Beranda Umum Non Fiksi (Halaman 6)
Kategori

Umum Non Fiksi

Menampilkan 89 Hasil

Gerontologi dan Pendidikan Islam

Tinggalkan Komentar pada Gerontologi dan Pendidikan Islam

GERONTOLOGI DAN PENDIDIKAN ISLAM: Menjaga Keseimbangan Kualitas Hidup Lansia
Penulis : Prof. Dr. Imam Sutomo, M.Ag., Dr. Mukh. Nursikin, M.Si., Rifa Asqowi, S.Pd.I., I’anatul Khasanah, S.Pd.I, M.Psi
Editor : Marwanto, M.Pd
ISBN : 978-623-88977-6-6
Penerbit : Laksbang Akademika
Cetakan I : Juni 2024
Deskripsi : xvii, 206 hlm.; 16×23 cm.
Harga POD : Rp 90.000,-

Sinopsis

Proses penuaan diharapkan dapat meningkatkan kesehatan mental dan fisik, komunikasi, mobilitas, kemandirian, keselamatan, performa kerja, pengayaan hidup, dan rekreasi. Konsep biologis dan biomedis, psikologis, neuropsikologis, teori sosial antropologi, kebijakan publik, telah mendasari semua bahasan yang terkait dengan generasi usia lanjut. Para dokter dipandang paling berperanan dalam pembicaraan usia sepuh, secara khusus konsultasi bidang kesehatan dan aneka penyakit yang menyertainya. Era digital telah mengubah pandangan baru bahwa semua orang dapat berbicara secara bebas tentang usia lanjut, video, meme, guyonan, tulisan, ceramah keagamaan podcast nasihat menjadi suguhan harian yang dapat diakses secara mudah untuk memahami hal ihwal usia lanjut, termasuk pengalaman langsung para orang tua yang sedang dalam fase tersebut. Limpahan karunia Allah masih berlangsung sepanjang zaman kepada semua makhluk, termasuk curahan nikmat kebahagiaan pada manusia usia lanjut.

Bentuk Pemerintahan Campuran

Tinggalkan Komentar pada Bentuk Pemerintahan Campuran

BENTUK PEMERINTAHAN CAMPURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: Perspektif Konstitusional
Penulis : Dr. Triwahyuningsih, M.Hum.
ISBN : 978-623-88977-5-9 
Penerbit : Laksbang Akademika
Cetakan I : Mei 2024
Deskripsi : x, 235 hlm.; 16×23 cm.
Harga POD : Rp 103.000,-

Sinopsis

Keistimewaan DIY dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia. Kewenangan Istimewa DIY berada di Provinsi, dengan demikian mempertahankan pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur yang berasal dari Sri Sultan Hamengku Buwono yang bertahta sebagai Gubernur dan Sri Paku Alam sebagai Wakil Gubernur melalui penetapan tidak mengubah struktur tata pemerintahan daerah di DIY. Bahwasannya struktur tata pemerintahan daerah di DIY tetap sama dengan pemerintah daerah pada umumnya di Indonesia, di mana pengisian jabatan kepala daerah Kabupaten & Kota melalui pemilihan langsung. Rekognisi Eksistensi Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat sudah mendapatkan pengakuan dari Negara, baik sebelum maupun setelah kemerdekaan. Pengakuan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dipertegas dengan keluarnya UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Diakhiri dengan uraian tentang penerapan Budaya pemerintahan SATRIYA di Provinsi DIY.

Nalar Agama

Tinggalkan Komentar pada Nalar Agama

NALAR AGAMA: Perspektif Ibn Qayyim Al-Jauziyah Interpretasi Ayat-ayat Kalam Mutasyâbihât
Penulis : Dr. Sujiat Zubaidi
Editor : Dr. Mohammad Muslih
ISBN : 978-623-88977-4-2
Penerbit : Laksbang Akademika
Cetakan I : April 2024
Deskripsi : x, 147 hlm.; 16×23 cm.
Harga POD : Rp 70.000,-

Sinopsis

Dalam epistemologi Islam, akal dan wahyu merupakan sumber pengetahuan yang saling berkaitan. Namun, sering terjadi mengunggulkan salah satu di antara keduanya atau meninggalkan salah satunya. Ibn Qayyim menyeru kaum Muslim untuk segera kembali setepat mungkin meraih ‘kunci’ yang hilang, dengan kembali pada pilar-pilar nalar agama yang tepat. Itu sebabnya obat penawar yang dideskripsikannya adalah dengan kembali ke nilai-nilai transenden secara sistemik dan berimbang.

la mengelaborasi gagasan-gagasan pendahulunya tentang berbagai anasir elementer di dalamnya, guna melakukan interpretasi al-Quran yang purifikatif namun reformatif, guna menumbuhkembangkan progresivitas umat dari stagnasi dan fanatisme. Penafsiran dan pemikirannya yang genuine dan independen ini, memiliki sejumlah konsekuensi terhadap warisan-warisan pemikiran Islam dan penafsiran al-Quran. Bernard Lewis dan J. Schacht menyebutnya sebagai seorang ulama yang sangat “Qur’anic oriented”. Maka, ia senantiasa menekankan agar merujuk pada keselarasan antara wahyu dan akal, sebagaimana yang sering ia ungkapkan: keselarasan antara nas sahih (the authentically transmitted) dan ‘aql sarih (the manifestly rational) secara berimbang. Hal itu ia tunjukkan dalam menginterpretasikan ayat-ayat kalam, ayat-ayat mutasyabihat yang mempunyai karakteristik yang berbeda dibanding ulama salaf lainnya.

BUKU AJAR

Tinggalkan Komentar pada BUKU AJAR

BUKU AJAR PENGANTAR HUKUM INDONESIA (PHI)
Penulis: Dr. Suparman Marzuki, SH., MSI.
Editor: Despan Heryansyah & Sahid Hadi
ISBN: 978-623-88977-3-5
Penerbit: Laksbang Akademika
Cetakan I: April 2024
Deskripsi: x, 170 hlm.; 16×23 cm.
Harga POD: Rp 97.000,-

Sinopsis

Mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia merupakan mata kuliah dasar yang menjadi pintu masuk bagi mahasiswa untuk memasuki khasanah ilmu hukum lainnya. Oleh karena ia adalah mata kuliah dasar untuk memasuki khasanah mata kuliah hukum Indonesia lainnya, maka keberadaannya menjadi sangat penting dan strategis. Kesalahan dalam memahami dan mempelajari mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia, akan berdampak pada kebingungan dan ketidaksinkronan seorang mahasiswa dalam mempelajari hukum selanjutnya. Oleh karena itu, penulis menyadari bahwa menulis buku ajar Pengantar Hukum Indonesia tidaklah mudah, dibutuhkan pemahaman yang cukup komprehensif terlebih dahulu tentang hukum dan hukum di Indonesia.
Buku ini dimaksudkan untuk menambah dan melengkapi buku-buku yang sudah terbit lebih dahulu tentang Pengantar Hukum Indonesia. Tentu saja sebagian besar isinya tidak ada yang baru, hanya beberapa bagian penulis tambahkan dan sistimatisir sesuai kebutuhan pengajaran Pengantar Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi. Tentu saja banyak kekurangan dan kelemahan dari buku ini baik substansi maupun tehnis-tehnis penulisannya, tetapi semoga bermanfaat dan menguatkan materi Pengantar Ilmu Hukum yang sudah ditulis oleh banyak penulis lainnya.

HUKUM KEPAILITAN

Tinggalkan Komentar pada HUKUM KEPAILITAN

HUKUM KEPAILITAN: Karakteristik PKPU sebagai Lembaga Perdamaian
Penulis: Dr. Ivida Dewi Amrih Suci, S.H., M.H., M.Kn., Dr. R. Murjiyanto, S.H., M.Kn., L.C.A., Dr. Sudiyana, S.H., M.Hum.
Editor: Olivia Sahasrakirana Santasayacitta Angka Widjaja, S.H., M.Kn., Ivo Dewi Kumalawati, S.H., M.Kn., Felly Felmmy Dwi Renaningtyas Poesoko, S.Sos., S.H., M.I.H.
ISBN : 978-623-6664-17-9
Penerbit : Laksbang Justitia
Cetakan I : April 2024
Deskripsi : xiv, 202 hlm.; 16×23 cm.
Harga POD : Rp 96.000,-

Sinopsis

Buku ini berjudul “HUKUM KEPAILITAN: Karakteristik PKPU sebagai Lembaga Perdamaian”, buku ini membahas tentang Lembaga perdamaian PKPU yang pada dasarnya hampir sama dengan lembaga mediasi pada bidang hukum acara perdata. Sehubungan hukum kepailitan adalah hukum yang lex spesialist dan istimewa, maka terdapat perbedaan-perbedaan yang khusus dan istimewa pula. Salah satu keisti­mewa­annya lembaga ini putusanya mempunyai sifat tetap tetapi terbatas, dimana perdamaiannya hanya sebatas penun­da­an pembayaran utang saja, yang tertuang dalam Berita Acara Rapat dari hasil Rapat Kreditor.

 

HUKUM HAK ASASI MANUSIA

Tinggalkan Komentar pada HUKUM HAK ASASI MANUSIA

HUKUM HAK ASASI MANUSIA
Penulis : Dr. Sobirin Malian, S.H., M.Hum.
ISBN : 978-623-88977-2-8
Penerbit : Laksbang Akademika
Cetakan I : Maret 2024
Deskripsi : xv, 300 hlm.; 16×23 cm.
Harga POD : Rp 126.000,-

Sinopsis

Hukum dan HAM bagaikan mata uang yang memiliki dua sisi yang tidak dapat dipisahkan. Hukum sebagai batasan-batasan dan sebagai pengawal HAM yang dapat merealisikan perwujudan keadilan dari HAM. Hukum sebagai alat yang mengatur HAM untuk mendapatkan hak yang sama dan HAM harus dipertahankan. Karena ciri negara kita ialah negara hukum yang menjamin adanya hukum dengan tujuan untuk melindungi hak asasi warga negaranya. Hubungan hukum dan HAM ini sangat berkaitan karena segala perilaku kehidupan manusia di suatu negara selalu berdasarkan kepada hukum tersebut. Semua hak itu diatur oleh hukum dengan pembuktian bahwa hukum mengatur segala hal, sebagai contoh pembuktiannya, adalah UU dan instrumen peradilan HAM. Hukum mengatur dari yang terkecil hingga hal terkompleks. Hukum melindungi HAM. Hukum tanpa hak tidak ada gunanya dan HAM tanpa hukum sia-sia. Fungsi dari hukum sendiri yaitu memberikan perlindungan kepada manusia dalam memenuhi berbagai macam kepentingannya dengan syarat manusia juga harus melindungi kepentingan orang lain. Selain adanya hukum kita juga berhak mendapatkan perlindungan dari pemerintah. Pada hakikatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum sebagai contoh perlindungan diberikan kepada tersangka sebagai pihak yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum.

HUKUM ASURANSI

Tinggalkan Komentar pada HUKUM ASURANSI

HUKUM ASURANSI: Perlindungan Hukum bagi Nasabah dalam Penyelesaian Klaim Asuransi Jiwa di Indonesia
Penulis : Dr. Lili Liana, S.E, S.H, M.M, M.H, ACh.FP
Editor : Dr. Nuriyanto A. Daim, S.H., M.H.
ISBN : 978-623-90360-2-7
Penerbit : Laksbang Justitia
Cetakan I : April 2019
Deskripsi : viii, 184 hlm.; 16×23 cm.
Harga POD : Rp 88.000,-

Sinopsis

Substansi: Buku ini membahas perlindungan hukum bagi nasabah asuransi, khususnya asuransi jiwa, di mana dalam praktik nasabah sering mengalami kesulitan dalam mengajukan klaim asuransi. Pembahasan dimulai dari sejarah asuransi dan asuransi jiwa di Indonesia mulai jaman penjajahan sampai jaman modern, pengaturan dan bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi nasabah, mulai dari proses pengajuan klaim sampai upaya mengatasi hambatan dalam pengajuan klaim asuransi jiwa.
Sasaran: Buku yang membahas perlindungan hukum bagi nasabah asuransi masih terbatas, oleh karena itu buku ini dapat dijadikan referensi untuk memahami perlindungan hukum dalam hukum asuransi. Buku ini perlu dibaca oleh akademisi hukum sebagai tambahan pengetahuan mengenai Hukum Asuransi di Indonesia. Buku ini juga dapat dijadikan rujukan oleh pemerhati, praktisi hukum, pengusaha asuransi dan nasabah asuransi dalam penyelesaian klaim dan sengketa yang timbul dari perjanjian asuransi, khususnya asuransi jiwa.

SISTEM HUKUM INDONESIA PERSPEKTIF ILMU SOSIAL

Tinggalkan Komentar pada SISTEM HUKUM INDONESIA PERSPEKTIF ILMU SOSIAL

SISTEM HUKUM INDONESIA: PERSPEKTIF ILMU SOSIAL
Penulis : Dr. Sobirin Malian, S.H., M.Hum.
ISBN : 978-623-88977-1-1
Penerbit : Laksbang Akademika
Cetakan I : Februari 2024
Deskripsi : xi, 195 hlm.; 16×23 cm.
Harga POD : Rp 93.000,-

Sinopsis

Buku ini adalah buku referensi yang dipakai untuk bahan mengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip) di Perguruan Tinggi.
Konsep buku ini berbeda dengan konsep buku Sistem Hukum Indonesia Perspektif Hukum yang pure membahas hukum normatif an sich. SHI Persperktif Ilmu Sosial memang ditujukan memberi pemahaman kepada mahasiswa terkait isu-isu hukum dalam kaitannya dengan ilmu komunikasi khususnya dan ilmu sosial politik umumnya.
Diharapkan kehadiran buku ini makin memperjelas atau paling tidak menjadi pedoman tentang apa saja yang mesti diketahui dan dipahami oleh mahasiswa tentang ilmu hukum dari sudut ilmu komunikasi atau jurnalistik tadi. Misi lain tentu jika mahasiswa telah memahami dasar-dasar hukum dan orientasi atau politik hukum perundang-undangan di bidang komunikasi dan kejurnalistikan, maka mahasiswa menjadi tidak salah arah dalam aktivitasnya.

FILSAFAT HUKUM EKONOMI ISLAM

Tinggalkan Komentar pada FILSAFAT HUKUM EKONOMI ISLAM

FILSAFAT HUKUM EKONOMI ISLAM: Landasan Metodologis dalam Ijtihad Bidang Ekonomi dan Keuangan Islam
Penulis : Agus Triyanta
ISBN : 978-623-88977-0-4
Penerbit : Laksbang Akademika
Cetakan I : Desember 2023
Deskripsi : x, 195 hlm.; 16×23 cm.
Harga POD : Rp 92.000,-

Sinopsis

Buku yang bertajuk FILSAFAT HUKUM EKONOMI ISLAM (Landasan Metodologis dalam Ijtihad Bidang Ekonomi dan Keuangan Islam) ini akhirnya dapat terbit. Menurut hemat penulis, pemasalahan yang diangkat dalam buku ini merupakan salah satu tema urgen dalam konteks ekonomi Islam/Syariah di Indonesia, di mana saat ini menunjukkan perkembangan industri di bidang ini yang cukup pesat. Di bawah brand “industri halal” maka berbagai aspek sekarang terkait atau berkait dengan apa yang disebut dengan “halal value chain” yang mau tidak mau harus disikapi bukan hanya dari segi hukum positif, namun juga dari aspek Hukum Islam-nya, atau aspek syariah Islam-nya.