Menampilkan 63 Hasil

HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH: Penyerahan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertanahan Kepada Pemerintah Daerah

HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH: Penyerahan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertanahan Kepada Pemerintah Daerah
Penulis: Prof. Dr. H. Suriansyah Murhaini, S.H., M.H., Dr. Agus Mulyawan, S.H., M.H.
ISBN: 978-634-7222-29-9
Penerbit: LaksBang Akademika
Cetakan I: Januari 2026
Deskripsi: xiii, 182 hlm.; 14,5×21 cm.
Harga: Rp 77.000,-

Sinopsis

Substansi: Menurut UU Pokok Agraria (UU No. 5 Tahun 1960) urusan pertanahan menjadi kewenangan Pusat, sedangkan menurut UU Pemerintahan Daerah (UU No. 23 Tahun 2014) beserta perubahannya urusan di bidang pertanahan dapat dilimpahkan kepada Daerah. Hanya saja pelaksanaan pembagian kewenangan bidang pertanahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah tersebut tidak berjalan sesuai harapan. Padahal UU No. 23 Tahun 2014 telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja. Oleh karena itu perlu keseriusan, kerelaan dan ketegasan Pemerintah Pusat jika benar-benar berkehendak menyerahkan sebagian urusan di bidang pertanahan kepada Pemerintah Daerah.
Sasaran: Buku ini sangat bermanfaat bagi para akademisi dan praktisi pemerintahan daerah, karena dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai problematika pembagian wewenang antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam mengurus bidang pertanahan. Bagi pengambil kebijakan buku ini dapat dijadikan rujukan dalam merumuskan pengaturan penyerahan urusan di bidang pertanahan kepada Pemerintah Daerah.

QUR’AN SPEAKS: BAGAIMANA WAHYU MENEMANI KITA BERTUMBUH

QUR’AN SPEAKS: BAGAIMANA WAHYU MENEMANI KITA BERTUMBUH
Refleksi, Introspeksi, dan Solusi Qur’ani
Penulis: Prof. Dr. Sujiat Zubaidi, M.Ag.
Editor: Prof. Dr. Mohammad Muslih, M.Ag.
Penyelia Aksara: Fazlullah Ihza Qaseem, M.A.
ISBN: 978-634-7222-29-9
Penerbit: LaksBang Akademika
Cetakan I: Januari 2026
Deskripsi: xxviii, 329 hlm.; 16×23 cm.
Harga: Rp 225.000

Sinopsis

QUR’AN SPEAKS: Bagaimana Wahyu Menemani Kita Bertumbuh adalah sebuah perjalanan sunyi menuju cahaya. Buku ini hadir sebagai sahabat yang meneduhkan—menemani pergulatan batin, pencarian makna, serta langkah-langkah kecil menuju diri yang lebih tenang, lebih sadar, dan lebih dekat kepada Allah. Di tengah dunia yang bergerak serba cepat, wahyu mengajak kita berhenti sejenak, menarik napas, dan kembali mendengarkan bisikan yang kerap terabaikan: bahwa hidup adalah ruang untuk bertumbuh, bukan perlombaan untuk tergesa-gesa.
Di dalamnya, pembaca tidak disuguhi ceramah panjang atau tuntutan yang kaku. Sebaliknya, setiap halaman mengajak merenungi ayat-ayat kehidupan—tentang takdir yang mengalir penuh hikmah, doa yang bekerja dalam diam, tidur dan sujud sebagai bentuk penyembuhan, serta makanan halal dan tayyib yang menjaga kejernihan jiwa. Di sanalah sabar, syukur, dan taubat membuka kembali pintu ketenangan yang sering tertutup oleh kegelisahan.
Dengan gaya tutur yang hangat, reflektif, dan motivatif, QUR’AN SPEAKS mengajak pembaca menyelami beragam pengalaman manusia—dari luka yang menguatkan, harapan yang tumbuh perlahan, rezeki yang datang tak terduga, hingga hidayah yang hadir di saat paling dibutuhkan. Karya ini tidak berhenti pada penafsiran teks, melainkan menghidupkan kembali dialog batin antara manusia dan wahyu yang kerap terlupa dalam hiruk pikuk kehidupan. Ditujukan bagi mereka yang tengah mencari arah, menata kembali hidup, atau merindukan ketenangan jiwa, buku ini menegaskan bahwa di setiap fase kehidupan, wahyu senantiasa berbicara. Pada akhirnya, pembaca diajak pulang—kepada fitrah dan cahaya yang menenteramkan.

SENGKETA TINDAKAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

SENGKETA TINDAKAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
Penulis: Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum., Prof. Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Martha Satria Putra, S.H., M.H., Anang Suseno Hadi, S.H., M.H., Muhammad Dzul Ikram, S.H., M.H.
ISBN: 978-634-7222-27-5
Penerbit: LaksBang Akademika
Cetakan I: Januari 2026
Deskripsi: x, 370 hlm.; 16×23 cm.
Harga: Rp 190.000

Sinopsis

Peradilan TUN merupakan peradilan yang sejak awal dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat atas setiap Tindakan penguasa yang didasarkan pada hubungan hukum publik. Dengan demikian, setiap Tindakan penguasa harus dapat dikontrol oleh masyarakat, antara lain melalui gugatan. Dalam kerangka pikiran demikian, konsep penggugat berdasarkan UUAP sangat lebar, yaitu semua orang maupun badan hukum perdata yang “terkait” dengan suatu Keputusan/Tindakan. Kata terkait tersebut menunjukkan orang atau badan hukum perdata dapat menggugat suatu Keputusan/Tindakan meski tidak ditujukan secara langsung kepadanya ataupun merugikannya secara nyata. Hanya berpotensi merugikan seseorang saja, suatu Keputusan/Tindakan dapat digugat di Peradilan TUN. Hal ini ditambah lagi dengan karakter putusan Peradilan TUN yang bersifat erga omnes, maka pada dasarnya gugatan biasa yang di ajukan di Peradilan TUN sudah mencukupi untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat, mengingat Putusan Peradilan TUN tidak hanya mengikat para pihak semata, namun semua pihak terkait juga harus tunduk dengan Putusan Peradilan TUN.

HUKUM KEPAILITAN: Prinsip Inkracht Van Gewijsde Putusan Pengesahan Homologasi dalam Perdamaian pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

HUKUM KEPAILITAN: Prinsip Inkracht Van Gewijsde Putusan Pengesahan Homologasi dalam Perdamaian pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Penulis: Dr. Ivida Dewi Amrih Suci, S.H., M.H., M.Kn., Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H., Felly Felmmy Dwi Renaningtyas Poesoko, S.Sos., S.H., M.H.
Editor: Olivia Sahasrakirana Sahasrakirana Angkawidjaja, S.H., M.Kn., Clif Ivan Leonide, S.H., Fay Alejandra Amadis, S.H.
ISBN: 978-623-6664-23-0
Penerbit: LaksBang Justitia
Cetakan I: Januari 2026
Deskripsi: xvi, 182 hlm.; 16×23 cm.
Harga: Rp 95.000

Sinopsis

Substansi: Buku ini membahas prinsip inkracht van gewijsde putusan pengesahan perdamaian (homologasi) dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), yang berisi uraian tentang makna perdamaian dalam PKPU, kekuatan hukum tetap pada pengesahan perdamaian (homologasi) pada PKPU dan pengaturan ke depan terhadap putusan perdamaian (homologasi) dalam PKPU. Untuk memperkuat kajiannya Penulis menggunakan beberapa putusan Pengadilan Niaga sebagai pisau analisisnya.melalui pendekatan kasus (case approach).
Sasaran: Buku ini layak dijadikan referensi oleh akademisi dan praktisi hukum dalam memahami kekuatan hukum tetap dari putusan perdamaian (homologasi) dalam PKPU. Bagi Advokat, Kurator dan Pengurus, buku ini dapat dijadikan pedoman dalam melakukan pengurusan dalam kepailitan. Bagi Hakim Pengadilan Niaga buku ini dapat dijadikan rujukan dalam memeriksa dan mengadili perkara kepailitan terkait dengan putusan perdamaian (homologasi) pada PKPU.

 

PERKEMBANGAN LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA DI INDONESIA

PERKEMBANGAN LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA DI INDONESIA
Penulis : Dr. Sobirin Malian, S.H., M.Hum.
ISBN : 978-634-7222-26-8
Penerbit : LaksBang Akademika
Cetakan I : Januari 2026
Deskripsi : vii, 242 hlm.; 16×23 cm.
Harga : Rp 125.000

Sinopsis
Keberadaan Lembaga-Lembaga Negara di Indonesia, penting untuk dikritisi kembali. Mengapa? Tak lain karena ada sejumlah lembaga negara yang keberadaan dan fungsinya masih jauh panggang dari api, bahkan masih ada tumpang tindih antara satu dengan lembaga lainnya. Bahkan ada lembaga negara yang nyata-nyata di samping tidak efektif juga memboroskan uang negara.
Oleh karena itu, buku ini diterbitkan semata-mata agar kita dapat melihat secara objektif masing-masing lembaga negara itu sembari menilai seberapa urgen eksistensinya ke depan.
Buku ini semula ditulis semata hanya untuk sekadar informasi tanpa disertai analisis yang kritis. Inspirasinya juga sekadar menjawab dan memenuhi permintaan sejumlah kawan yang merasa kesulitan untuk mengetahui ada berapa lembaga negara yang kita punya dan untuk apa saja lembaga-lembaga itu.

TATA KELOLA PERIZINAN DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH DI DIY

TATA KELOLA PERIZINAN DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH DI DIY
Penulis : Prof. Dr. Anom Wahyu Asmorojati, S.H., M.H., Wahyu Hidayat, S.H., M.H.
ISBN : 978-634-7222-25-1
Penerbit : LaksBang Akademika
Cetakan I : November 2025
Deskripsi : x, 189 hlm.; 16×23 cm.
Harga : Rp 90.000

Sinopsis
Perizinan merupakan salah satu instrumen utama dalam mengatur berbagai aktivitas di tingkat daerah yang berdampak langsung terhadap pelayanan publik, investasi, dan tata kelola pemerintahan secara menyeluruh. Namun sayangnya, aspek perizinan kerap kali mendapat perhatian yang kurang optimal dan bahkan diabaikan dalam proses pengambilan kebijakan serta pelaksanaan di lapangan. Padahal, tata kelola perizinan yang baik sangat esensial untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam pelayanan kepada masyarakat serta mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif.
Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai wilayah yang memiliki karakter administratif dan budaya yang khas, menuntut pendekatan yang adaptif dan inovatif dalam mengelola perizinan.
Oleh karena itu, buku ini tidak hanya menguraikan aspek hukum dan regulasi, tetapi juga perspektif sosial budaya yang melekat di Yogyakarta, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif dan solusi yang relevan bagi berbagai pemangku kepentingan.

ASPEK HUKUM FINANCIAL TECHNOLOGY

ASPEK HUKUM FINANCIAL TECHNOLOGY: Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (Fintech Peer to Peer Lending)
Penulis : Dr. Rudyanti Dorotea Tobing, S.H., M.Hum., Calvarina Aruds Dukuy, S.H., Ahyoanto Zadrakh Dukuy, S.H.
Editor : Dr. Sri Astutik, S.H., M.H.
ISBN : 978-634-7222-23-7
Penerbit : LaksBang Akademika
Cetakan I : Nopember 2025
Dekripsi : xvi, 360 hlm.; 16×23 cm.
Harga : Rp 176.000

Sinopsis

Substansi: Buku ini membahas financial technology yang merupakan perkembangan dalam hukum bisnis, salah satunya adalah Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) atau Fintech Peer to Peer Lending. Dalam buku ini dibahas tentang sejarah, dasar hukum dan perjanjian LPBBTI, serta perlindungan hukum bagi pengguna LPBBTI baik terhadap konsumen pengguna layanan dan data pribagi pengguna LPBBTI.
Sasaran: Buku ini perlu dimiliki oleh praktisi hukum bisnis, hukum perbankan dan hukum perjanjian, serta aparat penegak hukum terkait dengan tindak pidana dalam penyalahgunaan Fintech. Buku ini juga bermanfaat bagi dosen/akademisi hukum, karena dari buku ini dapat digali berbagai ilmu baru terkait dengan Fintech dan LPBBTI baik secara teoritis maupun praktik di Indonesia.

HUKUM JAMINAN HAK TANGGUNGAN: Hakikat Pencantuman Irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” pada Sertifikat Hak Tanggungan

HUKUM JAMINAN HAK TANGGUNGAN: Hakikat Pencantuman Irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” pada Sertifikat Hak Tanggungan
Penulis : Dr. H. Putut Tri Sunarko, S.H., M.H.
Editor : Dr. Atin Meriati Isnaini, S.H., M.H.
ISBN : 978-623-88174-8-1
Penerbit : Laksbang Pustaka
Cetakan I : Oktober 2025
Deskripsi : xx, 347 hlm.; 16×23 cm.
Harga : Rp 175.000,-

Sinopsis

Substansi: Buku ini membahas hakekat pencantuman irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” pada Sertifikat Hak Tanggungan secara historis dan retio legisnya. Dibahas pula kewenangan Kantor Pertanahan dalam mencantumkan irah-irah pada Sertifikat Hak Tanggungan. Pada bagian berikutnya dibahas eksekusi Sertifikat Hak Tanggungan berdasarkan prinsip keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan serta prinsip perikemanusiaan dan peradaban.
Sasaran: Buku ini layak dibaca oleh para akademisi hukum dalam memahami hakikat pencantuman irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Di samping itu buku ini juga penting untuk dijadikan rujukan oleh Praktisi Hukum seperti Notaris-PPAT, Advokat/Pengacara dan para Hakim dalam menangani perkara terkait eksekusi Sertifikat Hak Tanggungan.

Bimbingan Kelompok Skenario Matriks Analisis for Learning untuk Meningkatkan Self Efficacy Siswa

BIMBINGAN KELOMPOK: SKENARIO MATRIKS ANALISIS FOR LEARNING UNTUK MENINGKATKAN SELF EFFICACY SISWA
Penulis : Urotul Aliyah, Lia Nur Adinda
Editor : M. Thobroni
ISBN : 978-634-7222-24-4
Penerbit : Laksbang Akademika
Cetakan I : Oktober 2025
Deskripsi : vi, 116 hlm.; 16×23 cm.
Harga : Rp 65.000,-

Sinopsis

Buku “Bimbingan Kelompok: Skenario Matrik Analisis for Learning untuk Meningkatkan Self-Efficacy Siswa” merupakan karya ilmiah praktis yang memadukan teori konseling dengan pendekatan inovatif for learning untuk membantu guru bimbingan dan konseling (BK) meningkatkan keyakinan diri siswa dalam menghadapi tantangan belajar di tingkat Sekolah Menengah Pertama.
Dalam buku ini, penulis menguraikan konsep dasar self-efficacy menurut teori Bandura, serta menjelaskan bagaimana bimbingan kelompok dapat menjadi sarana efektif untuk menumbuhkan rasa percaya diri akademik, sosial, dan emosional pada siswa. Pendekatan Skenario Matrik Analisis for Learning yang diperkenalkan dalam buku ini dirancang sebagai model pembelajaran reflektif, di mana siswa diajak menganalisis pengalaman belajar mereka secara sistematis melalui panduan matrik yang terstruktur.
Melalui berbagai skenario kegiatan kelompok, buku ini memberikan contoh konkret pelaksanaan sesi bimbingan yang melibatkan aktivitas diskusi, refleksi, dan evaluasi diri. Setiap skenario disusun agar guru BK dapat langsung mengimplementasikannya di sekolah dengan mudah, menyesuaikan karakteristik siswa dan lingkungan belajar.
Dengan bahasa yang komunikatif dan contoh aplikasi lapangan yang relevan, buku ini tidak hanya bermanfaat bagi guru BK, tetapi juga bagi pendidik, peneliti pendidikan, dan mahasiswa jurusan Bimbingan dan Konseling yang ingin mengembangkan strategi intervensi self-efficacy enhancement.

Model Evaluasi Implementasi Penjaminan Mutu

Model Evaluasi Implementasi Penjaminan Mutu Berbasis Regulation-Logic-Judgment pada Pendidikan Anak Usia Dini
Penulis : Agung Prihantoro, S.Pd., M.Pd., Prof. Dr. Samsul Hadi, M.Pd., M.T., Prof. Dr. Harun, M.Pd.
ISBN : 978-634-7222-21-3
Penerbit : Laksbang Akademika
Cetakan I : Oktober 2025
Deskripsi : xi, 162 hlm.; 16×23 cm.
Harga : Rp 105.000,-

Sinopsis

Buku Model Evaluasi Implementasi Penjaminan Mutu Berbasis Regulation-Logic-Judgment (RLJ) pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini ialah sebuah ikhtiar untuk menciptakan model evaluasi yang baru. Model evaluasi RLJ ini tidak sama sekali baru, karena merupakan modifikasi dari model evaluasi logis.
Model evaluasi yang baru diperlukan untuk mengevaluasi implementasi penjaminan mutu PAUD guna membuahkan hasil evaluasi yang lebih tepat. Hasil evaluasi yang tepat menjadi dasar untuk menyusun rekomendasi bagi para pengambil kebijakan dan pihak-pihak swasta yang berkepentingan dengan penjaminan dan peningkatan mutu PAUD. Model evaluasi RLJ membuahkan hasil evaluasi dan kemudian memberikan rekomendasi-rekomendasi untuk perbaikan penjaminan mutu internal dan eksternal PAUD.
Paparan buku ini dimulai dengan bagian pendahuluan yang mengetengahkan masalah-masalah penjaminan mutu PAUD. Masalah-masalah ini perlu diselesaikan dan dicarikan solusi. Mengevaluasi implementasi penjaminan mutu PAUD merupakan sebuah solusi awal untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut.
Bab-bab setelah bagian pendahuluan memaparkan teori-teori tentang evaluasi; evaluasi program pendidikan; model evaluasi logis; pendidikan anak usia dini (PAUD); penjaminan mutu; penjaminan mutu PAUD; output, outcome dan impact dari implementasi penjaminan mutu; budaya mutu; dan regulasi. Teori-teori ini penting untuk memahami model evaluasi RLJ dan untuk melakukan evaluasi dengan model RLJ.