Beranda Umum Non Fiksi (Halaman 7)
Kategori

Umum Non Fiksi

Menampilkan 66 Hasil

Hukum Kepailitan

Tinggalkan Komentar pada Hukum Kepailitan

HUKUM KEPAILITAN: Karakteristik Hukum Kepailitan dalam Penegakan Hukum, Hakekat Kepailitan, Subjectum Litis dan Objectum Litis, Pengembanan Teoritis dan Pengembanan Praktis Gugatan Lain-Lain
Penulis : Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H., Prof. Dr. M. Hadi Subhan, S.H., M.H., C.N., Dr. Ivida Dewi Amrih Suci, S.H., M.H., M.Kn.
Editor : Olivia Sahasrakirana, S.Aw., S.H., M.Kn., Sendi Mundingwulan Poesoko, S.H., M.Kn., Felly Felmmy Dwirenaningtyas Poesoko, S.sos., S.H., Jason Esfian Nanda Dohan Wibisono, S.E.
ISBN : 978-623-6664-13-1
Penerbit : Laksbang Justitia
Cetakan : Agustus 2023
Deskripsi : xvi + 415 hlm.; 16 x 23 cm
Harga POD: Rp 170.000,-

Melawan Hukum

Tinggalkan Komentar pada Melawan Hukum

MELAWAN HUKUM KUMULASI KRITIK
Penulis : Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., C.Med
ISBN : 978-623-09-3166-6
Penerbit : Laksbang Akademika Yogyakarta
Cetakan : Mei 2023
Deskripsi : xix, 192 hlm.; 14×21 cm.
Harga POD: Rp 88.000,-

Sinopsis

Tujuan diterbitkannya buku ini, paling tidak merupakan fakta bahwa dinamika ketatanegaraan di negeri ini masih diwarnai inkonsistensi berupa pelanggaran dan kejahatan yang bersumber dari otoritas penyelenggara negara atau simpul pelayanan publik yang menentukan hajat hidup khalayak. Terutama bagi akademisi dan komunitas kampus pada umumnya, diharapkan analisis hukum yang digunakan dapat memberikan nilai tambah akademik. Pun juga bagi praktisi birokrasi secara fungsional dapat menumbuhkan kecermatan dan kehati-hatian sebagai bagian dari komitmen dan konsistensi pelaksanaan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUB), disamping untuk menumbuhkan empati kepada publik sebagai wujud pelayanan. Sementara bagi khalayak, informasi yang tersaji dalam buku ini diharapkan dapat mengasah daya kritis tidak saja untuk menilai tetapi juga bersikap dalam mempengaruhi proses pengambilan keputusan publik. Tidak berlebihan kiranya jika target penerbitan buku ini sebagai pengejawantahan demokrasi melalui kanal media dalam perspektif hukum. Konstitusional dan diharapkan dapat memberikan pencerahan yang mencerdaskan.