Menampilkan 62 Hasil

MEMBUMIKAN AYAT-AYAT SIYASAH

MEMBUMIKAN AYAT-AYAT SIYASAH: Jalan Menuju Politik yang Berkeadaban
Penulis : Dr. H. Muhammad Nur, S.Ag., M.Ag.
ISBN : 978-623-89376-3-9
Penerbit : Laksbang Akademika
Cetakan I : September 2024
Deskripsi : x, 330 hlm.; 16×23 cm.
Harga POD : Rp 153.000,-

Sinopsis

Buku ini hadir sebagai usaha untuk menggali dan memahami prinsip-prinsip siyasah (politik) dalam perspektif Islam, dengan harapan dapat menjadi panduan yang bermanfaat dalam perjalanan kita menuju politik yang lebih berkeadaban.
Di era modern ini, di mana dinamika politik semakin kompleks dan seringkali terjauhkan dari nilai-nilai etika dan moral, penting bagi kita untuk kembali merujuk pada sumber-sumber ajaran yang mendasar dan abadi. Ayat-ayat siyasah dalam Al-Qur’an dan Sunnah Nabi SAW menawarkan petunjuk yang jelas dan relevan mengenai bagaimana seharusnya kita berpolitik dengan penuh tanggung jawab, keadilan, dan integritas.
Buku ini mengajak pembaca untuk mengeksplorasi bagaimana ajaran-ajaran Islam dapat diterjemahkan dalam praktik politik sehari-hari, dan bagaimana kita dapat mewujudkan sebuah sistem politik yang tidak hanya adil, tetapi juga penuh rahmat dan kebijaksanaan. Melalui analisis yang mendalam dan kajian yang komprehensif, penulis berusaha untuk menghubungkan teori-teori siyasah klasik dengan tantangan-tantangan politik kontemporer yang kita hadapi.

HUKUM PENGADAAN TANAH

HUKUM PENGADAAN TANAH: Prinsip Keadilan Pemberian Ganti Kerugian dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
Penulis : Dr. Wahyu Prawesthi, S.H., M.Hum.
Editor : Dr. Bachrul Amiq, S.H., M.Hum.
ISBN : 978-623-88174-5-0
Penerbit : Laksbang Pustaka
Cetakan I : Oktober 2024
Deskripsi : xxii, 242 hlm.; 16×23 cm.
Harga POD : Rp 118.000,-

Sinopsis

Buku ini membahas fenomena pemberian ganti kerugian dalam pengadaan tanah di Indonesia yang seringkali jauh dari nilai kelayakan dan keadilan, sehingga mengakibatkan penurunan ekonomi dari pemilik atau pemegang hak atas tanah yang dibebaskan atau dilepaskan haknya dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
Pengadaan tanah oleh pemerintah untuk pembangunan demi kepentingan umum dapat dilaksanakan dengan cara pelepasan hak, penyerahan hak atau pencabutan hak atas tanah. Pengadaaan tanah dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan mengenai lokasi yang ditentukan, serta bentuk dan besarnya ganti kerugian. Proses musyawarah tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa pemegang hak atas tanah memperoleh ganti kerugian yang layak. Ganti kerugian dapat berupa uang, tanah pengganti (ruilslag), pemukiman kembali (relokasi), kepemilikan saham, atau bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak. Pemerintah perlu membuat suatu peraturan yang merupakan kebijakan politik untuk menegakkan hak dan kewajiban setiap orang agar keadilan dapat diwujudkan dalam penentuan ganti kerugian pengadaan tanah berdasarkan nilai-nilai kemanusian yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

EVALUASI PENDIDIKAN

EVALUASI PENDIDIKAN: Tinjauan Teoritis dalam Perspektif Islam
Penulis : Dr. H. Abdurrahman, M.Ag., Ilhami, M.Pd.
ISBN : 978-623-89376-2-2
Penerbit : Laksbang Akademika
Cetakan I : September 2024
Deskripsi : xii, 150 hlm.; 16×23 cm.
Harga POD : Rp 84.500,-

Sinopsis

Evaluasi pendidikan dalam Islam merupakan suatu proses dan tindakan yang terencana untuk mengumpulkan informasi tentang kemajuan, pertumbuhan dan perkembangan (peserta didik) terhadap tujuan (pendidikan), sehingga dapat disusun penilaiannya yang dapat dijadikan dasar untuk membuat keputusan. Prinsip-prinsip evaluasi pendidikan Islam meliputi mengacu pada tujuan, dilaksanakan secara obyektif, bersifat komprehensif atau menyeluruh dan dilaksanakan secara terus menerus atau kontinu (istiqomah). Secara umum Evaluasi Pendidikan Islam untuk: menguji, mengetahui, mengklasifikasi, mengukur, perbaikan, memberikan tabsyir (berita gembira) dan ‘iqab/nadir (siksa/kabar buruk). Umar bin Khattab berkata;
Artinya; “Evaluasilah dirimu sebelum engkau dievaluasi”.
Pernyataan ini berkaitan dengan kegiatan evaluasi terhadap diri sendiri. hal ini membuktikan bahwa Allah mengutus dua malaikat, yaitu Raqib dan Atid sebagai supervisor dan evaluator manusia. Kedua malaikat tersebut men-catat semua perbuatan manusia. Berdasarkan catatan tersebut Allah meng-evaluasinya. Hasil penilaian yang baik mendapatkan kebaikan sedangkan hasil penilaian yang buruk mendapatkan kerugian.
Konsep evaluasi diri dalam Islam mencakup introspeksi diri, penilaian terhadap perbuatan dan tindakan, serta penyesalan atas dosa dan kesalahan yang telah dilakukan. Allah mengetahui segala hal, termasuk niat dan perbuatan manusia, sehingga manusia diajarkan untuk senantiasa memeriksa diri mereka sendiri, mengoreksi kesalahan, dan memperbaiki diri agar mendekati ketakwaan kepada Allah.
Dengan demikian, dalam Islam, evaluasi bukan hanya sekadar penilaian akhir, tetapi juga merupakan proses refleksi berkelanjutan yang meng-gambarkan hubungan individu dengan Allah, sesama manusia, dan diri sendiri. Evaluasi yang benar dan adil dalam Islam adalah evaluasi yang menghasilkan perbaikan dan pertumbuhan spiritual bagi individu, masyarakat serta memberikan perubahan terhadap Bangsa dan Negara.

 

 

DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA

DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA: Antara Agama, Negara dan Perempuan
Penulis : Dr. Siti Zumrotun, M.Ag., Prof. Dr. Phil. Asfa Widiyanto, M.A.
Editor : Dr. Edi Cahyono, S.E., M.M.
ISBN: 978-623-89376-4-6
Penerbit : Laksbang Akademika
Cetakan I : September 2024
Deskripsi : viii, 127 hlm.; 13×23 cm.
Harga POD : Rp 75.000,-

Sinopsis

Buku monograf ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, baik bagi mahasiswa, dosen, peneliti, praktisi, maupun pemerintah yang ingin memperdalam pengetahuan terkait Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama. Studi ini dilatarabelakangi oleh banyaknya banyaknya pernikahan di bawah umur melalui dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jawa Tengah. Buku ini telah kami susun semaksimal mungkin untuk memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan.

STRATEGI MENG-INELASTIS-KAN INDUSTRI HALAL FOOD DI INDONESIA

STRATEGI MENG-INELASTIS-KAN INDUSTRI HALAL FOOD DI INDONESIA

Penulis : Prof. Dr. Agus Waluyo, M.Ag., Prof. Dr. Anton Bawono, S.E., M.Si., Prof. Dr. Phil. Asfa Widiyanto, M.A.
Editor : Dr. Edi Cahyono, S.E., M.M.
ISBN: 978-623-89376-1-5
Penerbit : Laksbang Akademika
Cetakan I : September 2024
Deskripsi : ix, 80 hlm.; 14×20 cm.
Harga POD : Rp 35.000,-

Sinopsis

Buku monograf ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, baik bagi mahasiswa, dosen, peneliti, praktisi, maupun pemerintah yang ingin memperdalam pengetahuan terkait strategi meng-inelastis-kan industri halal food di Indonesia. Buku ini telah kami susun semaksimal mungkin untuk memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan.

SUMBER KEWENANGAN HUKUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

SUMBER KEWENANGAN HUKUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
Penulis : Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum., Dr. Aan Aswari, S.H., M.H., Muh. Dzul Ikram, S.H., M.H., CTL.
ISBN : 978-623-89376-0-8
Penerbit : Laksbang Akademika
Cetakan I : September 2024
Deskripsi : xv, 212 hlm.; 16×23 cm.
Harga POD : Rp 99.000,-

Sinopsis

Tulisan dalam buku ini masih kurang dikembangkan oleh para ahli hukum administrasi di Indonesia sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP) yang telah membawa dampak positif dan strategis yang luas dan penting terutama mengenai tindakan pemerintahan dalam melaksanakan tugas, wewenang dan fungsi pemerintahan di Indonesia. Dampak positif dan strategis tersebut telah memperluas kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Hukum administrasi pemerintahan merupakan Instrumen hukum yang utama untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih. Karena itu peran hukum administrasi pemerintahan yang diharapkan untuk mencegah dan menyelesaikan bentuk tindakan penggunaan wewenang atau kewenangan berupa perlindungan hukum bagi masyarakat dan badan pejabat administrasi pemerintahan itu sendiri melalui PTUN. Karenanya pemaha-man akan hukum administrasi dalam membangun pemerintahan yang bersih mutlak diperlukan. Tapi dalam kenyataan pembangunan hukum administrasi dalam praktiknya kurang mendapat perhatian yang serius. Akibatnya penggunaan wewenang atau kewenangan oleh badan dan atau pejabat pemerintahan cendrung disimpangi baik dalm bentuk tindakan penyalahgunaan wewenang, kesewenang-wenangan, maupun dalam bentuk tindakan melanggar hukum oleh badan pejabat pemerintahan negara.
Pembahasan dalam buku ini sangat penting untuk dipelajari khususnya bagi mahasiswa, tenaga pengajar, dosen dalam upaya pengembangan teori hukum administrasi kontemporer dalam kenyataan praktik, serta diharapkan dapat berguna bagi penyelenggara pemerintahan dalam arti yang luas. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan dapat memberikan pemahaman bagi para pembaca yang budiman guna mengembangkan ilmu hukum khusnya hukum administrasi pemerintahan terkait penggunaan kewenangan yang bersumber dari mandat, delegasi, dan attribusi menurut hukum administrasi pemerintahan.

DINAMIKA HUKUM DAN POLITIK

DINAMIKA HUKUM DAN POLITIK
Penulis : Asrizal Nilardin, S.H., M.H.
ISBN : 978-623-88977-9-7
Penerbit : Laksbang Akademika
Cetakan I : Agustus 2024
Deskripsi : xii, 198 hlm.; 16×23 cm.
Harga POD : Rp 90.000,-

Sinopsis

Buku ini memotret dinamika demokrasi, partai politik dan pemilu, dinamika kekuasaan legislasi, dinamika kekuasaan eksekutif, serta dinamika kekuasaan yudikatif. Pelbagai dinamika yang terjadi, khususnya yang dialami ketiga cabang kekuasaan negara (trias politika) ini menjelaskan kerapuhan bagunan reformasi yang kian tersandera oleh kekuasaan politik non-demokratis. Secara tidak berlebihan, harus diakui bawah dinamika hukum dan politik kita yang berkembang saat ini tengah menuju pada arus balik demokrasi.

HUKUM KEPAILITAN Buku Ajar

HUKUM KEPAILITAN (Buku Ajar)
Penulis: Dr. Ivida Dewi Amrih Suci, S.H., M.H., M.Kn
Editor: Olivia Sahasrakirana Santasayacitta Angkawidjaja, S.H., M.Kn., Cliff Ivan Leonide, S.H.
ISBN : 978-623-88174-4-3
Penerbit : Laksbang Pustaka
Cetakan I : Agustus 2024
Deskripsi : xiv, 156 hlm.; 14,5×21 cm.
Harga POD : Rp 77.000,-

Substansi: Buku ini merupakan buku ajar yang membahas Hukum Kepailitan, dimulai dari uraian tentang sejarah Hukum Kepailitan, prinsip-prinsip (asas-asas) dalam Hukum Kepailitan,
peraturan-peraturan penting dan tujuan berlakunya Hukum Kepailitan. Berikutnya dibahas tentang syarat-syarat pengajuan dan proses putusan pailit. Dan pada bagian akhir buku ini dibahas perihal pelaksanaan putusan pailit oleh Kurator dan Hakim Pengawas yang dimulai pada tahap inventarisasi, verifikasi, dan tahap pemberesan, serta rehabilitasi dalam kepailitan.
Sasaran: Sebagai Buku Ajar, buku ini diperuntukkan terutama bagi mahasiswa Program Sarjana Hukum (S1), namun dapat pula dijadikan referensi oleh mahasiswa Program Magister llmu Hukum (S2) dan mahasiswa Program Doktor llmu Hukum (S3). Di samping itu juga dapat dijadikan rujukan oleh Dosen (akademisi) dan Praktisi Hukum dalam memahami Hukum Kepailitan untuk keperluan akademis dan praktek penyelesaian perkara/sengketa kepailitan.

 

HUKUM PERLINDUNGAN ANAK

HUKUM PERLINDUNGAN ANAK: Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Tindak Pidana Penjualan Bayi
Penulis : Angelia Regita Thamrin, S.H., M.H., Prof. Dr. H. Husni Thamrin, S.H., M.H., M.M.
ISBN : 978-623-88977-7-3
Penerbit : Laksbang Akademika
Cetakan I : Juli 2024
Deskripsi : x, 149 hlm.; 14×20 cm.
Harga POD : Rp 75.000,-

Sinopsis

Buku ini membahas tindak pidana penjualan anak/bayi yang dilakukan oleh pelaku yang masih anak-anak. Materi yang dibahas dalam buku ini terfokus pada tindak pidana penjualan anak, perlindungan hukum bagi anak yang sedang berkonflik dengan hukum, pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana perdagangan anak/bayi, dan penerapan sanksi pidana kepada anak yang melakukan perbuatan penjualan dan perdagangan anak/bayi yang dia dilahirkan.