Beranda Filsafat (Halaman 2)
Kategori

Filsafat

Menampilkan 39 Hasil

MENYIBAK TABIR FILSAFAT ILMU

Tinggalkan Komentar pada MENYIBAK TABIR FILSAFAT ILMU

MENYIBAK TABIR FILSAFAT ILMU: Mencari Makna Ilmu Pengetahuan
Penulis : Dr. H. Muhammad Nur, S.Ag., M.Ag.
ISBN : 978-623-89376-5-3
Penerbit : Laksbang Akademika
Cetakan I : November 2024
Deskripsi : x, 420 hlm.; 16×23 cm.
Harga POD : Rp 193.500,-

Sinopsis

Buku ini adalah sebuah revolusi dalam pemikiran tentang ilmu pengetahuan! Dengan kejelian analisis dan kedalaman pemahaman, penulis berhasil menyibak lapisan-lapisan kompleks yang sering kali tersembunyi dalam diskursus ilmiah. Setiap halaman mengundang pembaca untuk merenungkan kembali apa arti sejati dari ilmu, menjadikannya bacaan wajib bagi siapa pun yang ingin memahami dunia dengan cara yang lebih kritis dan mendalam.

Buku ini adalah sebuah revolusi dalam pemikiran tentang ilmu pengetahuan! Dengan kejelian analisis dan kedalaman pemahaman, penulis berhasil menyibak lapisan-lapisan kompleks yang sering kali tersembunyi dalam diskursus ilmiah. Setiap halaman mengundang pembaca untuk merenungkan kembali apa arti sejati dari ilmu, menjadikannya bacaan wajib bagi siapa pun yang ingin memahami dunia dengan cara yang lebih kritis dan mendalam.

MEMBUMIKAN AYAT-AYAT SIYASAH

Tinggalkan Komentar pada MEMBUMIKAN AYAT-AYAT SIYASAH

MEMBUMIKAN AYAT-AYAT SIYASAH: Jalan Menuju Politik yang Berkeadaban
Penulis : Dr. H. Muhammad Nur, S.Ag., M.Ag.
ISBN : 978-623-89376-3-9
Penerbit : Laksbang Akademika
Cetakan I : September 2024
Deskripsi : x, 330 hlm.; 16×23 cm.
Harga POD : Rp 153.000,-

Sinopsis

Buku ini hadir sebagai usaha untuk menggali dan memahami prinsip-prinsip siyasah (politik) dalam perspektif Islam, dengan harapan dapat menjadi panduan yang bermanfaat dalam perjalanan kita menuju politik yang lebih berkeadaban.
Di era modern ini, di mana dinamika politik semakin kompleks dan seringkali terjauhkan dari nilai-nilai etika dan moral, penting bagi kita untuk kembali merujuk pada sumber-sumber ajaran yang mendasar dan abadi. Ayat-ayat siyasah dalam Al-Qur’an dan Sunnah Nabi SAW menawarkan petunjuk yang jelas dan relevan mengenai bagaimana seharusnya kita berpolitik dengan penuh tanggung jawab, keadilan, dan integritas.
Buku ini mengajak pembaca untuk mengeksplorasi bagaimana ajaran-ajaran Islam dapat diterjemahkan dalam praktik politik sehari-hari, dan bagaimana kita dapat mewujudkan sebuah sistem politik yang tidak hanya adil, tetapi juga penuh rahmat dan kebijaksanaan. Melalui analisis yang mendalam dan kajian yang komprehensif, penulis berusaha untuk menghubungkan teori-teori siyasah klasik dengan tantangan-tantangan politik kontemporer yang kita hadapi.

HUKUM PENGADAAN TANAH

Tinggalkan Komentar pada HUKUM PENGADAAN TANAH

HUKUM PENGADAAN TANAH: Prinsip Keadilan Pemberian Ganti Kerugian dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
Penulis : Dr. Wahyu Prawesthi, S.H., M.Hum.
Editor : Dr. Bachrul Amiq, S.H., M.Hum.
ISBN : 978-623-88174-5-0
Penerbit : Laksbang Pustaka
Cetakan I : Oktober 2024
Deskripsi : xxii, 242 hlm.; 16×23 cm.
Harga POD : Rp 118.000,-

Sinopsis

Buku ini membahas fenomena pemberian ganti kerugian dalam pengadaan tanah di Indonesia yang seringkali jauh dari nilai kelayakan dan keadilan, sehingga mengakibatkan penurunan ekonomi dari pemilik atau pemegang hak atas tanah yang dibebaskan atau dilepaskan haknya dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
Pengadaan tanah oleh pemerintah untuk pembangunan demi kepentingan umum dapat dilaksanakan dengan cara pelepasan hak, penyerahan hak atau pencabutan hak atas tanah. Pengadaaan tanah dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan mengenai lokasi yang ditentukan, serta bentuk dan besarnya ganti kerugian. Proses musyawarah tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa pemegang hak atas tanah memperoleh ganti kerugian yang layak. Ganti kerugian dapat berupa uang, tanah pengganti (ruilslag), pemukiman kembali (relokasi), kepemilikan saham, atau bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak. Pemerintah perlu membuat suatu peraturan yang merupakan kebijakan politik untuk menegakkan hak dan kewajiban setiap orang agar keadilan dapat diwujudkan dalam penentuan ganti kerugian pengadaan tanah berdasarkan nilai-nilai kemanusian yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

SUMBER KEWENANGAN HUKUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Tinggalkan Komentar pada SUMBER KEWENANGAN HUKUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

SUMBER KEWENANGAN HUKUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
Penulis : Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum., Dr. Aan Aswari, S.H., M.H., Muh. Dzul Ikram, S.H., M.H., CTL.
ISBN : 978-623-89376-0-8
Penerbit : Laksbang Akademika
Cetakan I : September 2024
Deskripsi : xv, 212 hlm.; 16×23 cm.
Harga POD : Rp 99.000,-

Sinopsis

Tulisan dalam buku ini masih kurang dikembangkan oleh para ahli hukum administrasi di Indonesia sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP) yang telah membawa dampak positif dan strategis yang luas dan penting terutama mengenai tindakan pemerintahan dalam melaksanakan tugas, wewenang dan fungsi pemerintahan di Indonesia. Dampak positif dan strategis tersebut telah memperluas kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Hukum administrasi pemerintahan merupakan Instrumen hukum yang utama untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih. Karena itu peran hukum administrasi pemerintahan yang diharapkan untuk mencegah dan menyelesaikan bentuk tindakan penggunaan wewenang atau kewenangan berupa perlindungan hukum bagi masyarakat dan badan pejabat administrasi pemerintahan itu sendiri melalui PTUN. Karenanya pemaha-man akan hukum administrasi dalam membangun pemerintahan yang bersih mutlak diperlukan. Tapi dalam kenyataan pembangunan hukum administrasi dalam praktiknya kurang mendapat perhatian yang serius. Akibatnya penggunaan wewenang atau kewenangan oleh badan dan atau pejabat pemerintahan cendrung disimpangi baik dalm bentuk tindakan penyalahgunaan wewenang, kesewenang-wenangan, maupun dalam bentuk tindakan melanggar hukum oleh badan pejabat pemerintahan negara.
Pembahasan dalam buku ini sangat penting untuk dipelajari khususnya bagi mahasiswa, tenaga pengajar, dosen dalam upaya pengembangan teori hukum administrasi kontemporer dalam kenyataan praktik, serta diharapkan dapat berguna bagi penyelenggara pemerintahan dalam arti yang luas. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan dapat memberikan pemahaman bagi para pembaca yang budiman guna mengembangkan ilmu hukum khusnya hukum administrasi pemerintahan terkait penggunaan kewenangan yang bersumber dari mandat, delegasi, dan attribusi menurut hukum administrasi pemerintahan.

DINAMIKA HUKUM DAN POLITIK

Tinggalkan Komentar pada DINAMIKA HUKUM DAN POLITIK

DINAMIKA HUKUM DAN POLITIK
Penulis : Asrizal Nilardin, S.H., M.H.
ISBN : 978-623-88977-9-7
Penerbit : Laksbang Akademika
Cetakan I : Agustus 2024
Deskripsi : xii, 198 hlm.; 16×23 cm.
Harga POD : Rp 90.000,-

Sinopsis

Buku ini memotret dinamika demokrasi, partai politik dan pemilu, dinamika kekuasaan legislasi, dinamika kekuasaan eksekutif, serta dinamika kekuasaan yudikatif. Pelbagai dinamika yang terjadi, khususnya yang dialami ketiga cabang kekuasaan negara (trias politika) ini menjelaskan kerapuhan bagunan reformasi yang kian tersandera oleh kekuasaan politik non-demokratis. Secara tidak berlebihan, harus diakui bawah dinamika hukum dan politik kita yang berkembang saat ini tengah menuju pada arus balik demokrasi.

HUKUM PERLINDUNGAN ANAK

Tinggalkan Komentar pada HUKUM PERLINDUNGAN ANAK

HUKUM PERLINDUNGAN ANAK: Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Tindak Pidana Penjualan Bayi
Penulis : Angelia Regita Thamrin, S.H., M.H., Prof. Dr. H. Husni Thamrin, S.H., M.H., M.M.
ISBN : 978-623-88977-7-3
Penerbit : Laksbang Akademika
Cetakan I : Juli 2024
Deskripsi : x, 149 hlm.; 14×20 cm.
Harga POD : Rp 75.000,-

Sinopsis

Buku ini membahas tindak pidana penjualan anak/bayi yang dilakukan oleh pelaku yang masih anak-anak. Materi yang dibahas dalam buku ini terfokus pada tindak pidana penjualan anak, perlindungan hukum bagi anak yang sedang berkonflik dengan hukum, pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana perdagangan anak/bayi, dan penerapan sanksi pidana kepada anak yang melakukan perbuatan penjualan dan perdagangan anak/bayi yang dia dilahirkan.

 

 

HUKUM PERJANJIAN

2 Komentar pada HUKUM PERJANJIAN

HUKUM PERJANJIAN: Asas, Perkembangan dan Hakikat Keadilan dalam Perjanjian
Penulis : Dr. Rudyanti Dorotea Tobing, S.H., M.Hum., Calvariana Aruds Dukuy, S.H., Ahyoanto Zadrakh Dukuy, S.H.
Kata Pengantar Ahli : Prof. Dr. M. Khoidin, S.H., M.Hum., C.N.
Editor : Dr. Wilma Laura Sahetapy, S.S., M.Hum.
ISBN : 978-623-6664-18-6
Penerbit : Laksbang Justitia
Cetakan I : Mei 2024
Deskripsi : xii, 278 hlm.; 16×23 cm.
Harga POD : Rp 120.000,-

Sinopsis

Buku ini sepintas memang materi muatannya hampir sama dengan buku-buku Hukum Perjanjian yang sudah banyak ditulis, yaitu memuat pengertian, asas-asas, syarat sahnya perjanjian, perjanjian baku, pelaksanaan perjanjian, wanprestasi dan berakhirnya suatu perjanjian. Namun ketika membaca lebih lanjut isi buku ini, ternyata ada hal menarik yang jarang dibahas oleh penulis buku Hukum Perjanjian, yaitu mengenai keadaan memaksa (overmacht) dan keadaan sulit (hardship) dalam pelaksanaan perjanjian. Materi agak berbeda lainnya yang ditulis dalam buku ini adalah mengenai perkembangan perjanjian di luar Kitab Undang Undang Hukum Perdata, di samping jenis-jenis perjanjian yang telah dimuat dalam KUH Perdata.

Berikutnya hal berbeda lainnya yang ditulis dalam buku ini adalah mencoba mengkaji perjanjian secara filsafati, yakni mencoba mengelaborasi hakekat keadilan dalam perjanjian. Penulis mencoba mengelaborasi makna, hakikat dan teori keadilan dari para filosof mulai Hans Kelsen, Aristoteles, Ulpianus, Gustav Radbruch, Thomas Aquinas, Plato sampai teori keadilannya John Rawls untuk mengulas hakikat keadilan dalam perjanjian baik pada tahap pembuatan maupun pelaksanaan perjanjian. Materi inilah yang menurut Saya memberikan nilai beda pada buku ini. Oleh karena itu Saya mengapresiasi terbitnya buku ini dan berharap kiranya buku ini dapat membuka cakrawala pemikiran baru tentang Hukum Perjanjian.

 

Bentuk Pemerintahan Campuran

Tinggalkan Komentar pada Bentuk Pemerintahan Campuran

BENTUK PEMERINTAHAN CAMPURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: Perspektif Konstitusional
Penulis : Dr. Triwahyuningsih, M.Hum.
ISBN : 978-623-88977-5-9 
Penerbit : Laksbang Akademika
Cetakan I : Mei 2024
Deskripsi : x, 235 hlm.; 16×23 cm.
Harga POD : Rp 103.000,-

Sinopsis

Keistimewaan DIY dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia. Kewenangan Istimewa DIY berada di Provinsi, dengan demikian mempertahankan pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur yang berasal dari Sri Sultan Hamengku Buwono yang bertahta sebagai Gubernur dan Sri Paku Alam sebagai Wakil Gubernur melalui penetapan tidak mengubah struktur tata pemerintahan daerah di DIY. Bahwasannya struktur tata pemerintahan daerah di DIY tetap sama dengan pemerintah daerah pada umumnya di Indonesia, di mana pengisian jabatan kepala daerah Kabupaten & Kota melalui pemilihan langsung. Rekognisi Eksistensi Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat sudah mendapatkan pengakuan dari Negara, baik sebelum maupun setelah kemerdekaan. Pengakuan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dipertegas dengan keluarnya UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Diakhiri dengan uraian tentang penerapan Budaya pemerintahan SATRIYA di Provinsi DIY.