Monograf Archives -

HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH: Penyerahan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertanahan Kepada Pemerintah Daerah

HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH: Penyerahan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertanahan Kepada Pemerintah Daerah
Penulis: Prof. Dr. H. Suriansyah Murhaini, S.H., M.H., Dr. Agus Mulyawan, S.H., M.H.
ISBN: 978-634-7222-29-9
Penerbit: LaksBang Akademika
Cetakan I: Januari 2026
Deskripsi: xiii, 182 hlm.; 14,5×21 cm.
Harga: Rp 77.000,-

Sinopsis

Substansi: Menurut UU Pokok Agraria (UU No. 5 Tahun 1960) urusan pertanahan menjadi kewenangan Pusat, sedangkan menurut UU Pemerintahan Daerah (UU No. 23 Tahun 2014) beserta perubahannya urusan di bidang pertanahan dapat dilimpahkan kepada Daerah. Hanya saja pelaksanaan pembagian kewenangan bidang pertanahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah tersebut tidak berjalan sesuai harapan. Padahal UU No. 23 Tahun 2014 telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja. Oleh karena itu perlu keseriusan, kerelaan dan ketegasan Pemerintah Pusat jika benar-benar berkehendak menyerahkan sebagian urusan di bidang pertanahan kepada Pemerintah Daerah.
Sasaran: Buku ini sangat bermanfaat bagi para akademisi dan praktisi pemerintahan daerah, karena dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai problematika pembagian wewenang antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam mengurus bidang pertanahan. Bagi pengambil kebijakan buku ini dapat dijadikan rujukan dalam merumuskan pengaturan penyerahan urusan di bidang pertanahan kepada Pemerintah Daerah.

SENGKETA TINDAKAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

oleh laksbang adminTinggalkan Komentar

SENGKETA TINDAKAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
Penulis: Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum., Prof. Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Martha Satria Putra, S.H., M.H., Anang Suseno Hadi, S.H., M.H., Muhammad Dzul Ikram, S.H., M.H.
ISBN: 978-634-7222-27-5
Penerbit: LaksBang Akademika
Cetakan I: Januari 2026
Deskripsi: x, 370 hlm.; 16×23 cm.
Harga: Rp 190.000

Sinopsis

Peradilan TUN merupakan peradilan yang sejak awal dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat atas setiap Tindakan penguasa yang didasarkan pada hubungan hukum publik. Dengan demikian, setiap Tindakan penguasa harus dapat dikontrol oleh masyarakat, antara lain melalui gugatan. Dalam kerangka pikiran demikian, konsep penggugat berdasarkan UUAP sangat lebar, yaitu semua orang maupun badan hukum perdata yang “terkait” dengan suatu Keputusan/Tindakan. Kata terkait tersebut menunjukkan orang atau badan hukum perdata dapat menggugat suatu Keputusan/Tindakan meski tidak ditujukan secara langsung kepadanya ataupun merugikannya secara nyata. Hanya berpotensi merugikan seseorang saja, suatu Keputusan/Tindakan dapat digugat di Peradilan TUN. Hal ini ditambah lagi dengan karakter putusan Peradilan TUN yang bersifat erga omnes, maka pada dasarnya gugatan biasa yang di ajukan di Peradilan TUN sudah mencukupi untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat, mengingat Putusan Peradilan TUN tidak hanya mengikat para pihak semata, namun semua pihak terkait juga harus tunduk dengan Putusan Peradilan TUN.

HUKUM JAMINAN HAK TANGGUNGAN: Hakikat Pencantuman Irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” pada Sertifikat Hak Tanggungan

oleh laksbang adminTinggalkan Komentar

HUKUM JAMINAN HAK TANGGUNGAN: Hakikat Pencantuman Irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” pada Sertifikat Hak Tanggungan
Penulis : Dr. H. Putut Tri Sunarko, S.H., M.H.
Editor : Dr. Atin Meriati Isnaini, S.H., M.H.
ISBN : 978-623-88174-8-1
Penerbit : Laksbang Pustaka
Cetakan I : Oktober 2025
Deskripsi : xx, 347 hlm.; 16×23 cm.
Harga : Rp 175.000,-

Sinopsis

Substansi: Buku ini membahas hakekat pencantuman irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” pada Sertifikat Hak Tanggungan secara historis dan retio legisnya. Dibahas pula kewenangan Kantor Pertanahan dalam mencantumkan irah-irah pada Sertifikat Hak Tanggungan. Pada bagian berikutnya dibahas eksekusi Sertifikat Hak Tanggungan berdasarkan prinsip keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan serta prinsip perikemanusiaan dan peradaban.
Sasaran: Buku ini layak dibaca oleh para akademisi hukum dalam memahami hakikat pencantuman irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Di samping itu buku ini juga penting untuk dijadikan rujukan oleh Praktisi Hukum seperti Notaris-PPAT, Advokat/Pengacara dan para Hakim dalam menangani perkara terkait eksekusi Sertifikat Hak Tanggungan.

Model Evaluasi Implementasi Penjaminan Mutu

oleh laksbang adminTinggalkan Komentar

Model Evaluasi Implementasi Penjaminan Mutu Berbasis Regulation-Logic-Judgment pada Pendidikan Anak Usia Dini
Penulis : Agung Prihantoro, S.Pd., M.Pd., Prof. Dr. Samsul Hadi, M.Pd., M.T., Prof. Dr. Harun, M.Pd.
ISBN : 978-634-7222-21-3
Penerbit : Laksbang Akademika
Cetakan I : Oktober 2025
Deskripsi : xi, 162 hlm.; 16×23 cm.
Harga : Rp 105.000,-

Sinopsis

Buku Model Evaluasi Implementasi Penjaminan Mutu Berbasis Regulation-Logic-Judgment (RLJ) pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini ialah sebuah ikhtiar untuk menciptakan model evaluasi yang baru. Model evaluasi RLJ ini tidak sama sekali baru, karena merupakan modifikasi dari model evaluasi logis.
Model evaluasi yang baru diperlukan untuk mengevaluasi implementasi penjaminan mutu PAUD guna membuahkan hasil evaluasi yang lebih tepat. Hasil evaluasi yang tepat menjadi dasar untuk menyusun rekomendasi bagi para pengambil kebijakan dan pihak-pihak swasta yang berkepentingan dengan penjaminan dan peningkatan mutu PAUD. Model evaluasi RLJ membuahkan hasil evaluasi dan kemudian memberikan rekomendasi-rekomendasi untuk perbaikan penjaminan mutu internal dan eksternal PAUD.
Paparan buku ini dimulai dengan bagian pendahuluan yang mengetengahkan masalah-masalah penjaminan mutu PAUD. Masalah-masalah ini perlu diselesaikan dan dicarikan solusi. Mengevaluasi implementasi penjaminan mutu PAUD merupakan sebuah solusi awal untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut.
Bab-bab setelah bagian pendahuluan memaparkan teori-teori tentang evaluasi; evaluasi program pendidikan; model evaluasi logis; pendidikan anak usia dini (PAUD); penjaminan mutu; penjaminan mutu PAUD; output, outcome dan impact dari implementasi penjaminan mutu; budaya mutu; dan regulasi. Teori-teori ini penting untuk memahami model evaluasi RLJ dan untuk melakukan evaluasi dengan model RLJ.

HUKUM KEPAILITAN: Aspek Pidana dalam Pemberesan Harta Pailit oleh Kurator

oleh laksbang adminTinggalkan Komentar

HUKUM KEPAILITAN: Aspek Pidana dalam Pemberesan Harta Pailit oleh Kurator
Penulis : Dr. Soedeson Tandra, S.H., M.H.
Editor : Kevin Satriawan Tandra, S.H., LLM., Jeffrey, S.H., M.H., Fiddia Vissabbilla Sujana, S.H.
ISBN : 978-623-6664-21-6
Penerbit : LaksBang Justitia
Cetakan I : Juli 2025
Deskripsi : ix, 174 hlm.; 16×23 cm.
Harga : Rp 85.000,-

Sinopsis
Buku ini membahas aspek hukum pidana dalam pemberesan harta pailit oleh Kurator, yang dimulai dari landasan filosofis pemberesan dalam kepailitan, proses pengurusan dan pemberesan dalam kepailitan yang dimulai dari publikasi kepailitan debitor sampai dengan pengakhiran kepailitan. Materi berikutnya adalah aspek pidana dalam hukum kepailitan, bentuk-bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh Kurator dalam pemberesan harta pailit. Pada bagian akhir dibahas kasus tindak pidana oleh Kurator dalam pemberesan harta pailit.
Buku ini perlu dibaca oleh akademisi dalam memahami aspek pidana dalam hukum kepailitan, khususnya tindak pidana yang dilakukan Kurator dalam pemberesan harta pailit. Buku ini juga dapat dijadikan rujukan oleh praktisi hukum yaitu para hakim, polisi, jaksa dan advokat/pengacara dalam menyelesaikan kasus atau perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Kurator dalam pemberesan harta pailit

FEODALISME BIROKRASI DAN PENGARUHNYA TERHADAP AKUNTABILITAS PUBLIK

oleh laksbang adminTinggalkan Komentar

FEODALISME BIROKRASI DAN PENGARUHNYA TERHADAP AKUNTABILITAS PUBLIK
Penulis : Muhammad Uhaib As’ad
ISBN : 978-634-7222-15-2
Penerbit : Laksbang Akademika
Cetakan : Juni 2025
Deskripsi : xiv, 238 hlm.; 16×23 cm.
Harga : Rp 115.000

Sinopsis

Buku ini berjudul: Feodalisme Birokrasi dan Pengaruhnya Terhadap Akuntabilitas Publik, problem birokrasi dalam cengkeraman patrimonial dalam demokrasi sejatinya sangat kompleks. Problem-problem itu makin bertambah karena gerakan reformasi yang seharusnya membawa pencerahan dan pembaharuan justru terjebak pada pragmatisme politik dinasti dan kembali merebaknya kolusi, korupsi dan nepotisme. Pada akhirnya meritokrasi berjalan secara inkonsisten dan jauh dari kata efektif. Pengaruh kepentingan politik dan kekuasaan begitu besar yang menghambat proses seleksi dan promosi. Kalau pun meritokrasi berjalan, itu tak lebih hanyalah semu. Dia berjalan tanpa diiringi transparani dan akuntabilitas yang menyebabkan proses seleksi dan promosi tidak adil dan tidak berdasarkan merit (profesionalisme). Lebih dari itu sangat terasa “negara” seolah kekurangan sumber daya manusia, akibat birokrasi sejak lama telah kehilangan karakternya sebagai pelayan publik.

PERATURAN KEBIJAKAN

oleh laksbang adminTinggalkan Komentar

PERATURAN KEBIJAKAN (BELEIDSREGEL)
Penulis : Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum., Marta Satria Putra, S.H., M.H., Anang Suseno Hadi, S.H., M.H., Muhammad Dzul Ikram, S.H. M.H.
ISBN : 978-634-7222-11-4
Penerbit : Laksbang Akademika
Cetakan I : Juli 2025
Deskripsi : xiii, 180 hlm.; 16 x 23 cm.
Harga : Rp 97.000,-

Sinopsis

Hukum administrasi pemerintahan merupakan instrumen hukum yang utama untuk mewujudkan tugas, fungsi, dan wewenang pemerintahan dalam memberikan pelayanan publik berdasarkan kepastian hukum yang berkeadilan. Karena itu peran hukum administrasi pemerintahan yang diharapkan untuk mencegah dan menyelesaikan bentuk tindakan tertulis sebagai peraturan kebijakan (beleidsregel) yang selama ini tidak menjadi kompetensi objek sengketa Pengadilan TUN, karena tidak memenuhi unsur-unsur KTUN sebagai objek sengketa TUN. Peraturan kebijakan ini dalam pembangunan tata hukum administrasi pemerintahan dalam praktiknya kurang mendapat perhatian yang serius. Akibatnya penggunaan peraturan kebijakan yang bersumber dari kewenangan diskresi (freies Ermessen) oleh badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara atau pejabat pemerintahan negara lainnya, khususnya peraturan kebijakan (beleidsregel) cenderung disimpangi atau bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB)
Pembahasan dalam buku ini sangat penting untuk dipelajari khususnya bagi mahasiswa, tenaga pengajar, dosen dalam upaya pengembangan teori hukum administrasi kontemporer dalam kenyataan praktik, serta diharapkan dapat berguna bagi penyelenggara pemerintahan dalam arti yang luas.

HUKUM PERJANJIAN KREDIT

oleh laksbang adminTinggalkan Komentar

HUKUM PERJANJIAN KREDIT: Konsep Perjanjian Kredit Sindikasi
yang Berasaskan Demokrasi Ekonomi
Penulis : Dr. Rudyanti Dorotea Tobing, S.H., M.Hum.
Editor : Ahmad Setiawan, S.H., M.H.
Penerbit : Laksbang Grafika
Cetakan II : September 2023
Deskripsi : xix, 259 hlm.; 15.5 x 23 cm.
Harga : Rp 110.000,-

Sinopsis

Substansi: Pemberian Kredit sindikasi oleh bank selama ini hanya terfokus pada perusahaan besar, dengan alasan kredibilitas perusahaan besar tidak diragukan untuk membayar hutang. Di satu sisi kredit sindikasi dianggap sebagai alternatif terbaik untuk mengatasi BMPK dan menerapkan prinsip kehati-hatian, namun di sisi lain usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) tidak dapat menikmati pembiayaan melalui kredit sindikasi, karena kredit sindikasi hanya untuk membiayai proyek besar. Buku ini membahas problematika kredit sindikasi dikaitkan dengan demokrasi ekonomi, yang di dalamnya membahas peluang pengusaha UMKM untuk menikmati fasilitas kredit sindikasi dari lembaga perbankan. Apalagi UMKM saat ini mendapat perhatian dari Pemerintah berupa pemberian kemudahan berusaha, perlindungan serta pemberdayaan melalui Undang Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023.
Sasaran: Buku ini perlu dan layak untuk dimiliki oleh para analisis kredit perbankan, para akademisi hukum perbankan dan hukum perjanjian kredit serta praktisi di bidang hukum perjanjian kredit dan jaminan.

ISU-ISU EPISTEMOLOGI ISLAM KONTEMPORER

oleh laksbang adminTinggalkan Komentar

ISU-ISU EPISTEMOLOGI ISLAM KONTEMPORER: Mengembangkan Ilmu yang Berakar dan Bernalar
Penulis : Prof. Dr. Mohammad Muslih, M.A.
Editor : Dr. Sujiat Zubaidi, M.Ag.
ISBN : 978-634-7222-10-7
Penerbit : Laksbang Akademika
Cetakan I : Mei 2025
Deskripsi : xiv, 231 hlm.; 16×23 cm.
Harga : Rp 110.000,-

Sinopsis

Buku ini menawarkan sebuah telaah mendalam dan kritis terhadap dinamika epistemologi Islam dalam konteks kontemporer. Di tengah arus globalisasi ilmu pengetahuan yang sering kali didominasi oleh paradigma positivistik dan sekular Barat, epistemologi Islam menghadapi tantangan ganda: bagaimana mengafirmasi identitas keilmuan yang berbasis wahyu sekaligus membuka diri terhadap perkembangan rasionalitas modern.
Melalui pendekatan interdisipliner yang memadukan filsafat Islam, sejarah ilmu, linguistik, dan kritik sosial, buku ini mengeksplorasi isu-isu kunci seperti integrasi akal dan wahyu, posisi logika dalam metodologi ilmiah Islam, peran bahasa dalam membentuk horizon epistemik, relasi antara kekuasaan dan pengetahuan, serta bagaimana sejarah dan konteks sosial membingkai proses produksi ilmu.
Setiap bab ditulis dengan kerangka filosofis yang kuat, namun tetap kontekstual dan aplikatif, menjadikan buku ini relevan tidak hanya bagi kalangan akademisi dan mahasiswa di bidang studi Islam, filsafat, dan ilmu sosial, tetapi juga bagi para pemikir dan praktisi yang terlibat dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan yang etis, holistik, dan membebaskan.
Dengan visi untuk mengembangkan ilmu yang berakar dan berakal, buku ini mendorong pembaca untuk tidak hanya mengkritisi warisan epistemologis Islam, tetapi juga mentransformasikannya dalam dialog aktif dengan tantangan zaman. Ia menjadi kontribusi penting dalam wacana dekolonisasi ilmu, demokratisasi pengetahuan, dan pembaruan metodologis dalam kajian keislaman kontemporer.

BERAGAMA DI ERA DIGITAL

oleh laksbang adminTinggalkan Komentar

BERAGAMA DI ERA DIGITAL: Membaca Ulang Religiusitas di Tengah Simbolisme dan Budaya Massa
Penulis : Prof. Dr. Mohammad Muslih, M.A.
Editor : Dr. Sujiat Zubaidi, M.Ag.
ISBN : 978-634-7222-08-4
Penerbit : Laksbang Akademika
Cetakan I : Mei 2025
Deskripsi : xix, 390 hlm.; 16×23 cm.
Harga : Rp 185.000,-

Sinopsis

Tema utama buku ini adalah bagaimana keberagamaan di era digital sedang mengalami semacam krisis makna. Media sosial, budaya massa, dan semangat zaman yang tergesa, telah mendorong agama ke wilayah performatif yang rawan eksibisionisme spiritual dan manipulasi simbolik. Maka Prof. Muslih menghadirkan kritik yang tajam namun membangun. Ia tidak hanya membedah fenomena, tetapi juga menawarkan jalan pemulihan: dari riya digital menuju keikhlasan, dari verbalisme menuju praksis sosial, dari konsumsi simbol ke kontemplasi hakikat.
Buku ini terdiri dari lima bagian besar yang membentangkan spektrum wacana dari kritik terhadap keberagamaan semu, penyusunan kesadaran reflektif, aktualisasi nilai religius dalam masyarakat, hingga pencarian spiritualitas baru di tengah arus digital. Setiap bagian disusun secara sistematis, dan meski tema-tema yang dibahas tampak beragam, seluruhnya berkelindan dalam satu pertanyaan besar: apa makna sejati dari beragama di tengah dunia yang serba tampil, cepat, dan instan?
Dengan semangat itu, buku ini tidak menawarkan doktrin, melainkan refleksi; tidak menyodorkan tuntunan seragam, tetapi menyajikan pemikiran terbuka yang menantang pembaca untuk mengevaluasi, memahami, dan memaknai ulang keberagamaan mereka dalam konteks zaman. Harapannya, pembaca tidak hanya melihat agama sebagai sistem ajaran, tetapi menjadikan beragama sebagai proses hidup yang rasional, etis, spiritual, dan membebaskan.