Menampilkan 59 Hasil

PILKADA PENGUASA DAN PENGUSAHA

 

PILKADA PENGUASA DAN PENGUSAHA: Catatan Kritis dari Kalimantan Selatan
Penulis : Muhammad Uhaib As’ad, Zammarah, Izmah Nailul Himmah Ulya
ISBN : xxx
Penerbit : Laksbang Akademika
Cetakan I : November 2024
Deskripsi : xii, 336 hlm.; 14,5×20,5 cm.
Harga : Rp 119.000,-

Sinopsis

Politik oligarki menjadi sorotan karena pada ujung ujungnya sangat merugikan rakyat. Sejatinya para oligarki tak lain orang orang yang pragmatis dimana mereka bertindak dalam politik secara instan. Dengan kekayaannya dia menyetir dan mengendalikan para kepala daerah tunduk dan patuh padanya terutama dalam mengeksploitasi dalam bisnis tambang.
Beragam tulisan dalam buku ini fokusnya mengkritik jalinan antara penguasa dengan pengusaha yang jelas jelas mengorbankan rakyat dan merusak lingkungan. Penulis melihat, perilaku para oligarki ini harus dihentikan agar tidak makin memperparah sistem demokrasi, hukum dan iklim birokrasi. Rakyat dan alam (lingkungan) harus diselamatkan.

 

PENDIDIKAN ISLAM TRANSFORMATIF BERWAWASAN LINGKUNGAN

PENDIDIKAN ISLAM TRANSFORMATIF BERWAWASAN LINGKUNGAN: Telaah Kritis Pendidikan Islam
Penulis : Dr. H. Mukh Nursikin, M.Si., Dr. Maslikhah, S.Ag. M.Si.
Editor : Noor Malihah, Ph.D
ISBN : 978-623-89376-7-7
Penerbit : Laksbang Akademika
Cetakan I : November 2024
Deskripsi : x, 137 hlm.; 16×23 cm.
Harga : Rp 65.000,-

Sinopsis

Persoalan lingkungan hidup yang tengah terjadi begitu buruk, fluktuatif, dan berkepanjangan dalam era globalisasi, sehingga sangat berpengaruh terhadap sistem kehidupan manusia (human life system). Persoalan lingkungan (ekologi secara global) merupakan persoalan moral secara global, pendidikan agama Islam berwawasan lingkungan hidup setidaknya cukup mengambil porsi dalam upaya membendung tingkat laju penurunan kualitas lingkungan yang lebih baik melalui transformasi pendidikan Islam. Ada dua strategi pokok yaitu dengan mentransformasikan pendidikan lingkungan dan pendidikan agama Islam secara menyeluruh. Pendidikan ini dapat membawa kecenderungan terhadap individu atau kelompok yang dapat memberikan efek kesadaran lingkungan hidup menuju Green School, mengedepankan langkah solutif melalui prinsip-prinsip Islam. Konsep kedua yaitu melalui struktur kurikulum dengan mentransformasikan Pendidikan Lingkungan Hidup menuju Green School dalam seluruh mata pelajaran.

 

METODE PENELITIAN HUKUM ADAT

METODE PENELITIAN HUKUM ADAT: Perspektif Epistemologi Hukum
Penulis : Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., Emanuel Raja Damaitu, S.H., M.H.
Editor : Dr. Maria Theresia Geme, S.H., M.H.
ISBN : 978-623-89376-9-1
Penerbit : Laksbang Akademika
Cetakan I : November 2024
Deskripsi : xxi, 326 hlm.; 16×23 cm.
Harga : Rp 155.000,-

Sinopsis

Substansi: buku ini membahas penelitian hukum adat dalam perspektif epistemologis yang meliputi filsafat tentang penelitian hukum adat. Buku ini merupakan pengembangan dan pendalaman bagi para pembelajar hukum dan hukum adat untuk mendalami filsafat pengetahuan (epistemology) tentang hukum adat. Materi yang dibahas dalam buku ini diawali dari pengertian ontologi, epistemologi dan aksiologi dalam ilmu dan ilmu hukum, paradigma dan metodologi ilmiah, metode penelitian hukum adat, tujuan dan manfaat penelitian hukum adat. Pada bagian akhir buku ini disajikan tentang tata cara menyusun rancangan penelitian hukum adat, mulai dari penyusunan substansi sampai pertanggungjawaban ilmiah hasil penelitian hukum adat.

Sasaran: Buku ini ditujukan bagi para akademisi dan mahasiswa hukum maupun mahasiswa non-hukum di perguruan tinggi yang berminat untuk mempelajari ilmu hukum, khususnya hukum adat. Bagi praktisi hukum dan peneliti hukum buku ini dapat dijadikan rujukan dalam menggali nilai-nilai hukum adat dalam rangka untuk pengembangan ilmu hukum adat dan penyelesaian perkara hukum dalam praktik peradilan yang bersinggungan dengan hukum adat. Bagi pembentuk Undang-undang buku ini dapat dijadikan referensi dalam pembentukan hukum dengan menggali materi muatan dalam hukum adat sebagai hukum yang hidup di masyarakat Indonesia.

 

MENYIBAK TABIR FILSAFAT ILMU

MENYIBAK TABIR FILSAFAT ILMU: Mencari Makna Ilmu Pengetahuan
Penulis : Dr. H. Muhammad Nur, S.Ag., M.Ag.
ISBN : 978-623-89376-5-3
Penerbit : Laksbang Akademika
Cetakan I : November 2024
Deskripsi : x, 420 hlm.; 16×23 cm.
Harga POD : Rp 193.500,-

Sinopsis

Buku ini adalah sebuah revolusi dalam pemikiran tentang ilmu pengetahuan! Dengan kejelian analisis dan kedalaman pemahaman, penulis berhasil menyibak lapisan-lapisan kompleks yang sering kali tersembunyi dalam diskursus ilmiah. Setiap halaman mengundang pembaca untuk merenungkan kembali apa arti sejati dari ilmu, menjadikannya bacaan wajib bagi siapa pun yang ingin memahami dunia dengan cara yang lebih kritis dan mendalam.

Buku ini adalah sebuah revolusi dalam pemikiran tentang ilmu pengetahuan! Dengan kejelian analisis dan kedalaman pemahaman, penulis berhasil menyibak lapisan-lapisan kompleks yang sering kali tersembunyi dalam diskursus ilmiah. Setiap halaman mengundang pembaca untuk merenungkan kembali apa arti sejati dari ilmu, menjadikannya bacaan wajib bagi siapa pun yang ingin memahami dunia dengan cara yang lebih kritis dan mendalam.

HUKUM PENGADAAN TANAH

HUKUM PENGADAAN TANAH: Prinsip Keadilan Pemberian Ganti Kerugian dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
Penulis : Dr. Wahyu Prawesthi, S.H., M.Hum.
Editor : Dr. Bachrul Amiq, S.H., M.Hum.
ISBN : 978-623-88174-5-0
Penerbit : Laksbang Pustaka
Cetakan I : Oktober 2024
Deskripsi : xxii, 242 hlm.; 16×23 cm.
Harga POD : Rp 118.000,-

Sinopsis

Buku ini membahas fenomena pemberian ganti kerugian dalam pengadaan tanah di Indonesia yang seringkali jauh dari nilai kelayakan dan keadilan, sehingga mengakibatkan penurunan ekonomi dari pemilik atau pemegang hak atas tanah yang dibebaskan atau dilepaskan haknya dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
Pengadaan tanah oleh pemerintah untuk pembangunan demi kepentingan umum dapat dilaksanakan dengan cara pelepasan hak, penyerahan hak atau pencabutan hak atas tanah. Pengadaaan tanah dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan mengenai lokasi yang ditentukan, serta bentuk dan besarnya ganti kerugian. Proses musyawarah tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa pemegang hak atas tanah memperoleh ganti kerugian yang layak. Ganti kerugian dapat berupa uang, tanah pengganti (ruilslag), pemukiman kembali (relokasi), kepemilikan saham, atau bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak. Pemerintah perlu membuat suatu peraturan yang merupakan kebijakan politik untuk menegakkan hak dan kewajiban setiap orang agar keadilan dapat diwujudkan dalam penentuan ganti kerugian pengadaan tanah berdasarkan nilai-nilai kemanusian yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

DINAMIKA HUKUM DAN POLITIK

DINAMIKA HUKUM DAN POLITIK
Penulis : Asrizal Nilardin, S.H., M.H.
ISBN : 978-623-88977-9-7
Penerbit : Laksbang Akademika
Cetakan I : Agustus 2024
Deskripsi : xii, 198 hlm.; 16×23 cm.
Harga POD : Rp 90.000,-

Sinopsis

Buku ini memotret dinamika demokrasi, partai politik dan pemilu, dinamika kekuasaan legislasi, dinamika kekuasaan eksekutif, serta dinamika kekuasaan yudikatif. Pelbagai dinamika yang terjadi, khususnya yang dialami ketiga cabang kekuasaan negara (trias politika) ini menjelaskan kerapuhan bagunan reformasi yang kian tersandera oleh kekuasaan politik non-demokratis. Secara tidak berlebihan, harus diakui bawah dinamika hukum dan politik kita yang berkembang saat ini tengah menuju pada arus balik demokrasi.

HUKUM KEPAILITAN Buku Ajar

HUKUM KEPAILITAN (Buku Ajar)
Penulis: Dr. Ivida Dewi Amrih Suci, S.H., M.H., M.Kn
Editor: Olivia Sahasrakirana Santasayacitta Angkawidjaja, S.H., M.Kn., Cliff Ivan Leonide, S.H.
ISBN : 978-623-88174-4-3
Penerbit : Laksbang Pustaka
Cetakan I : Agustus 2024
Deskripsi : xiv, 156 hlm.; 14,5×21 cm.
Harga POD : Rp 77.000,-

Substansi: Buku ini merupakan buku ajar yang membahas Hukum Kepailitan, dimulai dari uraian tentang sejarah Hukum Kepailitan, prinsip-prinsip (asas-asas) dalam Hukum Kepailitan,
peraturan-peraturan penting dan tujuan berlakunya Hukum Kepailitan. Berikutnya dibahas tentang syarat-syarat pengajuan dan proses putusan pailit. Dan pada bagian akhir buku ini dibahas perihal pelaksanaan putusan pailit oleh Kurator dan Hakim Pengawas yang dimulai pada tahap inventarisasi, verifikasi, dan tahap pemberesan, serta rehabilitasi dalam kepailitan.
Sasaran: Sebagai Buku Ajar, buku ini diperuntukkan terutama bagi mahasiswa Program Sarjana Hukum (S1), namun dapat pula dijadikan referensi oleh mahasiswa Program Magister llmu Hukum (S2) dan mahasiswa Program Doktor llmu Hukum (S3). Di samping itu juga dapat dijadikan rujukan oleh Dosen (akademisi) dan Praktisi Hukum dalam memahami Hukum Kepailitan untuk keperluan akademis dan praktek penyelesaian perkara/sengketa kepailitan.

 

HUKUM PERLINDUNGAN ANAK

HUKUM PERLINDUNGAN ANAK: Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Tindak Pidana Penjualan Bayi
Penulis : Angelia Regita Thamrin, S.H., M.H., Prof. Dr. H. Husni Thamrin, S.H., M.H., M.M.
ISBN : 978-623-88977-7-3
Penerbit : Laksbang Akademika
Cetakan I : Juli 2024
Deskripsi : x, 149 hlm.; 14×20 cm.
Harga POD : Rp 75.000,-

Sinopsis

Buku ini membahas tindak pidana penjualan anak/bayi yang dilakukan oleh pelaku yang masih anak-anak. Materi yang dibahas dalam buku ini terfokus pada tindak pidana penjualan anak, perlindungan hukum bagi anak yang sedang berkonflik dengan hukum, pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana perdagangan anak/bayi, dan penerapan sanksi pidana kepada anak yang melakukan perbuatan penjualan dan perdagangan anak/bayi yang dia dilahirkan.

 

 

Bentuk Pemerintahan Campuran

BENTUK PEMERINTAHAN CAMPURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: Perspektif Konstitusional
Penulis : Dr. Triwahyuningsih, M.Hum.
ISBN : 978-623-88977-5-9 
Penerbit : Laksbang Akademika
Cetakan I : Mei 2024
Deskripsi : x, 235 hlm.; 16×23 cm.
Harga POD : Rp 103.000,-

Sinopsis

Keistimewaan DIY dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia. Kewenangan Istimewa DIY berada di Provinsi, dengan demikian mempertahankan pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur yang berasal dari Sri Sultan Hamengku Buwono yang bertahta sebagai Gubernur dan Sri Paku Alam sebagai Wakil Gubernur melalui penetapan tidak mengubah struktur tata pemerintahan daerah di DIY. Bahwasannya struktur tata pemerintahan daerah di DIY tetap sama dengan pemerintah daerah pada umumnya di Indonesia, di mana pengisian jabatan kepala daerah Kabupaten & Kota melalui pemilihan langsung. Rekognisi Eksistensi Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat sudah mendapatkan pengakuan dari Negara, baik sebelum maupun setelah kemerdekaan. Pengakuan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dipertegas dengan keluarnya UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Diakhiri dengan uraian tentang penerapan Budaya pemerintahan SATRIYA di Provinsi DIY.