Kategori

Katalog LaksBang Group

Menampilkan 93 Hasil

Model Evaluasi Implementasi Penjaminan Mutu

Tinggalkan Komentar pada Model Evaluasi Implementasi Penjaminan Mutu

Model Evaluasi Implementasi Penjaminan Mutu Berbasis Regulation-Logic-Judgment pada Pendidikan Anak Usia Dini
Penulis : Agung Prihantoro, S.Pd., M.Pd., Prof. Dr. Samsul Hadi, M.Pd., M.T., Prof. Dr. Harun, M.Pd.
ISBN :
Penerbit : Laksbang Akademika
Cetakan I : Oktober 2025
Deskripsi : xi, 162 hlm.; 16×23 cm.
Harga : Rp 105.000,-

Sinopsis

Buku Model Evaluasi Implementasi Penjaminan Mutu Berbasis Regulation-Logic-Judgment (RLJ) pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini ialah sebuah ikhtiar untuk menciptakan model evaluasi yang baru. Model evaluasi RLJ ini tidak sama sekali baru, karena merupakan modifikasi dari model evaluasi logis.
Model evaluasi yang baru diperlukan untuk mengevaluasi implementasi penjaminan mutu PAUD guna membuahkan hasil evaluasi yang lebih tepat. Hasil evaluasi yang tepat menjadi dasar untuk menyusun rekomendasi bagi para pengambil kebijakan dan pihak-pihak swasta yang berkepentingan dengan penjaminan dan peningkatan mutu PAUD. Model evaluasi RLJ membuahkan hasil evaluasi dan kemudian memberikan rekomendasi-rekomendasi untuk perbaikan penjaminan mutu internal dan eksternal PAUD.
Paparan buku ini dimulai dengan bagian pendahuluan yang mengetengahkan masalah-masalah penjaminan mutu PAUD. Masalah-masalah ini perlu diselesaikan dan dicarikan solusi. Mengevaluasi implementasi penjaminan mutu PAUD merupakan sebuah solusi awal untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut.
Bab-bab setelah bagian pendahuluan memaparkan teori-teori tentang evaluasi; evaluasi program pendidikan; model evaluasi logis; pendidikan anak usia dini (PAUD); penjaminan mutu; penjaminan mutu PAUD; output, outcome dan impact dari implementasi penjaminan mutu; budaya mutu; dan regulasi. Teori-teori ini penting untuk memahami model evaluasi RLJ dan untuk melakukan evaluasi dengan model RLJ.

 

 

ETIKA, NEGARA HUKUM, DEMOKRASI DAN NEGARA GAGAL

Tinggalkan Komentar pada ETIKA, NEGARA HUKUM, DEMOKRASI DAN NEGARA GAGAL

ETIKA, NEGARA HUKUM, DEMOKRASI DAN NEGARA GAGAL
Penulis : Dr. Sobirin Malian, S.H., M.H.
ISBN : 978-634-7222-20-6
Penerbit : Laksbang Akademika
Cetakan I : Oktober 2025
Deskripsi : xi, 215 hlm.; 16×23 cm.
Harga : Rp 150.000,-

Sinopsis

Secara umum buku yang Penulis terbitkan adalah hasil refleksi atas fenomena yang ada atau hasil renungan yang menjadi kegelisahan atas kejadian, pengalaman yang kemudian ditulis jadi naskah. Tentu maksud penulisan itu agar ide, gagasan tidak berhenti pada diri sendiri tetapi dapat dibaca dan menjadi perenungan orang lain juga. Lebih baik lagi jika pembaca memiliki concern dan komitmen yang sama atas masalah itu sehingga dapat bersama-sama mencari solusinya.

 

TINDAKAN MELANGGAR HUKUM OLEH PEMERINTAH

Tinggalkan Komentar pada TINDAKAN MELANGGAR HUKUM OLEH PEMERINTAH

TINDAKAN MELANGGAR HUKUM OLEH PEMERINTAH
Penulis : Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum., Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Dr. Maftuh Effendi, S.H., M.H., Muhammad Dzul Ikram, S.H., M.H.
ISBN : 978-634-7222-18-3
Penerbit : Laksbang Akademika
Cetakan I : September 2025
Deskripsi : xi, 337 hlm.; 16×23 cm.
Harga : Rp 185.000,-

Sinopsis

Pembahasan dalam buku ini penting untuk dibaca khususnya bagi mahasiswa, dosen tenaga pendidik, dan praktisi hukum: pengacara, hakim dan pejabat pemerintahan penyelenggara negara, dalam mengikuti perkembangan tata hukum Indonesia khususnya Hukum Administrasi Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, terutama pengertian Keputusan dan Tindakan faktual dari Pejabat Tata Usaha Negara yang masih kurang dipahami oleh masyarakat umum.
Sehingga dalam penyelesaian sengketa Keputusan dan Tindakan Pejabat Tata Usaha Negara melalui Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara, kurang memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum dan bahkan terjadi kekosongan hukum dalam praktiknya, akibat karena kurang jelasnya kompetensi objek sengketa antara Keputusan dan tindakan faktual yang baik yang sifatnya fiktif negatif dan fiktif positif setelah berlakunya UUAP. Oleh karena itu objek sengekta dalam hukum administrasi pemerintahan khususnya kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili telah mengalami perluasan kompetensi, tidak hanya terhadap Keputusan dan tindakan Pejabat Tata Usaha Negara dalam hukum adminitrasi. Tetapi juga kualifikasi tindakan melanggar hukum oleh penyelenggara Pemerintahan Negara lainnya dalam arti yang luas. Termasuk tindakan melanggar hukum dalam ranah hukum privat oleh Pemerintah yang sebelumnya diselesaikan melalui Pengadilan Umum, yang sekarang ini sudah menjadi kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara.
Oleh sebab itu siapa saja yang berminat mendalami hukum administrasi pemeirintahan khususnya Keputusan Badan dan/atau Tindakan Pejabat Tata Usaha Negara atau Pejabat Pemerintahan yang berlaku sekarang ini yang mengalami perkembangan hukum administrasi pemerintahan kontemporer, maka diperlukan kajian pendalaman baik dari aspek teori ilmu hukum positif maupun dari aspek pengetahuan hukum empiris dalm praktiknya di Indonesia.
Semoga bermanfaat adanya bagi para pembaca.

KEBIJAKAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI INDONESIA

Tinggalkan Komentar pada KEBIJAKAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI INDONESIA

KEBIJAKAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI INDONESIA: Regulasi, Konsepsi, dan Implementasi
Penulis : Muhammad Aji Nugroho, Abdul Khamid, Badrus Zaman,
Sri Rokhmiyati, Afga Sidiq Rifai, Imam Subqi, Mushbihah Rodliyatun,
Imam Fakhrurrozi, Purwoko, Edi Kuswanto, Aat Hidayat, Hima Suyudho
Editor : Mukh Nursikin, Edi Kuswanto, Abdul Khamid, Aat Hidayat
ISBN : 978-634-7222-19-0
Penerbit : Laksbang Akademika
Cetakan I : September 2025
Deskripsi : xii, 264 hlm.; 16×23 cm.
Harga : Rp 125.000,-

Sinopsis

Secara simultan buku ini akan menuntun Anda untuk mengkaji tiga hal. Pertama, menemukan konsep Pendidikan Islam di Indonesia yang lebih komprehensif. Kedua, memilah dan memilih metodologi yang tepat guna dalam proses pendididikan Islam, dan ketiga fokus dalam pendidikan etika (dalam bahasa Yunani), moral (dalam bahasa Latin), atau Akhlaq dalam dirasah Islamiyah.

 

Mitigasi Banjir Menuju Masyarakat Tangguh

Tinggalkan Komentar pada Mitigasi Banjir Menuju Masyarakat Tangguh

MITIGASI BANJIR MENUJU MASYARAKAT TANGGUH: Integrasi Teologi Islam dan Keselamatan Kesehatan Kerja

Penulis : Prof. Dr. Mohammad Muslih, M.A., Rindang Diannita, S.K.M., M.Kes., CIIQA.
Editor : Dr. Sisca Mayang Phuspa, S.K.M., M.Sc.
ISBN : 978-634-7222-17-6
Penerbit : LaksBang Akademika
Cetakan I : September 2025
Deskripsi : xvi, 135 hlm.; 16×23 cm.
Harga : Rp 83.000,-

Sinopsis

Buku Integrasi Teologi Islam dan K3 dalam Mitigasi Banjir menawarkan pendekatan integratif antara teologi Islam dan prinsip K3 dalam menghadapi bencana banjir. Banjir tidak hanya dipahami sebagai bencana fisik, tetapi juga sebagai ujian spiritual dan tanggung jawab ekologis. Buku ini menyatukan nilai iman dan strategi keselamatan dalam membangun masyarakat yang tangguh.

Dengan gaya ilmiah yang komunikatif, buku ini relevan bagi akademisi, penyuluh agama, dan pengambil kebijakan. Disertai kajian teks, studi kasus, dan rekomendasi praktis, buku ini menjadi panduan reflektif dan aplikatif. Ia mengajak pembaca menumbuhkan kesadaran kolektif untuk merawat bumi dan melindungi sesama.

HUKUM PERTANAHAN: Alih Fungsi Tanah dan Fungsi Sosial Hak atas Tanah

Tinggalkan Komentar pada HUKUM PERTANAHAN: Alih Fungsi Tanah dan Fungsi Sosial Hak atas Tanah

HUKUM PERTANAHAN: Alih Fungsi Tanah dan Fungsi Sosial Hak atas Tanah
Penulis : Prof. Dr. H. Suriansyah Murhaini, S.H., M.H.
Editor : Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant, M.A., LLM.
ISBN : 978-602-72482-7-4
Penerbit : Laksbang Justitia
Cetakan IV : Agustus 2024
Deskripsi : xiii, 210 hlm, 16×23 cm
Harga : Rp 99.000

Sinopsis

Substansi: Buku ini membahas Hukum Pertanahan, khususnya terkait fungsi sosial hak atas tanah dan alih fungsi tanah dari tanah sawah ke tanah kering untuk keperluan pemukiman, jalan umum dan pembangunan untuk kepentingan umum lainnya. Buku ini juga membahas reformasi agraria dan aspek sosial pertanahan. Di samping itu dibahas pula aspek sosial perubahan tanah pertanian menjadi tanah pemukiman, tanah untuk kepentingan jalan umum dan kepentingan pembangunan lainnya, serta dampak alih fungsi tanah terhadap kehidupan masyarakat dan penyalahgunaan alih fungsi lahan sebagai dampak dari kegagalan kebijakan reformasi agraria.
Sasaran: Buku ini perlu dibaca oleh akademisi hukum, sebagai referensi Hukum Pertanahan, khususnya tentang alih fungsi tanah dan fungsi sosial hak atas tanah. Buku ini juga dapat dijadikan rujukan oleh Pemerintah selaku pengambil kebijakan terkait alih fungsi tanah untuk keperluan pemukiman dan pembangunan untuk kepentingan umum lainnya. Di samping itu juga dapat dijadikan pijakan oleh praktisi hukum dalam menye-lesaikan permasalahan dan perkara yang timbul dalam praktik alih fungsi tanah pertanian menjadi tanah kering.

FEODALISME BIROKRASI DAN PENGARUHNYA TERHADAP AKUNTABILITAS PUBLIK

Tinggalkan Komentar pada FEODALISME BIROKRASI DAN PENGARUHNYA TERHADAP AKUNTABILITAS PUBLIK

FEODALISME BIROKRASI DAN PENGARUHNYA TERHADAP AKUNTABILITAS PUBLIK
Penulis : Muhammad Uhaib As’ad
ISBN : 978-634-7222-15-2
Penerbit : Laksbang Akademika
Cetakan : Juni 2025
Deskripsi : xiv, 238 hlm.; 16×23 cm.
Harga : Rp 115.000

Sinopsis

Buku ini berjudul: Feodalisme Birokrasi dan Pengaruhnya Terhadap Akuntabilitas Publik, problem birokrasi dalam cengkeraman patrimonial dalam demokrasi sejatinya sangat kompleks. Problem-problem itu makin bertambah karena gerakan reformasi yang seharusnya membawa pencerahan dan pembaharuan justru terjebak pada pragmatisme politik dinasti dan kembali merebaknya kolusi, korupsi dan nepotisme. Pada akhirnya meritokrasi berjalan secara inkonsisten dan jauh dari kata efektif. Pengaruh kepentingan politik dan kekuasaan begitu besar yang menghambat proses seleksi dan promosi. Kalau pun meritokrasi berjalan, itu tak lebih hanyalah semu. Dia berjalan tanpa diiringi transparani dan akuntabilitas yang menyebabkan proses seleksi dan promosi tidak adil dan tidak berdasarkan merit (profesionalisme). Lebih dari itu sangat terasa “negara” seolah kekurangan sumber daya manusia, akibat birokrasi sejak lama telah kehilangan karakternya sebagai pelayan publik.

RELASI OLIGARKI DAN BIROKRASI

Tinggalkan Komentar pada RELASI OLIGARKI DAN BIROKRASI

RELASI OLIGARKI DAN BIROKRASI: Rivalitas dalam Pemerintahan
Penulis : Muhammad Uhaib As’ad, Izmah Nailul Himmah Ulya
Editor : Sobirin Malian
ISBN : 978-634-7222-13-8
Penerbit : Laksbang Akademika
Cetakan I : Juni 2025
Deskripsi : xiii, 258 hlm.; 16×23 cm.
Harga : Rp 125.000,-

Sinopsis

Oligarki dan birokrasi adalah dua komponen penting dalam sistem pemerintahan. Namun, bagaimana jika keduanya menjadi musuh yang saling sandera, dan apa dampaknya terhadap pemerintahan dan masyarakat?
Dalam pemerintahan, oligarki dan birokrasi seringkali memiliki kepentingan yang berbeda. Namun, apa yang terjadi ketika keduanya terjebak dalam permainan kekuasaan yang saling sandera?
Pemerintahan yang baik memerlukan sinergi antara oligarki dan birokrasi. Namun, bagaimana jika keduanya menjadi musuh yang saling sandera, dan apa solusinya?
Dalam buku ini penulis menguraikan bagaimana dua entitas itu menjadi “dilema politis” dan mencari jalan masing masing ketika berhadapan dengan realitas terutama karena begitu besarnya kepentingan oligarki.

TELAAH FILSAFAT HUKUM ISLAM DALAM MENJAWAB PROBLEMATIKA KEMASYARAKATAN DAN KEBANGSAAN

Tinggalkan Komentar pada TELAAH FILSAFAT HUKUM ISLAM DALAM MENJAWAB PROBLEMATIKA KEMASYARAKATAN DAN KEBANGSAAN

TELAAH FILSAFAT HUKUM ISLAM DALAM MENJAWAB PROBLEMATIKA KEMASYARAKATAN DAN KEBANGSAAN
Penulis : Dr. Nurjihad, S.H., M.H., Dr. Rohidin, S.H., M.Ag., Dr. Bambang Sutiyoso, S.H., M.Hum., Drs. Agus Triyanta, M.H., M.A., Ph.D., Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph.D.
ISBN : 978-634-7222-12-1
Penerbit : Laksbang Akademika
Cetakan I : Juni 2025
Deskripsi : xii, 267 hlm.; 16×23 cm.
Harga : Rp 126.000,-

Sinopsis

Seperti diketahui, bangsa Indonesia menghadapi suatu masalah serius yang harus dilalui dalam menjalankan agenda reformasi ini. Sudah terlampau banyak konsep dan gagasan para pakar untuk mengatasinya, tetapi ternyata belum sepenuhnya membawa hasil optimal ke arah penyelesaian yang kongkrit. Karena pada umumnya, mereka melihat berbagai peristiwa dan permasalahan bangsa dari sudut pandangnya sendiri-sendiri, jarang yang berpikir secara sistemik, melalui pendekatan yang lebih menyeluruh dan komprehensif. Hal ini membuktikan bahwa penyelesaian krisis yang menimpa bangsa Indonesia, diperlukan alternatif pendekatan yang lebih relevan yang mampu mengakomodasikan berbagai kepentingan yang ada. Dengan bertitik tolak dari kerangka pemikiran filsafat hukum dan filsafat hukum Islam yang bercirikan mendasar, rasional, reflektif dan komprehensif, diharapkan dapat membantu semua pihak dapat bersikap lebih arif dan tidak terkotak-kotak keilmuannya yang memungkinkan dapat menemukan akar masalahnya. Tahap selanjutnya diharapkan dapat memberikan solusi yang tepat dalam mengatasi krisis yang menerpa bangsa Indonesia.
Sehubungan dengan itu, maka dalam buku ini dipaparkan 5 bab penting, yang pertama, diawali dari epistemologi hukum Islam yang mengurai terkait pengertian dan tujuan hukum Islam, ruang lingkup hukum Islam serta sumber-sumber hukum Islam. Kedua, tentang urgensi pendekatan filosofis berbasis maqasid dalam memotret regulasi di Indonesia. Bab ini menguraikan di antaranya tentang pendekatan filosofis berbasis maqasid dalam lintas sejarah keilmuan hukum Islam, serta pendekatan filosofis berbasis maqasid dalam menganalisis regulasi di Indonesia. Ketiga, tentang peran dan kontribusi filsafat hukum Islam dalam era reformasi di Indonesia. Dalam bab ini di antaranya menguraikan tinjauan ontologis, epistemologis dan aksiologis ilmu hukum, objek pengkajian filsafat hukum, prinsip-prinsip dasar filsafat hukum Islam, serta peran dan kontribusi filsafat hukum dan filsafat hukum Islam. Keempat, berkaitan dengan memahami filsafat hukum fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam isu-isu kedokteran mutakhir: orientasi pragmatisme versus nilai hikmah al-tasyri’. Bab ini membahas antara lain persoalan tantangan ijtihad, industri halal di bidang kesehatan, ijtihad dalam dunia kesehatan: pengobatan dengan bahan dari unsur atau organ tubuh dan treatment medis untuk kecantikan. Selanjutnya kelima, mengenai pengembangan konsep Al ‘Uqud Al Muroqabah pada muamalah dalam perspektif filsafat hukum Islam. Bab terakhir ini memaparkan antara lain terkait ketentuan hukum akad pada muamalah, rukun dan syarat dalam perjanjian-perjanjian, keabsahan multi akad pada produk perbankan syariah, landasan fiqih dan pendapat Ulama tentang Al-‘Uqud al-Murakkabah, serta landasan fiqih tentang Hybrid Contract .

PERATURAN KEBIJAKAN

Tinggalkan Komentar pada PERATURAN KEBIJAKAN

PERATURAN KEBIJAKAN (BELEIDSREGEL)
Penulis : Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum., Marta Satria Putra, S.H., M.H., Anang Suseno Hadi, S.H., M.H., Muhammad Dzul Ikram, S.H. M.H.
ISBN : 978-634-7222-11-4
Penerbit : Laksbang Akademika
Cetakan I : Juli 2025
Deskripsi : xiii, 180 hlm.; 16 x 23 cm.
Harga : Rp 97.000,-

Sinopsis

Hukum administrasi pemerintahan merupakan instrumen hukum yang utama untuk mewujudkan tugas, fungsi, dan wewenang pemerintahan dalam memberikan pelayanan publik berdasarkan kepastian hukum yang berkeadilan. Karena itu peran hukum administrasi pemerintahan yang diharapkan untuk mencegah dan menyelesaikan bentuk tindakan tertulis sebagai peraturan kebijakan (beleidsregel) yang selama ini tidak menjadi kompetensi objek sengketa Pengadilan TUN, karena tidak memenuhi unsur-unsur KTUN sebagai objek sengketa TUN. Peraturan kebijakan ini dalam pembangunan tata hukum administrasi pemerintahan dalam praktiknya kurang mendapat perhatian yang serius. Akibatnya penggunaan peraturan kebijakan yang bersumber dari kewenangan diskresi (freies Ermessen) oleh badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara atau pejabat pemerintahan negara lainnya, khususnya peraturan kebijakan (beleidsregel) cenderung disimpangi atau bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB)
Pembahasan dalam buku ini sangat penting untuk dipelajari khususnya bagi mahasiswa, tenaga pengajar, dosen dalam upaya pengembangan teori hukum administrasi kontemporer dalam kenyataan praktik, serta diharapkan dapat berguna bagi penyelenggara pemerintahan dalam arti yang luas.