dalam sistem pemerintahan. Namun, bagaimana jika keduanya menjadi musuh yang saling sandera, dan apa dampaknya terhadap pemerintahan dan masyarakat?
Dalam pemerintahan, oligarki dan birokrasi seringkali memiliki kepentingan yang berbeda. Namun, apa yang terjadi ketika keduanya terjebak dalam permainan kekuasaan yang saling sandera?
Pemerintahan yang baik memerlukan sinergi antara oligarki dan birokrasi. Namun, bagaimana jika keduanya menjadi musuh yang saling sandera, dan apa solusinya?
Dalam buku ini penulis menguraikan bagaimana dua entitas itu menjadi “dilema politis” dan mencari jalan masing masing ketika berhadapan dengan realitas terutama karena begitu besarnya kepentingan oligarki.

TELAAH FILSAFAT HUKUM ISLAM DALAM MENJAWAB PROBLEMATIKA KEMASYARAKATAN DAN KEBANGSAAN

Tinggalkan Komentar pada TELAAH FILSAFAT HUKUM ISLAM DALAM MENJAWAB PROBLEMATIKA KEMASYARAKATAN DAN KEBANGSAAN

TELAAH FILSAFAT HUKUM ISLAM DALAM MENJAWAB PROBLEMATIKA KEMASYARAKATAN DAN KEBANGSAAN
Penulis : Dr. Nurjihad, S.H., M.H., Dr. Rohidin, S.H., M.Ag., Dr. Bambang Sutiyoso, S.H., M.Hum., Drs. Agus Triyanta, M.H., M.A., Ph.D., Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph.D.
ISBN : 978-634-7222-12-1
Penerbit : Laksbang Akademika
Cetakan I : Juni 2025
Deskripsi : xii, 267 hlm.; 16×23 cm.
Harga : Rp 126.000,-

Sinopsis

Seperti diketahui, bangsa Indonesia menghadapi suatu masalah serius yang harus dilalui dalam menjalankan agenda reformasi ini. Sudah terlampau banyak konsep dan gagasan para pakar untuk mengatasinya, tetapi ternyata belum sepenuhnya membawa hasil optimal ke arah penyelesaian yang kongkrit. Karena pada umumnya, mereka melihat berbagai peristiwa dan permasalahan bangsa dari sudut pandangnya sendiri-sendiri, jarang yang berpikir secara sistemik, melalui pendekatan yang lebih menyeluruh dan komprehensif. Hal ini membuktikan bahwa penyelesaian krisis yang menimpa bangsa Indonesia, diperlukan alternatif pendekatan yang lebih relevan yang mampu mengakomodasikan berbagai kepentingan yang ada. Dengan bertitik tolak dari kerangka pemikiran filsafat hukum dan filsafat hukum Islam yang bercirikan mendasar, rasional, reflektif dan komprehensif, diharapkan dapat membantu semua pihak dapat bersikap lebih arif dan tidak terkotak-kotak keilmuannya yang memungkinkan dapat menemukan akar masalahnya. Tahap selanjutnya diharapkan dapat memberikan solusi yang tepat dalam mengatasi krisis yang menerpa bangsa Indonesia.
Sehubungan dengan itu, maka dalam buku ini dipaparkan 5 bab penting, yang pertama, diawali dari epistemologi hukum Islam yang mengurai terkait pengertian dan tujuan hukum Islam, ruang lingkup hukum Islam serta sumber-sumber hukum Islam. Kedua, tentang urgensi pendekatan filosofis berbasis maqasid dalam memotret regulasi di Indonesia. Bab ini menguraikan di antaranya tentang pendekatan filosofis berbasis maqasid dalam lintas sejarah keilmuan hukum Islam, serta pendekatan filosofis berbasis maqasid dalam menganalisis regulasi di Indonesia. Ketiga, tentang peran dan kontribusi filsafat hukum Islam dalam era reformasi di Indonesia. Dalam bab ini di antaranya menguraikan tinjauan ontologis, epistemologis dan aksiologis ilmu hukum, objek pengkajian filsafat hukum, prinsip-prinsip dasar filsafat hukum Islam, serta peran dan kontribusi filsafat hukum dan filsafat hukum Islam. Keempat, berkaitan dengan memahami filsafat hukum fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam isu-isu kedokteran mutakhir: orientasi pragmatisme versus nilai hikmah al-tasyri’. Bab ini membahas antara lain persoalan tantangan ijtihad, industri halal di bidang kesehatan, ijtihad dalam dunia kesehatan: pengobatan dengan bahan dari unsur atau organ tubuh dan treatment medis untuk kecantikan. Selanjutnya kelima, mengenai pengembangan konsep Al ‘Uqud Al Muroqabah pada muamalah dalam perspektif filsafat hukum Islam. Bab terakhir ini memaparkan antara lain terkait ketentuan hukum akad pada muamalah, rukun dan syarat dalam perjanjian-perjanjian, keabsahan multi akad pada produk perbankan syariah, landasan fiqih dan pendapat Ulama tentang Al-‘Uqud al-Murakkabah, serta landasan fiqih tentang Hybrid Contract .