Menampilkan 63 Hasil

HUKUM KEPAILITAN Buku Ajar

HUKUM KEPAILITAN (Buku Ajar)
Penulis: Dr. Ivida Dewi Amrih Suci, S.H., M.H., M.Kn
Editor: Olivia Sahasrakirana Santasayacitta Angkawidjaja, S.H., M.Kn., Cliff Ivan Leonide, S.H.
ISBN : 978-623-88174-4-3
Penerbit : Laksbang Pustaka
Cetakan I : Agustus 2024
Deskripsi : xiv, 156 hlm.; 14,5×21 cm.
Harga POD : Rp 77.000,-

Substansi: Buku ini merupakan buku ajar yang membahas Hukum Kepailitan, dimulai dari uraian tentang sejarah Hukum Kepailitan, prinsip-prinsip (asas-asas) dalam Hukum Kepailitan,
peraturan-peraturan penting dan tujuan berlakunya Hukum Kepailitan. Berikutnya dibahas tentang syarat-syarat pengajuan dan proses putusan pailit. Dan pada bagian akhir buku ini dibahas perihal pelaksanaan putusan pailit oleh Kurator dan Hakim Pengawas yang dimulai pada tahap inventarisasi, verifikasi, dan tahap pemberesan, serta rehabilitasi dalam kepailitan.
Sasaran: Sebagai Buku Ajar, buku ini diperuntukkan terutama bagi mahasiswa Program Sarjana Hukum (S1), namun dapat pula dijadikan referensi oleh mahasiswa Program Magister llmu Hukum (S2) dan mahasiswa Program Doktor llmu Hukum (S3). Di samping itu juga dapat dijadikan rujukan oleh Dosen (akademisi) dan Praktisi Hukum dalam memahami Hukum Kepailitan untuk keperluan akademis dan praktek penyelesaian perkara/sengketa kepailitan.

 

HUKUM PERLINDUNGAN ANAK

HUKUM PERLINDUNGAN ANAK: Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Tindak Pidana Penjualan Bayi
Penulis : Angelia Regita Thamrin, S.H., M.H., Prof. Dr. H. Husni Thamrin, S.H., M.H., M.M.
ISBN : 978-623-88977-7-3
Penerbit : Laksbang Akademika
Cetakan I : Juli 2024
Deskripsi : x, 149 hlm.; 14×20 cm.
Harga POD : Rp 75.000,-

Sinopsis

Buku ini membahas tindak pidana penjualan anak/bayi yang dilakukan oleh pelaku yang masih anak-anak. Materi yang dibahas dalam buku ini terfokus pada tindak pidana penjualan anak, perlindungan hukum bagi anak yang sedang berkonflik dengan hukum, pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana perdagangan anak/bayi, dan penerapan sanksi pidana kepada anak yang melakukan perbuatan penjualan dan perdagangan anak/bayi yang dia dilahirkan.

 

 

Bentuk Pemerintahan Campuran

BENTUK PEMERINTAHAN CAMPURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: Perspektif Konstitusional
Penulis : Dr. Triwahyuningsih, M.Hum.
ISBN : 978-623-88977-5-9 
Penerbit : Laksbang Akademika
Cetakan I : Mei 2024
Deskripsi : x, 235 hlm.; 16×23 cm.
Harga POD : Rp 103.000,-

Sinopsis

Keistimewaan DIY dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia. Kewenangan Istimewa DIY berada di Provinsi, dengan demikian mempertahankan pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur yang berasal dari Sri Sultan Hamengku Buwono yang bertahta sebagai Gubernur dan Sri Paku Alam sebagai Wakil Gubernur melalui penetapan tidak mengubah struktur tata pemerintahan daerah di DIY. Bahwasannya struktur tata pemerintahan daerah di DIY tetap sama dengan pemerintah daerah pada umumnya di Indonesia, di mana pengisian jabatan kepala daerah Kabupaten & Kota melalui pemilihan langsung. Rekognisi Eksistensi Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat sudah mendapatkan pengakuan dari Negara, baik sebelum maupun setelah kemerdekaan. Pengakuan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dipertegas dengan keluarnya UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Diakhiri dengan uraian tentang penerapan Budaya pemerintahan SATRIYA di Provinsi DIY.

HUKUM HAK ASASI MANUSIA

HUKUM HAK ASASI MANUSIA
Penulis : Dr. Sobirin Malian, S.H., M.Hum.
ISBN : 978-623-88977-2-8
Penerbit : Laksbang Akademika
Cetakan I : Maret 2024
Deskripsi : xv, 300 hlm.; 16×23 cm.
Harga POD : Rp 126.000,-

Sinopsis

Hukum dan HAM bagaikan mata uang yang memiliki dua sisi yang tidak dapat dipisahkan. Hukum sebagai batasan-batasan dan sebagai pengawal HAM yang dapat merealisikan perwujudan keadilan dari HAM. Hukum sebagai alat yang mengatur HAM untuk mendapatkan hak yang sama dan HAM harus dipertahankan. Karena ciri negara kita ialah negara hukum yang menjamin adanya hukum dengan tujuan untuk melindungi hak asasi warga negaranya. Hubungan hukum dan HAM ini sangat berkaitan karena segala perilaku kehidupan manusia di suatu negara selalu berdasarkan kepada hukum tersebut. Semua hak itu diatur oleh hukum dengan pembuktian bahwa hukum mengatur segala hal, sebagai contoh pembuktiannya, adalah UU dan instrumen peradilan HAM. Hukum mengatur dari yang terkecil hingga hal terkompleks. Hukum melindungi HAM. Hukum tanpa hak tidak ada gunanya dan HAM tanpa hukum sia-sia. Fungsi dari hukum sendiri yaitu memberikan perlindungan kepada manusia dalam memenuhi berbagai macam kepentingannya dengan syarat manusia juga harus melindungi kepentingan orang lain. Selain adanya hukum kita juga berhak mendapatkan perlindungan dari pemerintah. Pada hakikatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum sebagai contoh perlindungan diberikan kepada tersangka sebagai pihak yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum.

HUKUM ASURANSI

HUKUM ASURANSI: Perlindungan Hukum bagi Nasabah dalam Penyelesaian Klaim Asuransi Jiwa di Indonesia
Penulis : Dr. Lili Liana, S.E, S.H, M.M, M.H, ACh.FP
Editor : Dr. Nuriyanto A. Daim, S.H., M.H.

ISBN : 978-623-90360-2-7
Penerbit : Laksbang Justitia
Cetakan I : April 2019
Deskripsi : viii, 184 hlm.; 16×23 cm.
Harga POD : Rp 88.000,-

Sinopsis

Substansi: Buku ini membahas perlindungan hukum bagi nasabah asuransi, khususnya asuransi jiwa, di mana dalam praktik nasabah sering mengalami kesulitan dalam mengajukan klaim asuransi. Pembahasan dimulai dari sejarah asuransi dan asuransi jiwa di Indonesia mulai jaman penjajahan sampai jaman modern, pengaturan dan bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi nasabah, mulai dari proses pengajuan klaim sampai upaya mengatasi hambatan dalam pengajuan klaim asuransi jiwa.
Sasaran: Buku yang membahas perlindungan hukum bagi nasabah asuransi masih terbatas, oleh karena itu buku ini dapat dijadikan referensi untuk memahami perlindungan hukum dalam hukum asuransi. Buku ini perlu dibaca oleh akademisi hukum sebagai tambahan pengetahuan mengenai Hukum Asuransi di Indonesia. Buku ini juga dapat dijadikan rujukan oleh pemerhati, praktisi hukum, pengusaha asuransi dan nasabah asuransi dalam penyelesaian klaim dan sengketa yang timbul dari perjanjian asuransi, khususnya asuransi jiwa.

SISTEM HUKUM INDONESIA PERSPEKTIF ILMU SOSIAL

SISTEM HUKUM INDONESIA: PERSPEKTIF ILMU SOSIAL
Penulis : Dr. Sobirin Malian, S.H., M.Hum.
ISBN : 978-623-88977-1-1
Penerbit : Laksbang Akademika
Cetakan I : Februari 2024
Deskripsi : xi, 195 hlm.; 16×23 cm.
Harga POD : Rp 93.000,-

Sinopsis

Buku ini adalah buku referensi yang dipakai untuk bahan mengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip) di Perguruan Tinggi.
Konsep buku ini berbeda dengan konsep buku Sistem Hukum Indonesia Perspektif Hukum yang pure membahas hukum normatif an sich. SHI Persperktif Ilmu Sosial memang ditujukan memberi pemahaman kepada mahasiswa terkait isu-isu hukum dalam kaitannya dengan ilmu komunikasi khususnya dan ilmu sosial politik umumnya.
Diharapkan kehadiran buku ini makin memperjelas atau paling tidak menjadi pedoman tentang apa saja yang mesti diketahui dan dipahami oleh mahasiswa tentang ilmu hukum dari sudut ilmu komunikasi atau jurnalistik tadi. Misi lain tentu jika mahasiswa telah memahami dasar-dasar hukum dan orientasi atau politik hukum perundang-undangan di bidang komunikasi dan kejurnalistikan, maka mahasiswa menjadi tidak salah arah dalam aktivitasnya.